INDONESIAONLINE – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mempercepat realisasi program strategis Sekolah Rakyat dengan target pembangunan hingga 200 unit di seluruh Indonesia tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin langsung rapat koordinasi dengan pilar-pilar sosial dan pemerintah daerah di Situbondo, Sabtu (19/4/2025), untuk memastikan kesiapan implementasi.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diharapkan dapat mengakhiri ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.
“Dengan adanya DTSEN memudahkan kerja bersama semua stakeholder,” ujar Gus Ipul.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Dinsos Jatim, Dirjen Resos, Bupati dan Forkopimda Situbondo, serta elemen sosial lainnya, Gus Ipul meminta Pemda bergerak cepat menyiapkan calon siswa dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2 DTSEN).
“Senin atau Selasa semua bupati walikota atau Pemda yang mengusulkan akan kita undang ke Jakarta untuk membicarakan lebih rinci… mulai dari sarana prasarana, luasan lahan, dan fasilitasnya,” jelas Gus Ipul.
Tim verifikasi dari berbagai kementerian juga tengah meninjau kelayakan lokasi yang diusulkan oleh sekitar 280 Pemda.
Kabupaten Situbondo menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi salah satu lokasi pembangunan gelombang pertama. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), menegaskan komitmen daerahnya.
“Kami sudah siapkan lahan 6 hektare, melebihi permintaan minimal 5 hektare. Hari Selasa kami kirim tim ke Kemensos untuk desk teknis,” ungkap Mas Rio.
Mas Rio memuji pendekatan berbasis DTSEN sebagai cara jitu mengurangi kemiskinan karena sasarannya jelas. Ia menambahkan, untuk tahap awal, Situbondo akan memanfaatkan bangunan yang sudah ada sambil menunggu pembangunan infrastruktur utama dari Kementerian PUPR.
Program Sekolah Rakyat ini menunjukkan sinergi kuat antarlembaga. Kemensos bertugas menjaring siswa bersama Pemda, Kemen PUPR membangun infrastruktur, dan Kemendikbudristekdikti menyiapkan kurikulum. Akselerasi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan solusi pendidikan terpadu untuk mengatasi akar masalah kemiskinan secara sistematis (wbs/dnv).
