INDONESIAONLINE – Video wawancara salah seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di sebuah stasiun televisi swasta menjadi sorotan di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, pejabat tersebut tampak memberikan wawancara secara daring dari sebuah rumah makan. Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan warganet terkait keberadaannya di tengah penanganan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam video yang beredar pada Selasa (25/8/2026), pejabat tersebut terlihat duduk di salah satu sudut tempat makan sambil menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan gempa NTT. Sejumlah warganet kemudian berspekulasi bahwa pejabat BNPB tersebut tidak berada di lokasi bencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan membenarkan bahwa dirinya merupakan pejabat yang terlihat dalam video tersebut. Ia menjelaskan wawancara berlangsung pada Kamis (20/8) sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah rumah makan yang berada di sekitar Bandara Labuan Bajo.
Berton mengatakan wawancara tersebut merupakan bagian dari tugas komunikasi publik BNPB untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa NTT kepada masyarakat. “Kami memahami adanya video yang beredar dan persepsi yang kemudian muncul di media sosial. Namun perlu kami luruskan konteksnya. Pada saat video tersebut dilakukan, pejabat BNPB yang bersangkutan sedang menjalankan tugas komunikasi publik, yaitu memberikan wawancara secara langsung kepada salah satu televisi swasta nasional mengenai perkembangan penanganan gempa NTT. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari, di luar jam kerja kantor,” ujar Berton.
Ia menjelaskan rumah makan tempat wawancara berlangsung hanya berjarak sekitar 10 langkah dari Bandara Labuan Bajo. Menurut dia, Labuan Bajo saat itu merupakan salah satu lokasi penting dalam rangkaian operasi penanganan gempa, bukan sekadar tempat transit.
“Labuan Bajo pada saat itu bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi merupakan salah satu simpul penting operasi BNPB, termasuk penerimaan dan distribusi logistik untuk wilayah Flores bagian barat,” jelasnya.
Berton menegaskan, keberadaan seorang pejabat BNPB di rumah makan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang tidak menjalankan tugas atau berada di luar rangkaian operasi penanganan bencana.
Ia menambahkan, selama masa tanggap darurat, aktivitas personel BNPB tidak terbatas pada jam kerja. Pemantauan perkembangan situasi, koordinasi, pengolahan data, pengambilan keputusan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan sepanjang waktu.
BNPB juga telah membagi peran setiap personel sesuai dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat. Berton mengatakan terdapat perbedaan antara petugas yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan lapangan dengan pejabat yang menjalankan fungsi koordinasi maupun komunikasi publik.
“Kami juga perlu membedakan antara personel yang memiliki tugas lapangan secara langsung dengan pejabat yang menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi. Keduanya merupakan bagian dari satu sistem penanganan bencana,” ucapnya.
Berton mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memahami informasi yang beredar di media sosial. Menurut dia, personel BNPB memiliki tanggung jawab dalam penanganan bencana sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
“Yang paling penting, pada saat itu yang bersangkutan sedang menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan gempa NTT. Kami tidak ingin masyarakat mendapatkan informasi yang keliru hanya karena melihat potongan video tanpa konteks,” pungkas Berton. (rds/hel)
