Fraksi Golkar DPRD Jatim kritik LKPJ 2025: Soroti kemiskinan ekstrem, BUMD tak sehat, hingga efektivitas misi dagang yang jomplang dari realita lapangan.
INDONESIAONLINE – Jawa Timur seringkali dijuluki sebagai lokomotif ekonomi nasional. Dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai kisaran 14,22%, provinsi ini adalah raksasa.
Namun, di balik gemerlap angka pertumbuhan 5,33 persen pada tahun 2025—yang secara impresif melampaui rata-rata nasional—muncul sebuah kritik fundamental: apakah angka-angka ini hanya “kosmetik” administratif?
Pertanyaan tajam ini dilemparkan oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025. Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari tumpukan dokumen laporan, melainkan dari denyut nadi kesejahteraan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan yang masih menganga.
Anomali Angka: Pertumbuhan Tinggi di Tengah Kemiskinan 9,30 Persen
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Siadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terlena oleh eforia pertumbuhan makro. Data menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Timur masih tertahan di angka 9,30 persen. Meskipun trennya menurun dibandingkan tahun-tahun pasca-pandemi, disparitas antarwilayah masih sangat mencolok.
“Padahal sesungguhnya masih banyak daerah kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam realitas di lapangan. Pemprov harus punya konsepsi program untuk mengatasi problem tersebut dengan memperhatikan kondisi lapangan,” tegas Siadi.
Kritik ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sering kali menunjukkan bahwa Jawa Timur menyumbang jumlah penduduk miskin terbanyak secara absolut di Indonesia, meskipun secara persentase terus mengalami perbaikan.
Fraksi Golkar melihat adanya “disconnect” antara kebijakan ekonomi yang bersifat kapital-intensif dengan kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat kelas bawah.
Misi Dagang Rp16,3 Triliun: Prestasi Nyata atau Sekadar Potensi?
Salah satu poin paling krusial yang dibongkar oleh Fraksi Golkar adalah klaim sukses Misi Dagang Jawa Timur. Selama ini, Pemprov Jatim kerap membanggakan nilai transaksi misi dagang yang mencapai angka fantastis, yakni Rp16,3 triliun. Namun, hasil penelusuran Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim menemukan fakta yang berbeda di balik meja birokrasi.
Siadi mengungkapkan bahwa angka belasan triliun tersebut bukanlah uang tunai yang masuk ke kantong pelaku usaha atau kas daerah secara langsung.
“Hasil penelusuran Pansus ke dinas terkait, diperoleh penjelasan bahwa nilai transaksi misi dagang yang tertulis Rp16,3 triliun ternyata masih berupa nilai potensial, belum menjadi nilai realisasi,” ungkapnya.
Ketidakjelasan antara “komitmen” dan “realisasi” ini menjadi catatan serius. Tanpa monitoring yang ketat, angka-angka ini hanya menjadi instrumen pencitraan politik tanpa dampak signifikan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di masa depan.
Krisis Hunian Layak: Ironi Program Rutilahu yang “Loyo”
Kritik Golkar semakin menukik saat membedah sektor perlindungan sosial, khususnya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sebagai informasi, hunian layak adalah parameter utama dalam mengukur kemiskinan multidimensi.
Data mengejutkan terungkap: Jawa Timur memiliki kebutuhan renovasi Rutilahu mencapai 200.000 unit. Setelah dilakukan verifikasi ketat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ditemukan 93.000 unit yang mendesak untuk dibantu. Namun, realisasinya bak tetesan air di padang pasir.
Pada tahun anggaran 2025, dukungan APBN hanya menyasar 500 unit, sementara APBD Provinsi Jatim hanya mampu mengalokasikan 51 unit. Rasio ini menunjukkan ketimpangan yang ekstrem antara kebutuhan rakyat dengan komitmen anggaran pemerintah. Golkar menilai, jika ritme pembangunan hunian hanya 51 unit per tahun, butuh waktu berabad-abad untuk menuntaskan masalah hunian di Jatim.
