INDONESIAONLINE – Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut Menag Yaqut Cholil Qoumas buzzer karena meminta masyarakat tidak memilih pemimpin menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pilgub DKI 2017. Menanggapi hal itu, Yaqut mengaku tidak masalah disebut buzzer.
“Ya nggak apa-apa, orang nyebut biasa aja, mau disebut buzzer disebut apa, selama saya meyakini, saya menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran ya silakan sebut apa saja,” kata Yaqut kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Selanjutnya Yaqut mengatakan tidak akan mencabut pernyatannya itu. Dia menyebut pernyataannya itu bentuk mengingatkan ke semua umat beragama yang mana sudah menjadi kewajiban sebagai seorang menteri agama.
“Ya nggak, wong saya punya kewajiban sebagai menteri agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, untuk menjaga agama masing-masing agar jangan diperalat untuk urusan politik,” ujarnya.
Ia pun menuturkan jika pendapatnya itu tidak akan merubah pilihan rakyat untuk memilih siapa pemimpinnya. “Ya itu saya tidak akan merubah pendapat saya karena publik ini harus memilih pemimpin dengan cara yang cerdas, dengan cara rasional karena ini sangat menentukan nasib negara jadi jangan asal,” lanjutnya.
Sementara di tengah polemiknya dengan PKB, Menag Yaqut merapat ke Istana Merdeka bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini.
Yaqut tiba di Istana pukul 15.40 WIB pada Rabu, (4/10/2023). Saat itu, Yaqut mengatakan dirinya ingin laporan ke Jokowi. “Mau laporan saya,” kata Yaqut singkat, dikutip dari detikNews.
Yaqut kemudian terlihat keluar dari Istana pukul 16.44 WIB. Saat ditanya apakah dia bertemu empat mata dengan Jokowi, Yaqut hanya tertawa. “he-he-he mau tau aja,” katanya.
Dia enggan membeberkan apa yang dibahas dengann Jokowi. Yaqut hanya mengatakan urusan negara. “Urusan negara, yang jelas urusan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dirinya hanya melaporkann program yang sudah dijalankan Kemenag. “Laporan program kemenag yang sudah dijalankan, laporan presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu itu saja, laporan pekerjaan,” ucapnya.
Diketahui, Yaqut tengah berpolemik dengann PKB hingga terancam disiplinkan oleh partai. Semua berawal ketika Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.
Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.
“Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya,” jelasnya.
Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
“Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan,” kata Yaqut.
Rupanya, pernyataan Yaqut agar tidak memilih calon presiden (capres) yang mempunyai rekam jejak politisasi agama menuai reaksi keras PKB.
Bacawapres Koalisi Perubahan sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pernyataan Yaqut seperti buzzer. Meski demikian, Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu. “Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha,” kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Selain itu, sebagai partai yang menaungi Yaqut, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. PKB meminta Yaqut menjaga ucapannya.
“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).