INDONESIAONLINE – Program makan siang yang diluncurkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat menjadi polemik. Salah satunya terkait sumber anggaran program yang akan menelan ratusan triliun rupiah.
Terkait hal itu, tim pemenangan sekaligus Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panji Irawan, menyebut bahwa anggaran program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren sudah dihitung.
“Kami sudah menghitung. Angkanya memang bisa mencapai ratusan triliun, tetapi kami juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kami punya koleksi dari tax masih banyak kebocoran,” ucap Panji.
Ia menambahkan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Prabowo-Gibran juga akan memiliki program prioritas untuk membentuk badan penerimaan negara.
Harapannya, lembaga tersebut dapat menghimpun sumber-sumber pajak baru. “Ini masih banyak yang bisa diotak-atik dari sisi revenue. Tidak hanya tax, tetapi juga penerimaan nonpajak. Kita akan otak-atik di situ,” ujarnya.
Fungsi badan penerimaan negara nantinya untuk mendapatkan pajak yang belum optimal masuk ke negara.
Panji juga menilai, masih banyak pelaku ekonomi sektor informal yang perlu dukungan untuk dapat menjadi sektor formal. Dengan begitu, pelaku ekonomi tersebut dapat menjadi obyek pajak.
“Jadi yang tadinya sektor informal bisa digeser ke sektor formal. Ini potensi buat pajak. Syaratnya mereka bisa dapat untung,” pungkasnya.
Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Rencana mendulang pendapatan baru dari pajak untuk program makan dan minum susu gratis, salah satunya, dengan cara memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemisahan itu, kata Prabowo Subianto bertujuan untuk mendorong penerimaan negara bisa lebih optimal.
Pemisahan antara pembuat kebijakan dan pengumpul penerimaan juga umum dilakukan oleh negara-negara maju.
“Sebagai negara, sebagai bangsa, kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Dibanyak tempat di negara maju memang agak dipisahkan antara policy making Kemenkeu, dan tax collection, dan revenue collection,” ucap Prabowo.
Lanjutnya, jika terpilih menjadi presiden, Prabowo berencana menempatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi satu badan, yakni Badan Penerimaan Negara (BPN).
Dia menuturkan, konsep pembentukan badan penerimaan ini tengah digodok oleh tim pakar yang membantunya. Pihaknya tengah melakukan kajian, simulasi hingga studi banding dengan negara yang sudah menerapkan pemisahan antara pembuat kebijakan dengan pengumpul penerimaan.
“Ini suatu suatu strategi dan terus-menerus tim pakar yang bantu saya melakukan kajian, simulasi, studi banding, sehingga tentunya kita berharap pada saatnya manakala kita diberi mandat, kita bisa segera kerja,” terangnya.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara masih kata Prabowo, berpotensi meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik (PDB), yaitu sebesar 20 persen dari posisi 11,8 persen per 2021. Artinya, akan terjadi peningkatan rasio pendapatan terhadap PDB sekitar 8 persen.