BUMD dalam Sorotan: Enam Perusahaan Daerah di Zona Merah
Sektor tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga tak luput dari “evaluasi merah” Fraksi Golkar. Sebagai unit usaha yang diharapkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja sejumlah BUMD justru memprihatinkan.
Golkar mencatat sedikitnya 6 BUMD dinilai tidak sehat secara bisnis. Kontribusi mereka terhadap PAD dianggap minimalis dan tidak sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan oleh rakyat melalui APBD.
“Perlu revitalisasi total. BUMD jangan hanya jadi beban anggaran, tapi harus menjadi mesin uang bagi pembangunan daerah,” tegas fraksi berlambang pohon beringin tersebut.
Pakar ekonomi regional sering mengingatkan bahwa BUMD yang gagal bertransformasi di era digital akan terus merugi. Kurangnya inovasi dan manajemen yang terlalu “birokratis” ditengarai menjadi akar masalah di balik minimnya setoran PAD dari enam perusahaan tersebut.
Beralih ke isu lingkungan, Fraksi Golkar menyajikan data yang mengkhawatirkan terkait ketahanan sumber daya alam. Di tengah narasi “Jatim Harmoni”, kasus kriminalitas lingkungan justru melonjak.
Kasus pencurian kayu jati di hutan-hutan Jawa Timur meningkat hampir 50 persen, dari 730 kasus di tahun 2024 menjadi 1.097 kasus pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan.
Selain itu, program rehabilitasi lahan kritis juga berjalan di tempat. Dengan total 360.000 hektare lahan kritis yang tersebar di Jatim, kemampuan rehabilitasi pemerintah daerah hanya berkisar 500 hektare per tahun.
Jika tidak ada langkah revolusioner, Jawa Timur terancam menghadapi bencana ekologis jangka panjang, mulai dari banjir bandang hingga kekeringan permanen di sektor pertanian.
Janji Manis Rendemen Tebu yang Tak Kunjung Tunai
Jawa Timur adalah produsen gula terbesar di Indonesia, namun nasib petani tebu tetap di ujung tanduk. Fraksi Golkar menyoroti target rendemen tebu sebesar 12 persen yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sejak tahun 2012.
Faktanya, hingga detik ini, angka tersebut belum pernah tercapai. Kegagalan mencapai target rendemen ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan daya saing industri gula lokal melawan gula impor.
Golkar mendesak Pemprov untuk melakukan langkah korektif, mulai dari pembenahan varietas tebu hingga modernisasi mesin di pabrik-pabrik gula milik daerah.
Terakhir, persoalan infrastruktur dasar berupa banjir tahunan di kawasan industri Lamongan dan Gresik menjadi atensi khusus. Banjir di wilayah ini bukan sekadar masalah lingkungan, tapi masalah ekonomi skala besar karena melumpuhkan aktivitas logistik dan manufaktur.
Fraksi Golkar mendorong agar penanganan banjir di koridor ekonomi ini diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat dampaknya yang lintas daerah dan membutuhkan anggaran jumbo, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah harga mati.
Kritik Fraksi Golkar terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2025 adalah pengingat bahwa angka statistik bisa menipu jika tidak dibarengi dengan fakta kesejahteraan di lapangan. Pertumbuhan 5,33 persen adalah prestasi, namun ia akan menjadi hampa jika kemiskinan ekstrem tetap ada, rumah warga masih roboh, dan hutan-hutan terus dijarah.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apakah mereka akan terus berlindung di balik laporan administratif yang terlihat cantik, atau mulai melakukan langkah radikal untuk memastikan bahwa setiap sen APBD benar-benar dirasakan oleh 40 juta penduduk Jawa Timur? Publik menanti bukti, bukan sekadar janji dalam dokumen transaksi potensial.
