INDONESIAONLINE – PDI Perjuangan (PDI-P) mengklarifikasi pemberitaan terkait instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai keikutsertaan kepala daerah dari partai tersebut dalam retreat https://indonesiaonline.co.id/tag/retreat-kadadi Akademi Militer, Magelang.
Juru Bicara PDI-P Ahmad Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang, melainkan hanya menunda keberangkatan para kepala daerah.
“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retreat yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025) kemarin.
Basarah menjelaskan bahwa instruksi Megawati, yang tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, adalah untuk menunda sementara keberangkatan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang diminta oleh Megawati untuk memprioritaskan kerja-kerja nyata melayani rakyat di daerah masing-masing setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik… diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan yang berkembang setelah Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang juga melibatkan mantan kader PDI-P, Harun Masiku.
Surat instruksi Megawati yang terbit pada malam yang sama dengan penahanan Hasto, meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda rencana mengikuti retreat di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Bagi yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi surat instruksi Megawati. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum… Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call.”
Meskipun ada instruksi penundaan, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti retreat di Magelang sejak awal. Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaan juga akhirnya memutuskan untuk hadir.
Dengan klarifikasi ini, PDI-P menegaskan bahwa tidak ada larangan dari Megawati terkait keikutsertaan kepala daerah dalam retreat di Magelang. Instruksi penundaan tersebut lebih merupakan arahan strategis untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat pasca-pelantikan, serta menunggu perkembangan lebih lanjut terkait situasi internal partai.
Warganet Bersuara
Klarifikasi PDI-P tersebut sontak dibanjiri berbagai respon dari warganet. Misalnya akun KaraDeN yang menuliskan dengan gaya jenaka: “gini ya, ini kan partai wong cilik. umumnya, wong cilik itu males mikir. barangkali krn iq-nya 78. jadi, mereka pikir, kibulin aja. wong cilik mudah percaya kok..wkwkwk…”
Beberapa akun yang dikutip dari kompas juga menyuarakan hal senada dengan total komentar sekitar 200 lebih. Akun Agus Winata: “wkwkwk…bolanya mulai terasa panas ya…..”.
Fadjar Setyanto menuliskan, “wkwkwkwkwk orang se indonesia raya pada salah tangkap dan salah memaknai surat yang viral ya………waduh gawats….lidah memang tak bertulang,”.
“mosok yg di tengah perjalanan disuruh stop tunggu instruksi?? hahahhahahahhahahhahah kenyataan itu pahitttttt.” tulis akun Rudika Sinyo.
Ada juga akun widiono samba yang berujar: “sma aja ngak ada yg konsisten dlm tindakan dan omongan dsr politikus.”
Sedangkan Dominggus Hrd menulis cukup panjang komentarnya sebagai berikut: “jangan cari klarifikasi untuk pembenaran pak basarah dan pdip. masyarakat yang peka atas intruksi ibu megawati, penuh emosi , gaduh, bikin bingung kadernya sendiri. hanya karena seorang hasto, mengorbankan perstuan dan kesatuan aparatur negara , bisa menjadi pemecah belah pemerintah. apa kebaikanya.”
