Ribuan ASN Pemkab Malang terjerat krisis hunian. BKPSDM dorong pemanfaatan program FLPP dan BP Tapera untuk kepemilikan rumah bersubsidi. Simak tantangan dan solusi di sini.
INDONESIAONLINE – Lebih dari 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hingga kini belum memiliki hunian pribadi. Data mengejutkan ini diungkap oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, menyoroti urgensi penyediaan perumahan bagi para abdi negara.
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menjelaskan bahwa dari total ribuan ASN yang membutuhkan rumah, sekitar 500 di antaranya telah mengikuti sosialisasi Program Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Makmur. Kegiatan yang difasilitasi oleh BP Tapera dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini berlangsung di Pendapa Agung Kabupaten Malang pada Senin (27/10/2025) kemarin.
“Kemampuan kami di Pendapa Agung Kabupaten Malang cuma 500 orang, padahal dari pendataan yang kami lakukan, sebanyak 2 ribu lebih pegawai yang belum punya rumah,” ungkap Nurman menggambarkan kesenjangan antara kapasitas sosialisasi dan jumlah kebutuhan.
Mendorong Pemanfaatan FLPP: Solusi Hunian Subsidi
Menyikapi kondisi ini, BKPSDM aktif mendorong para ASN Pemkab Malang untuk memanfaatkan Program FLPP. Ini adalah program unggulan pemerintah pusat yang menyediakan fasilitas rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk ASN dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan.
Program FLPP dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BP Tapera sebagai fasilitator, dengan BSI bertindak sebagai bank penyalur. “Pemkab Malang memberikan fasilitasi kepada pegawai yang notabene belum mempunyai rumah,” kata Nurman.
Nurman merinci benefit program ini: harga maksimal rumah subsidi adalah Rp 166 juta, yang dapat dicicil hingga 20 tahun. “Satu bulannya hanya Rp 1 juta sekian cicilannya dan uang mukanya nol rupiah, insya Allah itu membantu,” jelasnya.
Skema ini sangat meringankan bagi ASN yang ingin memiliki rumah tanpa terbebani uang muka besar. Lebih lanjut, Nurman menegaskan bahwa meskipun ini adalah rumah subsidi, spesifikasi bangunan yang disediakan oleh pengembang tidaklah sembarangan.
“Speknya tidak sembarangan, sudah ditentukan oleh kementerian, misalnya besi kolom, asbesnya itu sudah ditentukan. Jadi artinya sangat menguntungkan,” imbuhnya.
Data Pendukung dan Konteks Nasional
Menurut data dari Kementerian PUPR, hingga Agustus 2023, program FLPP telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 1 juta unit rumah sejak diluncurkan. Program ini menjadi tulang punggung pemerintah dalam mencapai target penyediaan 3 juta rumah layak huni bagi MBR, termasuk ASN, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Secara nasional, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki hunian sendiri pada tahun 2022 mencapai sekitar 76,5%. Namun, tantangan masih besar terutama di sektor informal dan ASN golongan bawah. Kebutuhan akan rumah yang terjangkau tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan pusat.
Program seperti FLPP menjadi krusial untuk memastikan kesejahteraan ASN. Kepemilikan rumah tidak hanya meningkatkan stabilitas finansial, tetapi juga motivasi kerja dan kualitas hidup. BKPSDM Kabupaten Malang berharap inisiatif ini dapat segera mengatasi krisis hunian yang dialami ribuan pegawainya, menciptakan ekosistem kerja yang lebih produktif dan sejahtera (ta/dnv).
