INDONESIAONLINE – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muazzim Akbar, melontarkan kritik keras terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Saat melakukan peninjauan langsung di Nusa Tenggara Barat (NTB), Muazzim menemukan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program ini dengan cara-cara yang dinilai jauh dari standar, bahkan menemukan temuan mengkhawatirkan pada kualitas makanan yang disajikan.
Kritik pedas ini disampaikan Muazzim dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa, 6 Mei 2025. Menurutnya, temuan di lapangan mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam pelaksanaan program yang bertujuan mulia ini.
“Begitu banyak SPPG yang saya lihat masih asal-asalan,” ujar Muazzim dalam rapat tersebut.
Ia secara spesifik menunjuk pada kurangnya pengawasan yang efektif dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu penyebab utama buruknya kualitas layanan di tingkat bawah.
Temuan Muazzim di NTB mencakup beberapa insiden yang menggambarkan buruknya kualitas menu MBG. Salah satunya, ia menyaksikan langsung saat seorang siswa sekolah dasar menerima porsi makanan, dan di dalam buah yang disajikan ternyata terdapat ulat.
“Contoh yang saya lihat langsung, begitu ada anak SD menerima makannya, itu di buahnya ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab?” tanyanya, mempertanyakan akuntabilitas penanggung jawab program.
Selain itu, Muazzim juga mencatat temuan lain terkait kualitas bahan makanan yang digunakan. Ia mendapati siswa sekolah menengah pertama (SMP) diberi buah jeruk sebagai bagian dari menu MBG, namun kondisi jeruk tersebut sangat kecil dan memiliki rasa yang sangat asam, jauh dari kualitas yang diharapkan.
Tak berhenti di situ, politikus PAN ini juga menemukan masalah pada komponen utama menu, yaitu nasi. “Nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun,” ungkap Muazzim.
Kondisi nasi yang keras ini membuatnya mempertanyakan standar pembelian bahan makanan dalam program MBG. “Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak, atau gimana,” ujarnya menyiratkan dugaan adanya praktik pengadaan bahan baku dengan kualitas rendah.
Lebih lanjut, Muazzim menyoroti masalah sistemik terkait pengawasan dan pelaporan. Ia mengaku pernah berdialog dengan tim di tingkat SPPG mengenai prosedur pengawasan program. Hasilnya, mereka justru menunjukkan kebingungan jika terjadi masalah atau keluhan di lapangan.
“Saya tanya sama SPPG-nya, kalau ada keluhan, dia bingung mau mengeluh ke mana karena penanggung jawab di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota itu enggak ada,” jelas Muazzim.
Situasi ini, menurutnya, menunjukkan adanya kekosongan penanggung jawab di level daerah yang membuat SPPG kesulitan mencari solusi atau melaporkan isu yang terjadi.
Berdasarkan serangkaian temuan dan observasi tersebut, Muazzim Akbar menyatakan kekhawatiran mendalamnya terhadap masa depan Program MBG. Ia khawatir program ini tidak akan terealisasi sesuai dengan harapan awal untuk menyediakan makanan bergizi yang berkualitas bagi anak-anak.
“Saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya enggak seperti yang kita harapkan,” pungkas Muazzim menekankan pentingnya evaluasi mendesak dan perbaikan signifikan, terutama terkait pengawasan oleh BGN terhadap kinerja SPPG di lapangan, sebelum masalah ini berkembang lebih jauh.
