INDONESIAONLINE-Bupati Blitar Rini Syarifah terus melakukan berbagai cara untuk penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Blitar. Kali ini, bupati yang akrab disapa Mak Rini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Dalam agenda ini, Bupati Blitar Mak Rini dan KSP Moeldoko didampingi Deputi I KSP Febry Calvin melakukan audiensi. Secara khusus, Rini meminta dukungan Kantor Staf Presiden terkait perbaikan jalan daerah di kabupaten Blitar.
Dalam audiensi ini Mak Rini menyampaikan, dari total panjang jalan kabupaten 1558,30 kilometer, 20 persennya atau 325,75 kilometer dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kerusakan disebabkan kondisi dan sifat tanah yang labil sehingga mudah mengalami kerusakan. Terlebih, saat terjadi bencana banjir dan longsor.
Kerusakan jalan di Kabupaten Blitar diperparah dengan tingginya mobilitas kendaraan angkutan untuk aktivitas ekonomi yang melebihi tonase.
“Padahal jalan yang mengalami kerusakan tersebut merupakan jalan penghubung di sentra-sentra ekonomi di kabupaten Blitar. Sehingga perlu penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkesinambungan,” paparnya.
Rini mengatakan, kabupaten Blitar memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, pertenakan, dan pariwisata. Namun, berbagai keunggulan tersebut belum bisa dioptimalkan karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan belum memadai.
Terlebih, lanjut dia, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Blitar, yakni sebesar Rp 2,4 triliun masih belum mencukupi untuk melakukan pemeliharaan jalan. “Untuk itu kami mohon dukungan ke KSP agar perbaikan jalan daerah di kabupaten Blitar bisa dibantu dari pusat dalam hal ini melalui kementerian PUPR,” imbuhnya.
Menanggapi penyampaian Bupati Blitar Rini Syarifah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk bisa meyakinkan Kementerian PUPR. Bahwa perbaikan dan pembangunan jalan daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Moeldoko juga mengungkapkan, bahwa banyak daerah yang meminta bantuan untuk perbaikan infrastruktur di daerah. Namun karena keterbatasan APBN, maka belum seluruhnya permintaan tersebut dapat dipenuhi.
“Kami (KSP) melalui Deputi satu nanti akan berusaha meyakinkan Kementerian PUPR, agar pembangunan jalan di kabupaten Blitar ini bisa diselesaikan,” tandas Moeldoko.(Adv/Kmf)