INDONESIAONLINE – Berbanding terbalik. Mungkin begitulah kata yang pas untuk sosok cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bila dibandingkan antara survei dengan kondisi di dunia maya.
Di mana, diketahui Gibran jadi sosok yang kerap dikritik habis-habisan di media sosial. Tapi, disetiap survei jadi cawapres dengan elektabilitas yang masih tertinggi dibandingkan kedua rivalnya (Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD).
Seperti survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023, Angka elektabilitas Gibran jadi yang tertinggi yakni sebesar 37,3 persen.
Wali Kota Solo ini mengalahkan tingkat elektabilitas Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Di mana, tingkat elektabilitas Mahfud MD sebesar 21,6 persen. Sedangkan tingkat elektabilitas Muhaimin Iskandar 12,7 persen.
Unggulnya elektabilitas Gibran, menurut peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, dikerek dengan tingkat pengenalannya yang lebih tinggi ketimbang Mahfud dan Muhaimin.
Tingkat pengenalan putra sulung Presiden Joko Widodo itu mencapai 85,1 persen. Sementara Mahfud 72,2 persen dan Muhaimin 55,3 persen.
“Setelah putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang kepadanya untuk maju sebagai cawapres dan setelah digandeng oleh Prabowo untuk mendampinginya, popularitas Gibran dengan cepat melesat,” tulis Bambang dikutip dari harian Kompas, Senin (11/12/2023).
Serupa dengan tingkat elektabilitas capres. Survei Litbang Kompas menghasilkan Prabowo Subianto masih diurutan pertama.
Mantan Danjen Kopassus itu memperoleh tingkat elektoral 39,7 persen. Posisi itu disusul oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 18 persen. Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan meraih tingkat elektoral 17,4 persen.
Bambang juga menyampaikan, jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Metode survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Untuk pembiayaan jajak pendapat, Bambang menegaskan dilakukan mandiri oleh Harian Kompas.
