INDONESIAONLINE – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen-HAM) Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Kamis (12/6/2025). Momentum ini dikemas dalam kuliah umum bertajuk “Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Komunitas Mahasiswa” yang menekankan pentingnya pemahaman HAM secara menyeluruh di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.
Acara yang berlangsung di Home Theater Fakultas Syariah UIN Malang tersebut dihadiri Wakil Menteri HAM Dr Mugiyanto, anggota DPD RI Dr Lia Istifhama, serta perwakilan Kemenkumham Jawa Timur.
Gen Z dan Pentingnya Pemahaman HAM yang Tepat
Dalam penyampaiannya, Wamen HAM Mugiyanto menegaskan perlunya generasi muda memahami hak asasi dengan benar. Ia mencontohkan bahwa kebebasan berekspresi memang termasuk HAM, namun sering disalahgunakan.
“Banyak yang mengira freedom of expression itu bebas sebebas-bebasnya. Padahal tidak berarti melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan hoaks. Itu justru bukan HAM,” tandas dia.
Mugiyanto juga memastikan pemerintah tidak berupaya membungkam mahasiswa, melainkan mendorong mereka agar lebih kritis. “Saya pastikan pemerintah tidak punya niat untuk membungkam. Justru kami mendorong anak muda kritis sekaligus proporsional dalam memahami HAM,” tegasnya.
Selain hak sipil dan politik, Mugiyanto menekankan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) juga bagian penting dari HAM yang wajib dipenuhi negara. Landasan ini, menurutnya, diperkuat melalui regulasi seperti Inpres/Perpres Nomor 139 Tahun 2023 dan 156 Tahun 2024.
Sebagai instrumen utama, pemerintah akan menerapkan audit HAM atau human rights due diligence untuk memastikan kebijakan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga dunia usaha tetap selaras dengan prinsip HAM.
UIN Malang Jadi Mitra Strategis
Mugiyanto menyebut UIN Malang layak dipilih sebagai mitra strategis karena kepemimpinan rektornya yang inklusif. “Kalau rektornya sudah menegaskan kampus ini terbuka bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas, maka itu bukti situasi HAM di kampus ini sehat,” ungkapnya.
Rektor UIN Maliki Malang Prof Dr HM Zainuddin MA menegaskan bahwa UIN Malang merupakan kampus inklusif yang menaungi mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ia berharap kerja sama ini berlanjut dalam program-program nyata. “Kami ingin semua pihak semakin memahami HAM dan kolaborasi ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU saja,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari senator DPD RI Lia Istifhama, yang menilai langkah Kemenkumham menggandeng UIN Malang sangat tepat. “Keterlibatan akademisi menjadi salah satu strategi nasional dalam penguatan HAM. Maka memilih UIN Malang sebagai mitra adalah keputusan 100 persen tepat,” tegasnya.
Kerja sama ini menandai langkah konkret membangun generasi muda, khususnya gen Z, agar tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki pemahaman komprehensif serta tanggung jawab dalam memperjuangkan dan mengawal hak asasi manusia di Indonesia. (ars/hel)
