Wafatnya HB V pada 1855 menyisakan misteri. Di tengah politik kolonial dan perebutan takhta, kisah pembunuhan sang sultan masih diperdebatkan.
INDONESIAONLINE – Ada masa ketika tembok keraton menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang sanggup diceritakan para abdi dalemnya.
Pada 5 Juni 1855, Sri Sultan Hamengku Buwono V wafat. Usianya baru sekitar 34 tahun. Ia meninggalkan sebuah takhta yang sejak awal memang tidak pernah benar-benar sederhana: direbut ketika masih kanak-kanak, dikembalikan setelah pergulatan politik, lalu dijalankan di tengah bayang-bayang pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Versi populer tentang kematiannya jauh lebih dramatis. Sang sultan disebut tewas ditikam oleh salah seorang istrinya, Kanjeng Mas Hemawati. Motifnya tidak pernah terang. Cerita itu kemudian hidup sebagai salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta.
Namun, ketika kisah tersebut didekati melalui sumber resmi Keraton Yogyakarta, terdapat bagian penting yang justru meminta kehati-hatian. Keraton mencatat HB V wafat pada 5 Juni 1855 dan dimakamkan di Astana Besiyaran, Pajimatan Imogiri, tetapi tidak mengonfirmasi narasi bahwa ia dibunuh oleh Hemawati.
Dengan demikian, tragedi HB V perlu dibaca bukan semata sebagai kisah pembunuhan seorang raja oleh perempuan yang dekat dengannya, melainkan sebagai cerita tentang takhta, kolonialisme, keluarga kerajaan dan perebutan pengaruh yang berlangsung di belakang dinding keraton.
Raja Kecil di tengah Kekuasaan Kolonial
Nama kecil HB V adalah Gusti Raden Mas Gatot Menol. Sumber resmi Keraton Yogyakarta mencatat ia lahir pada 20 Januari 1821 sebagai putra Sultan Hamengku Buwono IV dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Ketika ayahnya wafat pada 1823, Gatot Menol belum genap berusia tiga tahun, tetapi langsung diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono V.
Seorang balita menduduki singgasana. Itulah paradoks pertama dalam kehidupan HB V.
Usia sang raja membuat pemerintahan tidak mungkin dijalankan sendiri. Dewan perwalian kemudian dibentuk. Anggotanya antara lain Ratu Ageng, Ratu Kencono, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro. Pemerintahan sehari-hari dijalankan Patih Danurejo III dengan pengawasan residen Belanda.
Dengan kata lain, sejak awal masa kekuasaannya, HB V tumbuh dalam sistem politik yang sebagian kewenangannya telah bersinggungan erat dengan kepentingan kolonial.
Situasi menjadi semakin rumit ketika Perang Jawa pecah pada 1825. Pangeran Diponegoro, yang sebelumnya tercatat sebagai salah satu wali sang sultan, memimpin perlawanan besar terhadap pemerintah kolonial. Keraton Yogyakarta sendiri kemudian menjadi bagian dari pusaran konflik tersebut.
Pada 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock di Wisma Residen Kedu. Setelah itu ia dibawa ke Semarang, Batavia, kemudian diasingkan hingga akhirnya wafat di Makassar pada 8 Januari 1855. Rentetan peristiwa tersebut mengubah lanskap politik Jawa secara drastis.
HB V memilih jalan berbeda.
Setelah Perang Jawa berakhir, sang sultan mendekatkan hubungan Keraton Yogyakarta dengan pemerintah Hindia Belanda. Keraton Yogyakarta sendiri menyebut strategi itu sebagai bentuk “perang pasif”, yakni menghindari pertumpahan darah sembari mempertahankan keamanan dan kesejahteraan rakyat.
Keputusan tersebut mungkin terlihat lunak jika dibaca dengan kacamata masa kini. Namun Jawa setelah 1830 bukan tempat yang mudah bagi seorang penguasa. Perang baru saja meninggalkan luka, kekuatan militer keraton telah berubah, dan Belanda semakin kokoh sebagai kekuatan politik.
HB V memilih bertahan.
Ia menghindari benturan terbuka dan mengalihkan perhatian pada kebudayaan. Pada masa pemerintahannya, berbagai karya sastra lahir di lingkungan keraton. Salah satu yang penting adalah Serat Makutha Raja, yang berisi pandangan mengenai prinsip menjadi raja yang baik. Keraton juga mencatat perkembangan seni dan sastra sebagai salah satu warisan penting masa pemerintahannya.
Jejak kebudayaan itu bahkan masih terlihat dalam koleksi dan tradisi tari keraton. Sejumlah naskah tari yang berkembang pada era HB V, misalnya, tercatat dalam koleksi Kawedanan Widya Budaya Keraton Yogyakarta.
