INDONESIAONLINE – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, akhirnya buka suara terkait isu miring yang menyebut Pemerintah Aceh melangkahi wewenang presiden dalam meminta bantuan internasional. Mualem menegaskan telah terjadi kekeliruan persepsi di tengah masyarakat mengenai surat permohonan bantuan penanganan bencana di wilayahnya.
Klarifikasi ini muncul setelah publik menyoroti langkah Pemerintah Aceh yang dikabarkan menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara langsung. Mualem menjelaskan bahwa bantuan yang diharapkan sebenarnya bukan ditujukan kepada markas besar PBB sebagai institusi politik global, melainkan kepada lembaga donor dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memang sudah beroperasi di Aceh.
”Ada salah paham di masyarakat. Sebenarnya bukan langsung ke PBB, tapi kepada lembaga-lembaga (LSM) yang memang ada di Aceh,” terang Mualem di Banda Aceh, Selasa (17/12/2025).
Senada dengan Mualem, Muhammad MTA selaku juru bicara Pemerintah Aceh mempertegas bahwa surat tersebut dikirimkan kepada UNDP dan UNICEF kantor perwakilan Indonesia. Mengingat kedua lembaga tersebut adalah mitra strategis pemerintah pusat dan memiliki program pemulihan pascabencana yang sedang berjalan di Aceh, komunikasi tersebut dinilai sebagai langkah koordinasi lokal.
Menurut Muhammad MTA, narasi yang berkembang seolah-olah Aceh bertindak sebagai “negara dalam negara” dengan menyurati PBB adalah tidak benar. Ia menekankan beberapa poin penting. Antara lain bencana di Aceh masih berstatus level provinsi di bawah supervisi pemerintah pusat, kemitraan lama dengan UNDP dan UNICEF yang memiliki rekam jejak panjang di Aceh sejak masa pemulihan tsunami 2004.
Selain itu, Pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan pusat. Yakni Tim Komunikasi Presiden telah menerima penjelasan terkait hal tersebut dan memahami bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan, terutama terkait perlindungan anak.
Respon Pemerintah Pusat
Meskipun sempat memicu perdebatan di tingkat legislatif dan kementerian, polemik ini mulai mereda setelah pihak terkait memahami konteks surat tersebut. Pemerintah pusat, melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf, juga tetap memberikan dukungan penuh dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada masyarakat Aceh yang terdampak.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa mengingat skala kerusakan yang luar biasa, diperlukan langkah-langkah ekstra tanpa sedikit pun niat untuk mengabaikan hierarki tata kelola pemerintahan dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (rds/hel)
