Menelusuri sejarah Ponorogo, konflik Raden Katong vs Ki Ageng Kutu, dan transisi dramatis dari Majapahit menuju Islam di pedalaman Jawa Timur.
INDONESIAONLINE – Ponorogo tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari hutan yang dibuka dengan kapak, dari doa yang ditanam ke tanah, dan dari darah yang menandai peralihan zaman. Di jantung kisah itu berdiri satu figur kunci: Raden Katong, yang kemudian bergelar Kanjeng Panembahan Batoro Katong.
Ia bukan sekadar pendiri kota, melainkan arsitek negara baru di pedalaman Jawa Timur, sebuah wilayah yang lama berada di luar orbit kekuasaan Islam pesisir dan terkunci dalam magis pegunungan selatan.
Islam di Ponorogo tidak datang sebagai dakwah tanpa konflik. Ia hadir sebagai negara: membawa hukum, struktur kekuasaan, kekerasan simbolik dan fisik, sekaligus legitimasi spiritual baru. Karena itu, sejarah awal Ponorogo adalah sejarah pertemuan dunia lama dan dunia baru, ketika sisa-sisa Majapahit bernegosiasi, bertabrakan, dan akhirnya dilebur ke dalam tatanan politik Islam Jawa.
Raden Katong: Anak Majapahit dalam Senjakala Imperium
Babad Ponorogo secara tegas menempatkan Raden Katong sebagai putra Prabu Brawijaya V. Dalam tradisi historiografi mutakhir yang meninjau kembali Pararaton dan prasasti-prasasti akhir Majapahit, figur ini dapat diidentifikasi sebagai Dyah Kertawijaya, bukan Bhre Kertabhumi sebagaimana kerap disalahpahami dalam narasi populer.
Ia dilahirkan dari seorang permaisuri yang dalam tradisi lisan Ponorogo dikenal sebagai Putri Champa, figur perempuan Muslim yang menandai semakin kuatnya pengaruh Islam di lingkungan istana Majapahit menjelang pertengahan abad ke-15.
Namun, sumber-sumber lain—khususnya tradisi babad Demak pesisiran—kadang menyebut ibu Raden Katong sebagai putri dari wilayah Wengker sendiri. Perbedaan silsilah ini tidak dapat dibaca sekadar sebagai kekeliruan genealogi. Ia justru mencerminkan pertarungan legitimasi politik dalam ingatan sejarah Jawa: apakah Ponorogo dilahirkan sebagai warisan langsung Majapahit melalui darah rajawi murni, ataukah sebagai produk ekspansi Demak yang disahkan kemudian.
Raden Katong lahir dari rahim sebuah istana yang tengah mengalami kerapuhan struktural. Sejak akhir abad ke-14, Majapahit diguncang oleh konflik internal berkepanjangan.
Perang Paregreg (1401-1405 M) antara Prabu Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumi telah mencabik legitimasi keraton. Kekalahan Wirabhumi yang berujung pemenggalan kepala bukan hanya tragedi personal, tetapi trauma politik kolektif.
Di tengah guncangan disintegrasi—mulai dari lepasnya Palembang hingga insiden diplomatik dengan Dinasti Ming—Dyah Kertawijaya naik takhta pada 1447 M. Berbeda dari pendahulunya, ia memerintah di tengah pergeseran ideologis besar. Lingkar istana bukan lagi benteng eksklusif Hindu-Buddha. Istri-istri raja berasal dari Champa dan Cina; putra-putranya menyebar memeluk Islam.
Dari sinilah lahir diaspora politik Majapahit: Arya Damar di Palembang, Raden Patah di Bintara, Raden Bondan Kejawen di pedalaman, dan Raden Katong yang dikirim ke Wengker.
Raden Katong berdiri di simpang sejarah. Ia membawa darah rajawi lama, namun mengusung mandat Islam dari Kesultanan Demak yang baru mekar. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kemegahan masa lalu Trowulan dengan masa depan Islam di Jawa.
