INDONESIAONLINE – Muncul wacana napi koruptor tidak diberi makan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Tanak menilai koruptor tak cukup hanya dipenjara di pulai terpencil, melainkan harus dihukum tambahan seperti tidak disediakan makanan.
Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak sependapat dengan Tanak. Politikus Nasdem itu mewanti-wanti usulan pimpinan KPK tersebut bisa berpotensi melanggar HAM (hak asasi manusia).
Sahroni minta napi koruptor tetap harus diberi makan. “Kalau nggak dikasih makan, mereka mati semua. Kan jadi jelek di mata dunia. Kalau diwajibkan bercocok tanam dan bertani, itu harus,” ucap Sahroni.
Sahroni juga mendukung penuh usulan Presiden Prabowo untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. “Kita dukung penuh usulan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan wacana membangun penj saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035). Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah.
“Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara,” kata Prabowo.
Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor.
Senada dengan Sahroni, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut usulan agar napi koruptor tak diberi makan hanya sebatas ungkapan emosi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan koruptor boleh dipenjara paling terpencil dengan keamanan maksimum, tapi tetap harus diberi makan. Jika tidak, nanti melanggar HAM.
“Mungkin itu ungkapan kemarahan, kejengkelan terhadap koruptor,” ujar dia
Boyamin menyebut usulan tak diberi makan tentu tidak bisa dilakukan. Tetapi, dia mengusulkan KPK agar memaksimalkan hukuman mati bagi koruptor. (rds/hel)
