Beranda

11 Tahun Terunda, Mantan Mendikbud Dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang

11 Tahun Terunda, Mantan Mendikbud Dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang
Prof Dr Muhadjir Effendy MAP menggelar konferensi pers jelang pengukuhan guru besarnya di UM. (anggara/jtn group)

INDONESIAONLINE – Prof Dr Muhadjir Effendy MAP, penasihat khusus presiden bidang haji, akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pendidikan luar sekolah di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM). Meski surat keputusan (SK) guru besarnya telah keluar sejak 2014, prosesi pengukuhan baru akan digelar pada Kamis 13 Februari 2025. Jadi, pengukuhan Muhadjir sebagai guru besar tertunda 11 tahun.

Muhadjir mengakui bahwa keterlambatan pengukuhan ini bukan karena faktor administratif, melainkan karena kesibukannya dalam pemerintahan. “Setelah SK turun, belum sampai 1,5 tahun, saya sudah dipanggil Pak Jokowi dan diminta bergabung dalam kabinet. Awalnya, saya sudah didorong oleh rektor saat itu, Prof Suparno, untuk segera dikukuhkan. Namun, waktu saya sudah tersita,” ujarnya.

Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), niatnya untuk menjalani prosesi pengukuhan kembali tertunda karena  diamanahi sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK). “Sekarang, setelah menyelesaikan tugas saya sebagai menko PMK, saya merasa sudah waktunya menyiapkan pidato pengukuhan meski tetap ada kesibukan sebagai penasihat khusus presiden,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga menegaskan bahwa pidato pengukuhan bukanlah persyaratan utama dalam jabatan guru besar. “Bukan berarti selama ini saya belum menjadi profesor hanya karena belum menyampaikan pidato,” ujarnya.

Bagi dunia pendidikan, nama Muhadjir Effendy bukanlah sosok asing. Sebelum masuk dalam jajaran pemerintahan, ia telah berkarier panjang sebagai akademisi dan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode. Pengalamannya yang luas di dunia akademik dan kepemimpinan membawa banyak inovasi dalam pendidikan Indonesia.

Selama menjabat sebagai mendikbud (2016-2019), Muhadjir menggagas berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan pendidikan karakter (PPK) yang diperkuat melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Program ini bertujuan membentuk karakter siswa melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Selain itu, Muhadjir memperkenalkan sistem zonasi pendidikan, yang tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), tetapi juga dalam pemerataan distribusi guru dan peningkatan standar pendidikan nasional.

Di bawah kepemimpinannya, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) dipercepat, memberikan manfaat bagi 18,69 juta siswa. Ia juga menaruh perhatian besar pada revitalisasi pendidikan vokasi melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2016 untuk meningkatkan daya saing lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di dunia kerja.

Perannya dalam dunia pendidikan juga diakui di tingkat internasional. Pada 2017-2019, ia dipercaya menjadi presiden Southeast Asian Ministers for Education Organization (SEAMEO), sebuah organisasi kerja sama pendidikan se-Asia Tenggara.

Tidak hanya di sektor pendidikan. Muhadjir juga meninggalkan jejak signifikan dalam kebijakan sosial saat menjabat sebagai menko PMK (2019-2024). Salah satu pencapaiannya yang paling monumental adalah penurunan angka stunting di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia berhasil ditekan dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,5% pada 2023. Strateginya mencakup distribusi alat kesehatan standar ke posyandu dan puskesmas serta program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Pada Juni 2024, program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting melibatkan lebih dari 300.000 posyandu dan berhasil mengukur lebih dari 16 juta balita.

Selain itu, kebijakan yang digagasnya turut berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang naik dari 71,92 poin pada 2019 menjadi 74,39 poin pada 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang dikelola Kemenko PMK.

Kini, dengan pengukuhannya sebagai guru besar, Muhadjir seakan menutup satu babak perjalanan akademiknya dengan penuh makna. “Jika saya pidato sejak awal, mungkin saya hanya berbicara tentang alasan saya menjadi profesor. Namun sekarang, saya bisa berbagi pengalaman dan refleksi dari perjalanan saya selama ini,” ujarnya.

Sosoknya telah menjadi bagian dari sejarah pendidikan dan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan, ia meninggalkan warisan yang akan terus menjadi fondasi bagi generasi mendatang. Juga membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, menguatkan karakter bangsa, dan menyiapkan generasi emas 2045 yang siap menghadapi tantangan global. (hs/hel)

 

Exit mobile version