Mantan Menko Polhukam Mahfud MD siap diperiksa KPK terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Whoosh, namun menolak kewajiban melapor. Simak data biaya proyek dan respons KPK yang menegaskan independensi pengusutan.
INDONESIAONLINE – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Namun, di sisi lain, Mahfud menolak kewajiban untuk membuat laporan resmi, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah lebih dulu memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan ini. Pernyataan Mahfud ini kembali memanaskan sorotan publik terhadap proyek strategis nasional yang belakangan santer diberitakan mengalami pembengkakan biaya.
Kesiapan Mahfud dan Penolakan Wajib Lapor
“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegas Mahfud MD saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
Respons ini disampaikan Mahfud menanggapi dorongan KPK agar dirinya secara resmi melaporkan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Menurut Mahfud, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan seseorang untuk melapor ke KPK, dan sebaliknya, KPK pun tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang membuat laporan.
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa informasi mengenai dugaan penggelembungan anggaran Whoosh telah diketahui KPK jauh sebelum ia mengungkapkannya ke publik.
“Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Mahfud bahkan menyarankan KPK untuk memanggil pihak-pihak yang sebelumnya telah berbicara dan memiliki data konkret mengenai proyek ini. “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” pungkasnya.
Dugaan “Mark Up” Fantastis dan Data Perbandingan Biaya
Dugaan penggelembungan anggaran ini pertama kali diungkap Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. Ia membeberkan perbandingan biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh berbeda dengan biaya di China yang hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” papar Mahfud.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tambahnya, menyerukan agar dilakukan penyelidikan menyeluruh.
Sebagai konteks, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) – sebuah konsorsium BUMN Indonesia dan kontraktor China – pada awalnya diperkirakan menelan biaya sekitar US 7,27 miliar (sekitar Rp110 triliun), atau terdapat pembengkakan sekitar US$1,2 miliar. Pembengkakan ini memicu polemik mengenai tambahan utang dan negosiasi ulang dengan pihak China.
Respons KPK: Tetap Mengusut Tanpa Menunggu Laporan
Menanggapi pernyataan Mahfud, KPK pada 16 Oktober 2025 sempat mengimbau untuk membuat laporan resmi. Namun, KPK melalui Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menunggu laporan dari Mahfud atau pihak mana pun untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi proyek Whoosh.
“Tentunya kami tidak menunggu,” ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (21/10/2026) malam.
Ia menjelaskan, dalam menangani kasus dugaan korupsi, KPK akan tetap mencari informasi dan bukti secara independen. Meski demikian, partisipasi publik diakui akan membantu mempercepat proses penyelidikan.
“Oleh sebab itu, kami tetap mengimbau agar masyarakat, termasuk Mahfud MD, bila memiliki informasi dugaan korupsi terkait Whoosh dapat menyampaikan kepada KPK,” ucapnya.
Senada, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya terbuka menerima data tambahan dari Mahfud untuk dipelajari lebih lanjut. “Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Polemik dugaan mark up ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi proyek Kereta Cepat Whoosh, mulai dari masalah pembebasan lahan, pembengkakan biaya, hingga negosiasi utang dengan China. Publik kini menanti langkah konkret KPK dalam menindaklanjuti dugaan serius yang dilontarkan oleh seorang tokoh sekelas Mahfud MD.
