Perang AS-Iran yang dijanjikan singkat kini menjadi krisis global. Donald Trump terjebak tanpa strategi keluar di tengah lonjakan harga minyak dunia.
INDONESIAONLINE – Asap hitam yang mengepul dari kilang-kilang pesisir Teluk Persia kini seolah ikut menyelimuti langit-langit politik di Washington. Memasuki pekan ketiga konflik bersenjata terbuka antara Amerika Serikat dan Iran—sebuah kampanye militer sandi Operation Epic Fury yang dimulai pada akhir Februari—Presiden Donald Trump mendapati dirinya berada di tengah badai sempurna.
Apa yang pada awalnya ia proyeksikan sebagai sebuah “tamasya militer singkat” yang presisi, kini telah bermutasi menjadi rawa geopolitik yang mengancam stabilitas energi global, meretakkan aliansi tradisional Barat, dan mempertaruhkan masa depan politik Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) bulan November mendatang.
Bagi seorang presiden yang membangun karier politiknya dengan retorika anti-perang dan janji untuk mengakhiri “intervensi militer bodoh” di Timur Tengah, realita di lapangan saat ini adalah sebuah ironi yang tajam.
Trump kini berdiri di persimpangan jalan tanpa peta jalan keluar yang jelas, menghadapi musuh yang telah mempersiapkan diri untuk perang asimetris selama lebih dari empat dekade.
Ilusi Kemenangan Cepat dan Kebutaan Strategis
Sepanjang akhir pekan ini, di tengah laporan intelijen yang makin muram, Trump tetap bersikeras menampilkan postur defensif di hadapan publik. Dari Ruang Oval, ia mengklaim bahwa secara taktis, Washington telah memenangkan pertempuran.
Pernyataan ini didukung oleh faksi loyalis di Gedung Putih. Salah satu pejabat senior mengklaim bahwa operasi pembunuhan terarah (targeted killings) telah menyapu bersih eselon atas komando militer Iran, menenggelamkan sebagian besar armada laut konvensional mereka, dan menghancurkan infrastruktur rudal balistik utama Teheran.
“Ini merupakan keberhasilan militer yang tidak terbantahkan. Kami telah melumpuhkan kapasitas mereka untuk menyerang secara konvensional,” tegas pejabat tersebut yang menolak disebutkan namanya.
Namun, klaim “keberhasilan tak terbantahkan” itu berbenturan keras dengan realitas di perairan Teluk. Menurut data US Energy Information Administration (EIA), Selat Hormuz adalah titik chokepoint energi paling krusial di dunia, di mana sekitar 21 juta barel minyak melintas setiap harinya—setara dengan 21% dari total konsumsi minyak cair global.
Iran tidak membutuhkan kapal induk atau armada kapal perusak (destroyer) besar untuk melumpuhkan selat ini. Mengandalkan doktrin Anti-Access/Area Denial (A2/AD), Garda Revolusi Iran (IRGC) menggunakan taktik pengeroyokan oleh kapal-kapal cepat bersenjata (swarming), ranjau laut pintar, dan sisa-sisa armada drone kamikaze untuk meneror kapal tanker komersial.
Hasilnya seketika terasa di pasar global: premi asuransi maritim meroket, dan harga minyak mentah Brent melonjak tajam, menciptakan efek kejut pada inflasi global yang baru saja mulai pulih.
Mantan negosiator Timur Tengah, Aaron David Miller, yang memiliki rekam jejak panjang melayani pemerintahan Demokrat maupun Republik, menyoroti kebuntuan struktural ini.
“Trump telah membangun sebuah kotak jebakan untuk dirinya sendiri yang bernama perang Iran, dan ia tidak bisa menemukan cara untuk memanjat keluar darinya,” ucap Miller.
“Ketiadaan strategi exit inilah yang menjadi sumber frustrasi terbesarnya saat ini,” ujarnya lagi.
Sekutu yang Menjauh dan Keretakan Aliansi
Satu hal yang paling mengejutkan lingkaran dalam Trump adalah betapa dinginnya respons komunitas internasional. Ketika Washington menyerukan pembentukan koalisi armada angkatan laut NATO untuk mengamankan Selat Hormuz, panggilan itu nyaris hanya dijawab dengan keheningan. Trump bahkan secara terbuka melontarkan cacian, menyebut negara-negara anggota NATO sebagai “pengecut”.
Namun, dari kacamata diplomatik Eropa, penolakan ini adalah hasil dari akumulasi kebijakan luar negeri Trump sendiri. Sejak ia menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018 secara sepihak, Eropa telah memperingatkan bahwa kampanye “tekanan maksimum” (maximum pressure) hanya akan berujung pada eskalasi militer.
Kini, ketika ramalan itu terbukti, para pemimpin Eropa enggan mengorbankan tentara mereka untuk perang yang tidak pernah mereka setujui atau konsultasikan sejak awal.
Lebih jauh, keretakan juga mulai menganga antara Washington dan sekutu terdekatnya, Israel. Sebuah serangan fatal terhadap ladang gas South Pars milik Iran di Teluk Persia baru-baru ini menjadi pemicu polemik.
