INDONESIAONLINE – Tingkat keamanan siber Indonesia masih banyak diragukan masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil survei Kurious Katadata Insight Center (KIC).
Dari hasil survei, ada 62,6 persen responden yang tidak yakin dengan keamanan siber yang dimiliki oleh pusat penyimpanan data Pemerintah Indonesia.
Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Kasus kebocoran data sempat beberapa kali terjadi di sepanjang paruh 2023. Antara lain, kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan sebanyak 19,5 juta;
serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh LockBit; kebocoran data 34 juta paspor WNI, hingga yang terbaru kebocoran data 337 juta kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih lanjut, 62,6 persen responden yang menyatakan tidak yakin dengan keamanan siber Indonesia itu terdiri dari responden yang menyatakan sangat tidak yakin ada 19,1 persen dan 43,4 persen responden menjawab atau menyatakan tidak yakin.
Disusul ada 30 persen responden yang menyatakan yakin dengan tingkat keamanan siber RI. Jumlah itu terbagi 22 persen responden yakin dan 8,1 persen sangat yakin.
Selain itu, ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang hal tersebut. “Hal ini dinyatakan oleh 7,4 persen responden,” kutip dari databooks katadata.
Untuk diketahui, survei terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada keamanan siber di Indonesia ini melibatkan 633 responden dengan 55 persen responden wanita dan 45 persen responden laki-laki.
Survei dilakukan pada 11-18 Juli 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 3,89 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Demografi responden secara usia didominasi kelompok umur 35-44 tahun 32,7 persen, kelompok umur 25-34 tahun 20,6 persen dan kelompok umur 45-54 tahun 21,8 persen.
Responden yang terlibat dalam survei ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa selain Jakarta 64 persen, Jakarta 12,2 persen dan pulau Sumatera 12,3 persen. Sisanya ada 0,6 persen sampai 3,8 persen proporsi responden dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Maluku hingga Papua. (as/hel)