Tetapi ketenangan di permukaan tidak selalu berarti ketenangan di dalam.
Kematian yang Melahirkan Pertanyaan
Pada 5 Juni 1855, kehidupan HB V berhenti. Sumber resmi Keraton Yogyakarta mencatat sang sultan wafat pada tanggal tersebut. Yang menarik, informasi resmi keraton menyebut HB V meninggal tanpa meninggalkan putra. Permaisuri pertamanya, GKR Kencono, tidak memiliki putra, sedangkan permaisuri keduanya, GKR Sekar Kedaton, sedang mengandung ketika sang sultan wafat.
Tiga belas hari kemudian, GKR Sekar Kedaton melahirkan seorang putra bernama GRM Timur Muhammad. Tetapi anak itu tidak langsung menduduki takhta.
Kekosongan kekuasaan justru diisi oleh adik HB V, Raden Mas Mustojo, yang kemudian bergelar Hamengku Buwono VI. Sumber resmi Keraton Yogyakarta mencatat pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai HB VI dan ia dinobatkan pada 5 Juli 1855.
Di titik inilah tragedi kematian HB V bertemu dengan persoalan suksesi. Sang pewaris lahir setelah ayahnya wafat. Takhta sudah lebih dulu berpindah.
Kelak, GRM Timur Muhammad dikenal sebagai KPH Suryaning Ngalaga. Namun ia tidak menjadi Sultan Yogyakarta. HB VI memerintah hingga 1877 dan kemudian takhta diteruskan putranya, yang menjadi Hamengku Buwono VII.
Sementara itu, cerita tentang pembunuhan HB V oleh Kanjeng Mas Hemawati tetap hidup dalam berbagai tulisan sejarah populer. Kisah tersebut menggambarkan seorang selir yang menikam sang sultan dari belakang dan kemudian menghilang dari panggung sejarah.
Namun bagian ini harus ditempatkan sebagai versi atau narasi historis yang belum mendapatkan penguatan dari sumber resmi Keraton Yogyakarta.
Tidak ada keterangan dalam profil resmi HB V yang dikutip di atas mengenai Hemawati sebagai pelaku pembunuhan. Karena itu, menyebutnya sebagai fakta mutlak justru berisiko mengubah sebuah misteri menjadi kepastian yang tidak didukung dokumentasi resmi.
Yang relatif lebih terang adalah konteks politiknya.
HB V memerintah dalam masa ketika kedaulatan politik keraton telah mengalami tekanan kuat. Keraton Yogyakarta mencatat bahwa setelah Perang Jawa, pemerintah kolonial memangkas kedaulatan politik dan kekuatan militer keraton. Bahkan perkembangan prajurit keraton pada periode HB V berlangsung dalam konteks perubahan fungsi militer tersebut.
Maka kematian HB V tidak berdiri sendirian.
Ia terjadi setelah puluhan tahun kehidupan politik Yogyakarta diguncang konflik, perang dan intervensi kolonial. Ia juga terjadi ketika persoalan pewaris takhta belum selesai.
Barangkali itulah sebabnya kematian sang sultan kemudian diselimuti cerita-cerita yang sulit dipisahkan dari legenda.
Seorang raja muda wafat.
Seorang putra lahir 13 hari kemudian.
Namun takhta jatuh kepada pamannya.
Dari luar, rangkaian itu tampak seperti simpul takdir. Dari dalam sejarah politik, ia adalah persoalan suksesi yang melibatkan keluarga kerajaan dan pemerintah kolonial.
HB V sendiri meninggalkan warisan yang jauh lebih luas daripada kisah kematiannya. Ia dikenang sebagai sultan yang memilih menghindari perang setelah kehancuran Perang Jawa. Di masa pemerintahannya, seni, sastra dan kebudayaan keraton berkembang. Keraton Yogyakarta menyebut karakter HB V sebagai sosok yang lembut dan sebisa mungkin menghindari kekerasan.
Mungkin di situlah ironi terbesar hidupnya.
Seorang anak kecil didudukkan di singgasana ketika Jawa sedang penuh bara. Ketika dewasa, ia memilih meredakan api dengan jalan yang dianggap aman. Dan ketika akhirnya wafat, namanya justru dikelilingi kisah tentang darah dan tikaman.
Sejarah tidak selalu meninggalkan jawaban.
Kadang ia hanya meninggalkan sebuah pintu yang setengah terbuka, lalu meminta generasi berikutnya berhati-hati ketika mencoba melihat apa yang ada di baliknya.
Untuk HB V, pintu itu adalah malam-malam keraton sebelum 5 Juni 1855—sebuah ruang gelap yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diterangi.