Tri Tunggal dan Mandat Negara Baru
Menurut Babad Ponorogo, Raden Katong tidak datang sendirian untuk menaklukan belantara Wengker. Ia diiringi oleh mandat Sultan Demak Bintoro dan didampingi oleh dua pilar utama: Patih Sela Aji dan Kyai Ageng Mirah. Ketiganya membentuk Tri Tunggal, sebuah simbol persatuan kekuasaan politik (eksekutif), pertahanan (militer), dan spiritual (agama).
Patih Sela Aji bertindak sebagai arsitek tata kota dan pengatur strategi pemerintahan. Sementara Kyai Ageng Mirah berperan sebagai penggerak spiritual, figur ulama yang memahami psikologi massa pedalaman yang masih lekat dengan animisme. Negara Ponorogo tidak lahir dari tangan tunggal, melainkan dari kerja kolektif elite yang memahami medan sosial yang keras.
Mereka membabat hutan, membangun dukuh, dan mendirikan Kutha Wetan (Kota Timur). Namun, pembangunan fisik ini hanyalah permukaan dari misi yang lebih besar: mengubah Wengker—wilayah yang secara historis dikenal otonom dan angker—menjadi Pramanaraga atau Ponorogo, sebuah entitas yang tunduk pada hukum Islam dan administrasi Demak.
Bentrokan Kosmologi: Batoro Katong vs Ki Ageng Kutu
Di wilayah yang kini mulai tertata itu, tidak semua tunduk. Di balik pegunungan, berdirilah Ki Ageng Kutu atau Ki Gede Kutu Surya Ngalam. Ia bukan sekadar pemberontak; ia adalah representasi “Dunia Lama”.
Ki Ageng Kutu memimpin para warok, sebuah komunitas yang mendasarkan kekuasaan pada kesaktian kanuragan, ikatan persaudaraan lelaki yang eksklusif, dan spiritualitas Tantrayana-Bhairawa yang pekat.
Bagi Ki Ageng Kutu, kehadiran Batoro Katong adalah ancaman eksistensial. Bukan hanya soal politik, tetapi soal pudarnya tatanan nilai lama. Babad mencatat, konflik bermula dari gesekan ekonomi dan sosial ketika pasar-pasar baru di Ponorogo mulai ramai, menggeser dominasi demang-demang lama. Puncaknya adalah kematian Demang Honggolono di Watu Doyong, yang menutup pintu diplomasi.
Pertempuran besar dirancang dengan perhitungan nujum. Hari Jumat Wage dipilih oleh kubu Ki Ageng Kutu sebagai nuju pati, saat kematian bagi musuh. Pasukan Wengker lama bergerak dari selatan, arah yang diasosiasikan dengan Ratu Kidul dan kekuatan gaib.
Batoro Katong menghadapi serangan ini bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan simbol. Pertahanan dipusatkan di Masjid, menegaskan bahwa ini adalah perang antara “Wahyu Masjid” melawan “Wahyu Punden”.
Dalam narasi babad yang dramatis, pusaka Tunggul Naga dan Cemeti Samandiman berhadapan dengan kekebalan Ki Ageng Kutu. Pasukan Kutu kocar-kacir, kudanya gentar, dan formasi tempurnya hancur. Namun, kemenangan militer tidak cukup. Batoro Katong, dengan kecerdasan politiknya, menyadari bahwa Ki Ageng Kutu tidak bisa dikalahkan hanya dengan dibunuh—ia harus “dijinakkan” dari dalam.
Strategi perkawinan politik pun digelar. Melalui telik sandi, Batoro Katong mendekati Niken Gandini, putri Ki Ageng Kutu. Adegan pertemuan mereka di taman sari adalah alegori runtuhnya pertahanan dunia lama. Ketika Niken Gandini luluh, benteng spiritual ayahnya retak. Ki Ageng Kutu akhirnya menghilang—moksa—di Gunung Bacin, sebuah simbolisasi bahwa orde lama telah menyingkir ke alam gaib, membiarkan orde baru mengambil alih panggung sejarah.
Konsolidasi Negara: Darah, Tanah, dan Birokrasi
Pasca-konflik, Ponorogo memasuki fase pembangunan negara (state-building). Babad mencatat migrasi 40 keluarga dari Demak dan kelompok dari Bagelen untuk mengisi pos-pos administrasi dan ekonomi. Ponorogo ditata sebagai kota benteng dengan sungai sebagai parit alam.