Di hadapan media, Trump menyatakan bahwa AS tidak diberitahu sebelumnya mengenai operasi tersebut. Namun, para pejabat intelijen di Tel Aviv secara cepat membantah, menegaskan bahwa serangan krusial itu telah dikoordinasikan penuh dengan Pentagon. Inkonsistensi narasi ini mengindikasikan adanya miskomunikasi parah—atau upaya sengaja lepas tangan—di tingkat tertinggi pemerintahan AS.
Dilema “Exit Strategy” dan Ancaman Eskalasi
Operasi Epic Fury kini berada dalam fase stagnasi berdarah. Berdasarkan analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), persenjataan rudal balistik Iran—yang diyakini sebagai yang terbesar dan paling beragam di Timur Tengah—memang telah rusak parah akibat gempuran AS, tetapi tidak hancur sepenuhnya.
Sisa-sisa rudal jarak menengah ini masih cukup untuk membakar fasilitas penyulingan minyak di Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, seperti yang pernah terjadi pada serangan fasilitas Abqaiq-Khurais di masa lalu.
Menurut sumber-sumber yang mengetahui jalannya diskusi internal di Gedung Putih, para penasihat terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama mendesak Trump untuk segera mendeklarasikan “misi selesai” (mission accomplished) secara sepihak dan menarik mundur pasukan.
Namun, langkah ini membawa risiko geopolitik masif: sekutu-sekutu Arab di Teluk akan merasa dikhianati dan ditinggalkan di depan moncong meriam Teheran yang penuh dendam. Selain itu, mundurnya AS akan memberi ruang bagi Iran untuk mempercepat program pengayaan uraniumnya menuju weapons-grade dengan dalih pertahanan eksistensial.
Kubu kedua, sebaliknya, menyarankan eskalasi. Opsi ini mencakup operasi pendaratan amfibi untuk merebut Pulau Kharg—jantung fasilitas ekspor minyak Iran—atau menyisir garis pantai Iran dengan invasi darat terbatas untuk memburu peluncur rudal mobile.
Laporan terbaru dari Reuters pekan lalu mengonfirmasi bahwa Pentagon tengah memobilisasi ribuan marinir tambahan dan armada pelaut ke Komando Pusat AS (CENTCOM) di Timur Tengah.
Namun, eskalasi berarti pendudukan (boots on the ground), sebuah skenario “perang tanpa akhir” yang paling dihindari oleh basis pemilih Trump.
Retaknya Dukungan MAGA dan Tekanan Ekonomi
Hulu ledak terbesar dari konflik ini justru mungkin jatuh di daratan Amerika sendiri. Konsekuensi ekonomi dari terganggunya 20% pasokan minyak dunia mulai memukul daya beli kelas pekerja Amerika, yang merupakan urat nadi basis politik Make America Great Again (MAGA).
Beberapa influencer politik sayap kanan dan komentator konservatif terkemuka, yang biasanya menjadi corong paling vokal bagi Trump, mulai secara terbuka mempertanyakan urgensi perang ini. Mereka mengingatkan Trump pada janji kampanyenya yang bersumpah tidak akan menghamburkan darah dan triliunan dolar uang pembayar pajak di pasir Timur Tengah.
Ahli strategi Partai Republik, Dave Wilson, memperingatkan bahwa batas kesabaran publik Amerika sangat ditentukan oleh angka-angka di papan pom bensin.
“Dampak ekonomi ini bukan sekadar statistik, ia segera terasa di dompet masyarakat,” ungkap Wilson.
“Ketika harga galon bensin terus meroket, orang-orang di Midwest akan mulai bertanya: ‘Mengapa saya harus membayar harga bensin gila-gilaan? Mengapa keamanan Selat Hormuz di belahan dunia lain sekarang menentukan apakah keluarga saya bisa berlibur bulan depan atau tidak?'”
John Bass, mantan Duta Besar AS yang kenyang pengalaman di Afghanistan dan Turki, menilai kegagalan terbesar pemerintahan ini adalah absennya perhitungan risiko. “Mereka gagal memetakan skenario kontingensi. Mereka tidak memikirkan bagaimana konflik dengan Iran bisa menyimpang jauh dari draf rencana di atas kertas,” tegas Bass.
Kini, seiring berlarutnya perang, Trump mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali atas narasinya. Dalam sepekan terakhir, ia menghabiskan banyak waktu melontarkan serangan verbal ke berbagai jaringan media arus utama, menyebut pemberitaan mengenai dampak perang sebagai bentuk “pengkhianatan” (treason).
Bagi Brett Bruen, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional era Obama yang kini memimpin firma konsultan Situation Room, kemarahan Presiden adalah simptom dari kepanikan komunikasi.
“Ia kesulitan mendominasi siklus berita karena realitas di lapangan tidak bisa dipoles dengan cuitan,” kata Bruen.
“Ia tidak mampu menjelaskan secara logis kepada rakyat Amerika mengapa ia menyeret negara ini ke ambang Perang Dunia Ketiga, dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu apa langkah selanjutnya,” tegasnya.
Pada akhirnya, perang tidak pernah hanya soal siapa yang memulai tembakan pertama, tetapi siapa yang tahu cara menghentikannya. Di perairan Teluk Persia yang memanas, Donald Trump mungkin baru saja menyadari bahwa memulai perang adalah bagian yang paling mudah, dan memenangkannya—atau setidaknya keluar darinya dengan selamat—adalah persoalan yang sama sekali berbeda.
