Bambang (57) bertahan hidup di atas becak listrik bantuan pejabat. Tiga hari, satu penumpang, dan tidur di jalanan Malang demi sesuap nasi di tengah gempuran teknologi.

INDONESIAONLINE – Di bawah bayang-bayang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang megah, ironi kehidupan terparkir sunyi di tepi jalan. Bukan mobil mewah para wakil rakyat, melainkan sebuah becak listrik berwarna cerah yang kini tampak kusam oleh debu jalanan.

Di atas sadelnya, Bambang (57) duduk termenung. Tatapannya kosong, menembus hiruk-pikuk lalu lintas Kayutangan yang tak pernah tidur, namun sepi baginya.

Siang itu, Rabu (4/3/2026), matahari Kota Malang terasa menyengat, kontras dengan dinginnya nasib yang harus ia telan. “Hari ini belum ada penumpang, Mas,” ucapnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin kendaraan pribadi yang melaju cepat.

Kalimat itu terdengar sederhana, sebuah laporan fakta harian. Namun, jika didengarkan dengan hati nurani, kalimat itu adalah jeritan panjang dari kaum terpinggirkan yang perlahan “dibunuh” oleh zaman. Bagi pria asal Dampit, Kabupaten Malang ini, menunggu bukan lagi sebuah proses, melainkan cara hidup.

Janji Manis Modernisasi yang Tergerus Algoritma

Bambang adalah satu dari sekian banyak penerima bantuan becak listrik yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto beberapa waktu silam. Saat kunci becak itu pertama kali ia genggam, ada binar harapan di matanya. Ia membayangkan beban kakinya akan berkurang, dan rezeki akan mengalir lebih lancar karena kendaraannya kini “modern” dan ramah lingkungan.

Namun, realitas ekonomi digital bekerja dengan kejam. Becak listrik memang meringankan otot betisnya, tetapi tidak mampu melawan algoritma raksasa transportasi daring (online).

“Wes biasa mas. Semua becak ya gak nentu gini. Kadang sehari itu gak ada, akhir-akhir ini 3 hari baru satu penumpang saja,” ungkap Bambang dengan nada pasrah yang menyayat hati.

Tiga hari, satu penumpang. Upah yang ia genggam hanya Rp 15.000. Jika dikalkulasi, Bambang bertahan hidup di kota metropolitan kedua terbesar di Jawa Timur ini dengan rata-rata pendapatan Rp 5.000 per hari.

Angka ini jauh di bawah Garis Kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), yang pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata mematok kebutuhan per kapita di angka ratusan ribu rupiah per bulan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi lapangan kerja di Indonesia, namun mereka adalah kelompok yang paling rentan (vulnerable).

Studi dari Lembaga Demografi FEB UI juga pernah menyoroti bagaimana disrupsi ekonomi digital memberikan efisiensi bagi konsumen, namun seringkali meminggirkan pemain lama yang gagal beradaptasi atau tidak memiliki akses ke ekosistem digital tersebut. Bambang adalah bukti hidup dari data-data statistik tersebut.

Kalah Melawan Kepraktisan dan “Nyang-nyangan”

Mengapa becak listrik Bambang tak diminati? Padahal ia menawarkan pengalaman menikmati Kota Malang yang lebih santai. Jawabannya terletak pada perilaku konsumen yang telah berubah drastis.

“Ternyata sama saja. Penumpang meskipun dekat stasiun lebih memilih online (Ojol) itu mas,” tambahnya.

Ada ketimpangan psikologis yang terjadi di masyarakat kita. Ketika memesan ojek online, penumpang dengan sukarela membayar tarif yang tertera di aplikasi, semahal apapun, tanpa protes. Namun, ketika berhadapan dengan tukang becak seperti Bambang, budaya tawar-menawar (nyang-nyangan) masih berlaku ketat.

Bambang mematok tarif Rp 15.000 untuk rute dari DPRD menuju kawasan wisata Kayutangan Heritage. Sebuah harga yang sangat wajar untuk jarak tempuh dan sensasi berkendara. Namun, ketidakpastian harga inilah yang membuat calon penumpang ragu dan memilih kepastian yang ditawarkan aplikasi.

“Kalau kami becak masih nyang-nyangan. Kalah sama Ojol,” katanya lirih.

Kata “kalah” di sini bukan sekadar kalah saing, tapi kalah bermartabat di hadapan sistem. Teknologi yang seharusnya memudahkan manusia, bagi Bambang, justru menjadi tembok raksasa yang memisahkannya dari sumber nafkah.