Struktur pemerintahan dibangun di atas fondasi keluarga. Batoro Katong tidak menghapus total elite lama, melainkan mengikatnya dalam jaring perkawinan. Ia menikahi Niken Gandini (putri musuhnya), putri dari Kertosari, serta putri dari Kaliwungu dan Bagelen. Anak-anak dari perkawinan ini kelak menjadi tulang punggung birokrasi Jawa Timur.
Genealogi menjadi alat legitimasi. Putra-putra Batoro Katong menyebar menjadi Adipati di berbagai wilayah. Di Ponorogo sendiri, suksesi kepemimpinan terjaga dalam garis darah ini selama berabad-abad, membentuk dinasti lokal yang kuat.
Daftar penguasa Ponorogo Kutha Wetan pasca-Katong mencerminkan stabilitas ini:
- Kanjeng Panembahan Agung (Menantu/Putra)
- Kanjeng Panembahan Agung II (Pangeran Dodol)
- Kanjeng Adipati Sedakarya
- Kanjeng Adipati Sepuh
- Kanjeng Raden Tumenggung (R.T.) Ronggowicitra I
- Kanjeng R.T. Ronggowicitra II
- Kanjeng R.T. Mertowongso I
- Kanjeng R.T. Mertowongso II
- Kanjeng R.T. Soerobroto
- Kanjeng R.T. Soerodiningrat I (Seda Demung)
- Kanjeng R.T. Soerodiningrat II
Nama-nama ini bukan sekadar daftar di batu nisan, melainkan bukti keberhasilan Batoro Katong menciptakan sistem suksesi yang melampaui masa hidupnya sendiri.
Reog dan Masjid: Politik Ingatan
Jejak paling jenius dari Batoro Katong adalah di bidang kebudayaan. Ia tidak memberangus kesenian barongan milik Ki Ageng Kutu yang penuh sindiran kepada Majapahit. Sebaliknya, ia memodifikasinya.
Kepala harimau dan merak tetap ada, tetapi narasinya diubah. Kesenian ini diberi nama Reog, yang dalam satu tafsir dimaknai sebagai Riyoqun (akhir yang baik/khusnul khotimah) atau sindiran terhadap perjuangan. Kalung tasbih disematkan pada penari.
Reog menjadi arena kompromi. Rakyat pedalaman tetap bisa menikmati seni leluhur mereka, namun di dalamnya telah disisipkan nilai-nilai baru. Di sisi lain, Masjid Setono dan makam-makam keramat di sekitarnya (seperti makam Niken Gandini dan istri-istri lainnya) menjadi pusat spiritual landscape Ponorogo.
Kompleks makam ini, dengan arsitektur batanya yang mengingatkan pada era Hindu-Buddha namun berjiwa Islam, menegaskan bahwa Ponorogo adalah sintesis dua peradaban.
Ponorogo berdiri sebagai monumen hidup transisi Jawa. Ia lahir dari laku tapa di Gunung Wilis, dari darah yang tumpah di Watu Doyong, dan dari strategi politik tingkat tinggi seorang pangeran Majapahit yang menjadi wali Islam.
Negara Islam di Ponorogo tidak lahir sebagai tiruan Arab, juga bukan sekadar perpanjangan tangan Demak. Ia adalah Islam Jawa yang otentik—keras, mistis, namun tunduk pada satu Tuhan.
Batoro Katong mengajarkan bahwa untuk membangun peradaban baru, seseorang tidak harus menghancurkan masa lalu sepenuhnya; kadang, ia hanya perlu memberinya nama baru, menikahi putrinya, dan mengubah doanya.
Referensi/Literatur:
- Babad Ponorogo (Berbagai versi macapat dan gancaran).
- Babad Tanah Jawi, L. van Rijckevorsel (ed.), 1926.
- Graaf, H.J. de & Pigeaud, T.H. (1974). Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
- Purnomo, Bambang Eko (1996). Folklor Reog Ponorogo: Studi tentang Nilai Budaya.
- Poerwanto, Hari (2000). Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Data mengenai ekologi budaya Ponorogo).
- Arsip dan Prasasti peninggalan Kabupaten Ponorogo.
