INDONESIAONLINE – Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak hanya “bernyanyi” bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering mengadakan pertemuan ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Negara. Anas juga mengatakan SBY pernah mengundang pertemuan bersama parpol koalisi pemerintahannya tetapi tak melibatkan salah satu parpol.
Namun, kata Anas, konteks partai yang tak diundang SBY dalam pertemuan itu berbeda dengan Jokowi yang belakangan tak mengundang NasDem dalam pertemuan ketua umum parpol koalisi pemerintaah.
“Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi,” ujar Anas.
Anas mengatakan pertemuan SBY bersama para pimpinan parpol koalisinya pernah dilakukan tanpa PKS. Namun Anas enggan menyampaikan suasana dan ihwal yang dibicarakan dalam pertemuan itu.
“Salah satu peristiwa pertemuan partai koalisi di Istana adalah pada saat Pak SBY mengundang seluruh partai peserta koalisi, kecuali PKS,” ungkap Anas dalam surat yang diunggah di Twitter. Surat ini dibagikan Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmad, Minggu (7/5/2023).
“Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pak SBY yang meminta pandangan dari seluruh pimpinan partai koalisi pemerintahan. Suasana dan materi pembicaraan tentu tidak saya ceritakan pada kesempatan ini,” sambungnya.
Anas memandang wajar presiden mengadakan pertemuan dengan para ketum parpol koalisinya. Menurut dia, presiden juga dapat menggelar pertemuan silaturahmi di kantornya.
“Untuk pemerintahan produk dari koalisi, mengadakan pertemuan di Istana adalah wajar. Istana adalah kantornya presiden yang memimpin koalisi dari pemerintah tersebut,” katanya.
“Bahkan presiden boleh bikin pertemuan silaturahmi atau bicara (kontestasi) gagasan dengan pimpinan partai oposisi di Istana,” imbuhnya.
Hanya, sebut Anas, hal yang tidak patut yakni apabila presiden menggelar acara rapat atau kongres partai di Istana. Dia tak menyebut siapa yang dimaksud ini. “Yang tidak patut adalah kalau bikin rakernas, rapimnas atau kongres partai di Istana,” ucapnya.
Baru-baru ini tensi politik menghangat usai Presiden Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Negara. Jokowi mengaku tidak mengundang NasDem karena sudah membentuk koalisi mengusung calon presiden bersama Partai Demokrat dan PKS di Pemilu 2024. Padahal, salah satu pembicaraan ketum parpol koalisi pemerintah adalah pembentukan koalisi menghadapi Pemilu 2024 untuk mengusung capres dan cawapres.(red/hel)
