Beranda

Eks Wamenlu Kritik Intensitas Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Seskab Beber Hasil Diplomasi dan Biaya

Eks Wamenlu Kritik Intensitas Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Seskab Beber Hasil Diplomasi dan Biaya
Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron. (@prabowo)

INDONESIAONLINE – Pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Dino sebelumnya mengajukan lima rekomendasi yang menurutnya dapat menekan biaya perjalanan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan. Melalui video yang diunggah di media sosial pada Sabtu (30/5), Dino menilai Prabowo merupakan salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak dilantik. Menurut perhitungannya, sekitar satu dari enam hari masa jabatan Prabowo dihabiskan di luar negeri.

Dino berpendapat intensitas perjalanan tersebut memunculkan persepsi publik mengenai tingginya biaya yang harus ditanggung negara. Ia menjelaskan bahwa setiap kunjungan presiden melibatkan berbagai komponen pengeluaran, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan hingga biaya harian delegasi. Satu lawatan dapat menghabiskan anggaran puluhan sampai ratusan miliar rupiah.

Sebagai solusi, Dino mengusulkan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih banyak dilakukan melalui panggilan video, telepon, atau konferensi virtual. Berdasarkan pengalamannya, inti pembicaraan bilateral biasanya hanya berlangsung satu hingga dua jam. Sementara rangkaian acara lainnya lebih bersifat seremonial.

“Selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu. Jadi, dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Aksi penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan,” ujar Dino.

Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa harus menggelar pertemuan bilateral langsung. Menurut Dino, pendekatan seperti itu dapat memangkas biaya negara secara signifikan.

Saran kedua adalah memaksimalkan pertemuan dengan para pemimpin negara lain saat menghadiri forum internasional. Dino mengusulkan konsep “1 plus 8”, yakni memanfaatkan satu agenda internasional untuk menggelar sedikitnya delapan pertemuan bilateral dengan kepala negara yang hadir dalam forum yang sama.

Selanjutnya, Dino meminta agar agenda kunjungan internasional direncanakan secara lebih matang dan diumumkan kepada publik jauh hari sebelumnya demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Ia juga mendorong agar dalam setahun ke depan, Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu negara di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri.

Rekomendasi terakhir adalah memberikan porsi lebih besar kepada menteri luar negeri untuk menjalankan misi diplomatik yang bersifat teknis dan taktis. Menurut Dino, langkah tersebut akan lebih hemat karena rombongan menteri jauh lebih kecil dibanding rombongan presiden.

Menanggapi hal tersebut, Teddy Indra Wijaya memberikan sejumlah penjelasan melalui video yang diunggah akun Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6). Ia mengapresiasi masukan yang disampaikan Dino, namun menilai perlu ada beberapa hal yang diluruskan.

Teddy menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan di luar anggaran resmi negara selama kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung secara pribadi oleh presiden.

Ia juga menyebut jumlah rombongan kepresidenan saat ini telah berkurang lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya. Menurut Teddy, rombongan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan luar negeri berkisar antara 50 hingga 60 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding masa lalu yang bisa mencapai lebih dari 120 orang dalam satu perjalanan.

Mengenai usulan agar jadwal perjalanan diumumkan setahun sebelumnya, Teddy menilai kondisi global yang sangat dinamis membuat sejumlah agenda harus disesuaikan dengan perkembangan situasi internasional maupun kebutuhan nasional yang mendesak.

Seskab juga menjelaskan bahwa tingginya frekuensi kunjungan luar negeri tidak terlepas dari situasi dunia yang sedang menghadapi berbagai konflik dan krisis di sejumlah kawasan. Dalam kondisi tersebut, menurut Teddy, membangun hubungan personal dengan para pemimpin negara lain menjadi kebutuhan strategis.

“Kita tidak bisa hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Hubungan baik harus dibangun sejak awal sehingga saat terjadi situasi darurat, kerja sama bisa terjalin dengan lebih mudah,” ujarnya.

Teddy membantah anggapan bahwa perjalanan luar negeri presiden hanya bersifat seremonial atau sekadar pencitraan. Ia menegaskan berbagai kunjungan tersebut telah menghasilkan sejumlah capaian konkret bagi Indonesia.

Salah satu hasil yang disebutkan adalah keberhasilan Indonesia bergabung dalam BRICS. Selain itu, pemerintah berhasil menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan yang membuka peluang tarif nol persen bagi berbagai produk Indonesia.

Teddy juga menyampaikan bahwa dalam satu setengah tahun terakhir, Indonesia memperoleh realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data BKPM. Kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan pada bulan lalu disebut turut menghasilkan komitmen investasi tambahan senilai sekitar Rp575 triliun.

Di bidang pertahanan, ia mengatakan kerja sama dengan sejumlah negara telah memperkuat kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia. Sementara di sektor haji, pemerintah juga berhasil memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi, termasuk terkait fasilitas perkampungan haji Indonesia.

Selain itu, Teddy menyoroti peran diplomasi Indonesia dalam mendukung Palestina, mulai dari pengiriman bantuan kemanusiaan hingga pemberian beasiswa pendidikan. Ia juga mencontohkan keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan oleh pihak Israel.

Menutup penjelasannya, Teddy menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, ia mengingatkan agar berbagai pandangan tersebut tetap mempertimbangkan hasil nyata yang telah dicapai melalui diplomasi Indonesia selama satu setengah tahun terakhir. (rds/hel)

 

Exit mobile version