Hingga Mei 2026 utang pemerintah Rp386 T atau 46,4% target APBN 2026. Menkeu Purbaya pastikan kepercayaan investor tinggi, fiskal RI tetap aman.

INDONESIAONLINE – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi penarikan utang pemerintah hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp386 triliun, setara 46,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa periode Mei 2026 di Jakarta pada Jumat (5/6/2026).

Purbaya menegaskan langkah penarikan utang merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN yang mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan kebutuhan likuiditas negara.

“Netonya Rp386 triliun, sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Kita tidak asal berutang, tapi memastikan setiap rupiah yang dipinjam memberi manfaat untuk rakyat,” ujarnya di hadapan awak media.

Data APBN KiTa menunjukkan realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan hingga Mei 2026 tercatat Rp379,4 triliun, atau 55,1 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata realisasi pembiayaan periode sama dalam lima tahun terakhir sebesar 48,3 persen, menunjukkan akselerasi penyerapan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional.

Realisasi Utang Rp386 T: 46,4% dari Target APBN 2026

Peningkatan utang sebesar Rp386 triliun dalam lima bulan pertama 2026 lebih tinggi dibanding periode sama 2025 yang hanya Rp312 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPR) Kemenkeu, Loto Srinaita Ginting, mengatakan penarikan utang difokuskan pada penerbitan Surat Utang Negara (SUN) rupiah sebesar Rp320 triliun, atau 48 persen dari target penerbitan SUN 2026 sebesar Rp666,7 triliun.

“Sekitar 72 persen utang baru berdenominasi rupiah, sehingga risiko nilai tukar sangat rendah. Sisanya 28 persen berdenominasi valas, turun dari 35 persen pada 2020, sejalan dengan upaya mengurangi risiko fluktuasi rupiah,” kata Loto dalam keterangan tertulis pada Sabtu (6/6/2026).

Total outstanding utang pemerintah per Mei 2026 mencapai Rp9.872 triliun, mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun. Namun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di level 38,2 persen, jauh di bawah batas konstitusional 60 persen yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Purbaya menegaskan posisi utang tersebut masih sangat aman. “Masih aman, kita jauh dari batas maksimal. Utang digunakan untuk program produktif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan infrastruktur yang meningkatkan daya saing ekonomi,” ujarnya.

Pembiayaan Nonutang Negatif Rp6,5 T, Akses Pasar Tetap Terjaga

Dari sisi pembiayaan nonutang, pemerintah mencatat realisasi negatif sebesar Rp6,5 triliun atau 4,4 persen dari target Rp143,1 triliun. Pembiayaan nonutang meliputi privatisasi BUMN, penjualan aset negara, dan penerimaan cicilan pinjaman pemerintah. Realisasi negatif terjadi karena beberapa rencana privatisasi BUMN tertunda akibat penyesuaian valuasi aset.

Meski demikian, Purbaya menekankan pemerintah tidak mengalami kesulitan menerbitkan SUN maupun instrumen pembiayaan lainnya. Kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia masih terjaga, sehingga akses pemerintah ke pasar keuangan tetap memadai.

“Perlu dicatat dana kita cukup kredibel. Kita tidak ada kesulitan menerbitkan surat utang dan akan jaga terus kredibilitas APBN,” kata Purbaya.

Data DJPR menunjukkan rasio partisipasi investor (bid-to-cover ratio) pada lelang SUN Mei 2026 mencapai 2,3 kali, naik dari 1,8 kali pada periode sama 2025. Imbal hasil (yield) SUN tenor 10 tahun juga turun ke level 6,2 persen per akhir Mei 2026, dari 6,5 persen pada akhir 2025, menunjukkan permintaan investor tinggi terhadap aset Indonesia.

Fitch Ratings Prediksi Pasar Utang RI Tembus 800 Miliar Dolar AS

Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dalam laporan terbaru Mei 2026 memprediksi pasar utang Indonesia akan menembus 800 miliar dolar AS pada 2027, naik dari 620 miliar dolar AS pada 2025. Fitch mempertahankan peringkat sovereign Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sejalan dengan Moody’s yang mempertahankan peringkat Baa2 stabil pada Maret 2026, dan S&P yang mempertahankan BBB dengan outlook positif pada April 2026.

“Kredibilitas fiskal Indonesia yang terjaga, didukung pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,2 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen PDB, menjadi alasan utama investor global menaruh kepercayaan pada pasar keuangan Indonesia,” kata Direktur Sovereign Ratings Fitch Ratings, Thomas Rookmaaker, dalam keterangan resmi 28 Mei 2026.

Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai tingkat utang pemerintah saat ini masih manageable selama digunakan untuk belanja produktif.

“Yang terpenting transparansi penggunaan utang. Selama dananya terserap untuk program yang meningkatkan produktivitas seperti pendidikan dan infrastruktur, beban utang ke depan akan terbayar dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ujarnya pada Minggu (7/6/2026).

Purbaya menambahkan pemerintah akan terus memantau kondisi pasar keuangan global, terutama terkait kenaikan suku bunga The Fed dan eskalasi konflik di Timur Tengah, untuk menyesuaikan strategi penerbitan utang.

“Kita tetap prudent, tidak akan memaksakan penerbitan utang jika kondisi pasar tidak mendukung. Prioritas kita menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan investor,” pungkasnya.