Hidup dari Belas Kasih dan Utang Warung

Lantas, bagaimana Bambang bertahan hidup dengan Rp 5.000 per hari? Jawabannya adalah solidaritas kemanusiaan yang masih tersisa di sudut-sudut Kota Malang, khususnya di sekitar Alun-Alun Tugu.

Hari-hari Bambang tidak diisi dengan melayani penumpang, melainkan menunggu keajaiban dari tangan orang-orang baik. Nasi bungkus “Jumat Berkah”, sembako dari donatur, atau amplop kecil dari pengendara mobil yang iba, menjadi penyambung nyawanya. Terlebih di bulan puasa, di mana rasa empati masyarakat biasanya meningkat.

“Apalagi bulan puasa gini, ya bukannya ngemis. Ya makannya itu dari dikasih. Kadang sembako, nasi, biasanya juga amplop,” akunya jujur. Ia menegaskan bahwa ia tidak mengemis; ia bekerja, ia menunggu, namun pasar tak lagi membutuhkannya.

Ketika bantuan tak datang, Bambang terpaksa menempuh jalan yang paling dihindari oleh orang-orang yang menjaga harga diri: berutang. Warung kecil di dekat tempat mangkalnya menjadi sandaran terakhir sekadar untuk menyeruput kopi dan membeli rokok eceran.

Rokok, bagi Bambang, mungkin bukan sekadar gaya hidup, melainkan teman setia untuk mengusir lapar dan dingin.

“Ya pokoknya bisa untuk ngopi sama rokok ngecer alhamdulillah. Pokok saya gak nyolong saja alhamdulillah mas,” ujarnya. Sebuah prinsip moral yang teguh dipegang di tengah himpitan ekonomi yang memaksa.

Becak: Rumah Tanpa Dinding

Dampit, kampung halamannya, berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Malang. Jarak yang mungkin hanya satu jam bagi pemilik kendaraan bermotor, namun terasa seperti benua lain bagi Bambang. Ongkos pulang-pergi akan menghabiskan seluruh pendapatannya selama berhari-hari.

Akibatnya, Bambang menjadi “tunawisma paruh waktu”. Becak listrik bantuan itu beralih fungsi. Siang hari menjadi alat produksi yang macet, malam hari menjadi kasur yang dingin.

“Itu bukan saya saja banyak malam-malam yang gak pulang ya banyak. Coba malam lihat,” jelasnya sambil menunjuk deretan becak lain.

Fenomena ini mencerminkan masalah perumahan dan transportasi yang saling kait-mengait. Berdasarkan data Kementerian Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seringkali bukan orang yang tidak memiliki rumah sama sekali, melainkan mereka yang terputus aksesnya untuk pulang karena biaya transportasi yang tidak sebanding dengan pendapatan harian. Bambang terjebak di pusaran ini.

Di tengah narasi penderitaan ini, Bambang justru mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan oleh masyarakat urban yang serba cepat: rasa cukup.

Ia tidak menyalahkan pemerintah, tidak memaki aplikasi ojek online, dan tidak mengutuk nasib. Ia bersandar pada rasa syukur yang sederhana. Bahwa ia masih bisa merokok, masih bisa minum kopi, dan yang terpenting, ia tidak menjadi beban bagi anak-anaknya.

“Ya semua disyukuri saja mas. Pokok saya bisa rokokan sudah bersyukur. Anak ya sudah mandiri sudah nikah,” tutupnya.

Pernyataan ini adalah tamparan lembut bagi kita. Bambang, dengan segala keterbatasannya, merasa “selesai” dengan tanggung jawabnya sebagai ayah karena anaknya sudah mandiri. Ia tidak menuntut balas budi. Ia rela tidur menekuk tubuh di atas becak asalkan tidak mencuri dan tidak merepotkan orang lain.

Kisah Bambang di tepi jalan DPRD Kota Malang adalah mikrokosmos dari masalah besar bangsa ini. Bantuan alat kerja seperti becak listrik memang baik, namun tanpa ekosistem pendukung (seperti integrasi dengan aplikasi wisata kota atau subsidi tarif), alat tersebut hanya menjadi monumen kegagalan adaptasi.

Bambang mengajarkan kita bahwa di balik angka-angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang dipuja-puja, ada manusia-manusia yang tertinggal, terengah-engah, namun tetap menjaga kehormatannya.

Mungkin, saat Anda melintas di sekitar Tugu atau Kayutangan nanti, berhentilah sejenak. Bukan sekadar memberi sedekah, tapi cobalah gunakan jasanya. Karena bagi Bambang dan kawan-kawannya, Rp 15.000 bukan sekadar uang; itu adalah pengakuan bahwa keberadaan mereka masih dihargai di kota yang semakin asing ini.