Menkop Ferry Juliantono segera terbitkan Perpres salurkan subsidi & bansos via Kopdes Merah Putih. Ini strategi pemerataan.
INDONESIAONLINE – Panggung ekonomi desa di tanah air dipastikan segera bergeser. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengumumkan rencana pemerintah merestrukturisasi rantai distribusi bantuan sosial dan barang subsidi via lembaga koperasi. Langkah ini digadang mampu memangkas rantai pasok yang kerap bocor.
Regulasi anyar berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) tengah digodok menjadi pedoman resmi penyaluran program strategis negara. Rencana ini disampaikan Ferry dalam sambutannya pada acara Best Cooperative Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
“Insyaallah dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang itu,” kata Ferry dalam sambutannya pada acara Best Cooperative Sustainability Performance Award 2026, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Penerbitan Perpres merupakan tindak lanjut konkret dari rapat kabinet terbatas yang memprioritaskan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM per semester I 2026, terdapat lebih dari 120.000 koperasi aktif di Indonesia. Kopdes Merah Putih dicanangkan Presiden pada Hari Koperasi Nasional 2026 lalu dengan target 80.000 titik desa.
“Keputusan rapat kabinet terbatas adalah bahwa menindaklanjuti sambutan Presiden pada Hari Koperasi Nasional, seluruh barang-barang subsidi, gas LPG tiga kilogram, pupuk, minyak goreng, kemudian beras itu akan disalurkan melalui koperasi-koperasi desa Merah Putih,” ujarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar gimmick. Berdasarkan data BPS 2025, subsidi energi dan pangan nasional menyerap anggaran lebih dari Rp 400 triliun per tahun. Penyaluran via koperasi desa diharapkan menekan ketimpangan dan memperkuat perputaran ekonomi akar rumput.
BLT, Bansos, hingga KUR Bakal Masuk Kopdes
Tidak hanya barang fisik subsidi, pemerintah juga menyalurkan program bantuan langsung melalui Kopdes Merah Putih. Hal ini mencakup BLT, bansos, hingga bantuan pangan non tunai yang selama ini terpusat pada mekanisme tertentu.
“Dinyatakan bahwa seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan non tunai nanti akan disalurkan melalui koperasi desa/kelurahan Merah Putih,” tutur dia.
Lebih lanjut, Ferry memastikan skema pembiayaan mikro terintegrasi dalam ekosistem ini. Penyaluran KUR melalui channeling koperasi desa vital membangkitkan UMKM lokal. OJK mencatat realisasi KUR per Mei 2026 menembus Rp 150 triliun, namun lewat koperasi desa masih di bawah 10 persen.
“Penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di koperasi desa/kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Langkah ini positif bagi ekonomi kerakyatan. Memusatkan distribusi bansos dan KUR di koperasi desa dapat memangkas margin tengkulak 15 hingga 20 persen. Alhasil, daya beli masyarakat desa meningkat seiring berkembangnya usaha warung lokal terafiliasi koperasi.
Sinkronisasi Ekosistem Koperasi Senior dan Junior
Ferry menegaskan pemerintah tidak membiarkan Kopdes Merah Putih berjalan sendiri. Pihaknya merencanakan ekosistem menghubungkan koperasi anyar dengan koperasi mapan yang telah beroperasi di berbagai daerah.
“Nanti dengan kooperasi-kooperasi yang eksisting yang ada sekarang nanti kita akan buat ekosistemnya supaya kooperasi desa Merah Putih yang masih junior ini bisa bekerja sama dengan senior-seniornya koperasi-koperasi yang lebih dulu eksis,” ucap Ferry.
Upaya kolaborasi ini beralasan. Catatan Dekopin menyebut banyak koperasi unit desa era Orde Baru mati suri karena tata kelola manual. Dengan sinergi junior-senior, diharapkan terjadi alih pengetahuan terkait manajemen rantai pasok dan pembukuan digital.
Kendati demikian, tantangan logistik di wilayah timur seperti Papua masih pekerjaan rumah. Butuh infrastruktur memadai agar stok beras serta LPG 3 kg tersedia merata di gudang Kopdes tanpa risiko kekosongan. Dengan Perpres yang segera terbit, arah ekonomi inklusif semakin gamblang.
