Pemprov Jatim alokasikan dana fantastis Rp9,91 triliun untuk pendidikan dalam Perubahan APBD 2025. Bukan sekadar sekolah gratis, terungkap strategi terpadu BPOPP, beasiswa siswa miskin, dan kredit UMKM 3% untuk dobrak masa depan Jawa Timur.
INDONESIAONLINE – Di tengah dinamika ekonomi yang menantang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan sebuah gebrakan monumental. Bukan sekadar penyesuaian angka, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 menjadi panggung bagi sebuah visi besar: investasi masif pada sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan.
Dengan total alokasi nyaris menyentuh Rp9,91 triliun, sektor pendidikan menjadi episentrum dari strategi ambisius ini.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Ini adalah pertaruhan besar untuk masa depan Jatim, sebuah strategi yang dirancang cermat untuk memutus mata rantai kemiskinan dari akarnya. Lebih dari sekadar laporan keuangan, dokumen P-APBD 2025 ini mengungkap sebuah formula “Tiga Jurus” yang saling terkait untuk menciptakan lompatan kesejahteraan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, membenarkan adanya lonjakan signifikan pada pos anggaran krusial ini.
“Kondisinya alokasi untuk pendidikan itu meningkat ya, dari 31 persen di APBD murni menjadi 33 persen di Perubahan APBD tahun anggaran 2025,” ungkap Adhy, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Pj Gubernur Jatim.
Kenaikan dua persen ini mungkin terdengar kecil, namun dalam skala APBD provinsi, nilainya sangat masif dan berdampak langsung pada jutaan nyawa. Pendidikan, sebagai urusan wajib pelayanan dasar, kini benar-benar ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan.
Jurus Pertama: Pendidikan Inklusif Sebagai Senjata Utama
Fokus utama dari gelontoran dana triliunan rupiah ini adalah memastikan tak ada lagi anak Jatim yang putus sekolah karena alasan biaya. Anggaran jumbo yang dikelola Dinas Pendidikan (Dindik) dan SMK Negeri berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) ini akan menyasar dua program vital.
Pertama, penguatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Program khas Pemprov Jatim ini hadir sebagai ‘jaring pengaman’ untuk membiayai segala kebutuhan operasional sekolah yang tak ter-cover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat. Ini berarti, sekolah memiliki fleksibilitas lebih untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sarana, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Kedua, dan yang paling menyentuh, adalah perluasan program beasiswa bagi siswa miskin. Adhy Karyono menegaskan bahwa bantuan ini dirancang sangat inklusif.
“Alokasi anggaran di sektor pendidikan meningkat, karena akan ada penambahan untuk BPOPP dan untuk beasiswa bagi siswa miskin. Baik yang sekolah di negeri maupun swasta, yang termasuk dalam keluarga miskin desil 1, desil 2, dan desil 3,” paparnya.
Ini adalah sebuah pernyataan tegas. Pemerintah tidak membedakan status sekolah. Selama seorang siswa berasal dari keluarga paling rentan secara ekonomi (desil 1-3), mereka berhak mendapatkan uluran tangan negara untuk terus mengejar mimpinya. Inilah jurus pertama: membekali generasi muda dengan pengetahuan, satu-satunya modal yang tak akan lekang oleh waktu.
Jurus Kedua: Jaring Pengaman Sosial untuk Keluarga
Strategi ini tidak berhenti di gerbang sekolah. Pemprov Jatim sadar, anak yang cerdas lahir dari keluarga yang berdaya. Oleh karena itu, jurus kedua adalah memperkuat jaring pengaman sosial. Anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) ikut terkerek naik menjadi sekitar Rp617,45 miliar.
Dana ini tidak akan habis untuk bantuan konsumtif semata. Fokusnya adalah pemberdayaan. “Program-program di Dinas Sosial lebih banyak untuk pemberian bantuan ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, termasuk Putri Jawara,” beber Adhy.
Program seperti Putri Jawara (Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Terpadu) menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah berusaha memberdayakan para ibu dan perempuan kepala keluarga. Dengan memberikan mereka modal dan keterampilan, stabilitas ekonomi keluarga terjaga, yang pada akhirnya memastikan anak-anak mereka dapat belajar dengan tenang.
Jurus Ketiga: Menyalakan Mesin Ekonomi dari Bawah
Untuk melengkapi lingkaran strategi ini, jurus pamungkasnya adalah menyalakan mesin ekonomi dari level paling dasar: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemprov Jatim mengalokasikan dana segar Rp300 miliar sebagai penyertaan modal khusus untuk Bank UMKM.
Tujuannya sangat jelas dan terukur. “Kita mengalokasikan… rencana penyertaan modal Rp300 miliar untuk bank UMKM yang dipergunakan untuk bisa membantu bertambahnya jumlah target kreditur dari UMKM yang diberikan keringanan hanya 3 persen,” urai Adhy.
Suku bunga super ringan, hanya 3 persen per tahun, adalah sebuah ‘karpet merah’ yang digelar bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Ini adalah bahan bakar bagi warung, bengkel, pengrajin, dan jutaan usaha mikro lainnya untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menjadi roda penggerak ekonomi lokal yang tangguh.
Secara keseluruhan, P-APBD 2025 Jawa Timur bukanlah sekadar dokumen birokrasi. Ia adalah cetak biru sebuah intervensi masif dan terintegrasi. Dengan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak (Jurus 1), memberdayakan keluarga mereka melalui bantuan sosial produktif (Jurus 2), dan menyediakan akses modal super murah untuk usaha (Jurus 3), Pemprov Jatim sedang membangun sebuah ekosistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Ini adalah pertaruhan besar untuk menuai bonus demografi dan mencetak generasi emas di masa depan.
