INDONESIAONLINE – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura, untuk menyudahi silang pendapat terkait penanganan dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bersumber dari Sumatra dan Kalimantan.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Berton Pandjaitan menegaskan, ancaman karhutla tidak mengenal sekat wilayah maupun kedaulatan negara. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini menuntut sinergi nyata daripada perdebatan tanpa arah mengenai asal-usul asap.
”Jadi, pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” ujar Berton.
Di samping memahami keresahan negara sahabat akan potensi sebaran asap lintas negara (cross-border haze), Berton memastikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sumber daya secara masif guna menanggulangi titik api. “Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla,” terangnya.
Langkah terpadu terus digelar melalui pemadaman jalur darat, patroli udara, bombardir air (water bombing), operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pengerahan ribuan personel gabungan TNI-Polri bersama pemda dan warga lokal. Tindakan tegas secara hukum juga diberlakukan bagi pihak-pihak yang terbukti membakar lahan.
Sejauh ini, sebanyak 52 armada pesawat telah diterjunkan ke enam provinsi prioritas. Porsi terbesar dikerahkan di wilayah Kalimantan sebanyak 30 unit, sementara 22 unit lainnya siaga di Sumatra. Dukungan dari TNI AU pun ditingkatkan guna memadamkan karhutla di Kalimantan.
”Jadi, fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan,” kata Berton.
Berton mengingatkan, analisis sebaran asap wajib merujuk pada indikator meteorologi yang akurat, seperti arah serta kecepatan angin, kelembapan atmosfer, serta hasil verifikasi citra satelit dan pemantauan lapangan.
Instruksi Langsung Presiden Prabowo di Hambalang
Keseriusan pemerintah juga terlihat pada Minggu (23/8/2026) malam. Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan tersebut menghadirkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta tiga kepala staf angkatan TNI guna membahas penanganan karhutla sekaligus penanggulangan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Melalui akun media sosial resmi @sekretariat.kabinet, Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi rangkaian agenda tersebut. “Hari Minggu, 23 Agustus 2026, sejak sore sampai dengan malam hari, Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan pejabat terkait untuk membahas beberapa isu strategis, bertempat di kediaman Hambalang, Jawa Barat,” sebut Teddy.
Teddy menerangkan, pada sesi akhir pembahasan bersama jajaran pimpinan TNI, kepala negara meninjau implementasi petunjuk teknis terkait pengiriman logistik dan armada penanganan ke daerah terdampak. ”Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” ucap Teddy.
Instruksi tersebut mencakup mobilisasi tambahan 17 unit pesawat water bombing serta pengerahan 1.500 personel gabungan beserta perlengkapan tugas lengkap ke Pulau Kalimantan.
Berdasarkan kalkulasi BNPB, akumulasi area terpengaruh karhutla di Indonesia saat ini mencapai 72.798 hektar. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengonfirmasi bahwa hingga Minggu (23/8/2026), Kalimantan Barat mencatatkan cakupan karhutla terluas, yakni mencapai 38.310 hektare. (ars/hel)
