Pemkot Malang siapkan skema logistik sambut 100 ribu jemaah Harlah 1 Abad NU. Sekolah hingga barak TNI jadi maktab. Simak rekayasa lengkapnya.
INDONESIAONLINE – Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, tengah bersiap menghadapi salah satu gelombang massa terbesar dalam sejarah kontemporernya di awal tahun 2026. Bukan karena konser musik atau pertandingan sepak bola, melainkan sebuah perhelatan spiritual akbar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah membunyikan lonceng kesiapsiagaan penuh menyambut gelaran “Mujahadah Kubro” dalam rangka peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia.
Pada tanggal 7 hingga 8 Februari 2026, kota berhawa sejuk ini diprediksi akan memutih. Estimasi resmi menyebutkan setidaknya 100 ribu jemaah—sebuah angka yang setara dengan lebih dari 10 persen total populasi penduduk Kota Malang—akan membanjiri jalan-jalan protokol dan titik pusat acara.
Mereka datang dari berbagai penjuru, khususnya dari kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur, membawa semangat khidmat untuk berdoa bersama.
Ujian Manajemen Kota dan Sinergi Antar-Wilayah
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, menyadari betul bahwa menjadi tuan rumah bagi ratusan ribu orang bukanlah tugas seremonial semata. Ini adalah ujian berat bagi infrastruktur kota dan kemampuan manajemen krisis pemerintah daerah. Dalam struktur kepanitiaan yang dibentuk, Wahyu ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Lokal.
Menariknya, terdapat pembagian peran lintas wilayah yang unik, di mana Wali Kota Batu bertindak sebagai Penanggung Jawab Utama kegiatan Harlah 1 Abad NU ini. Sinergi Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) menjadi kunci vital.
“Persiapan terus kami matangkan. Ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul, tapi ada pergerakan logistik dan manusia yang masif. Jumlah jemaah terus bertambah berdasarkan konfirmasi kehadiran, dan saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 100 ribu orang,” ujar Wahyu dalam keterangan resminya.
Angka 100 ribu ini bukanlah angka yang kecil. Sebagai konteks, Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta memiliki kapasitas sekitar 77 ribu orang. Artinya, massa yang akan hadir di Malang melampaui kapasitas stadion terbesar di Indonesia tersebut.
Jika tidak dikelola dengan presisi militer, potensi kelumpuhan lalu lintas (gridlock) hingga risiko kesehatan dan keamanan bisa menjadi ancaman nyata.
Konsep “Maktab”: Mengadopsi Manajemen Haji
Menghadapi tantangan tersebut, Pemkot Malang tidak bekerja sendiri. Koordinasi intensif dilakukan dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Salah satu terobosan manajemen massa yang diterapkan adalah adopsi sistem “Maktab” atau tempat transit, istilah yang lazim digunakan dalam manajemen jemaah haji di tanah suci.
Wahyu Hidayat menekankan bahwa kunci keberhasilan acara ini terletak pada pengaturan kedatangan dan kepulangan (flow management). Jemaah tidak bisa dibiarkan datang dan pergi secara sporadis.
“Jam kedatangan dan kepulangan sudah kami atur dalam jadwal yang ketat. Kami juga menyiapkan drop zone (zona penurunan penumpang) yang dipisahkan dari area parkir utama agar tidak menumpuk di satu titik yang bisa memicu kemacetan horor. Maktab-maktab atau posko transit juga kami siapkan sebagai kantong-kantong istirahat sebelum jemaah masuk ke venue utama,” ungkapnya.
Lantas, di mana ratusan ribu orang ini akan ditampung? Pemkot Malang mengambil langkah taktis dengan memanfaatkan aset-aset publik dan militer. Sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang berada di radius lokasi acara akan disulap menjadi tempat istirahat sementara.
Selain itu, fasilitas milik TNI seperti barak, serta asrama-asrama perguruan tinggi yang tersebar di Malang, akan dioptimalkan. Langkah ini menunjukkan pendekatan “TNI Manunggal Rakyat” dan kolaborasi sipil-militer yang kuat dalam mendukung kegiatan keagamaan.
Skenario Kehadiran RI-1 dan Standar Keamanan VVIP
Eskalasi persiapan semakin tinggi mengingat agenda ini tidak hanya dihadiri oleh ulama dan santri. Ada wacana kuat mengenai kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk membuka acara secara resmi. Jika Presiden hadir, maka standar operasional prosedur (SOP) akan berubah drastis menjadi standar VVIP dengan kendali Paspampres.
“PWNU sudah mengajukan agar Mujahadah Kubro ini dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Ini masih kami lihat dan pastikan kesiapan-kesiapannya, karena kehadiran Kepala Negara tentu menuntut sterilisasi dan protokol keamanan yang berbeda,” jelas Wahyu.
Kehadiran RI-1 tentu akan menjadi simbol pengakuan negara terhadap kontribusi satu abad NU dalam menjaga keutuhan NKRI, namun di sisi lain menambah lapisan kompleksitas pada pengaturan lalu lintas.
Di balik kemegahan acara dan potensi perputaran ekonomi dari belanja jemaah, ada harga sosial yang harus dibayar oleh warga lokal: kemacetan. Menyadari potensi gangguan aktivitas harian warganya pada 7-8 Februari 2026, Wali Kota Malang mengambil langkah komunikasi publik yang empatik. Ia menyampaikan permohonan maaf jauh-jauh hari, sebuah langkah preventif untuk meredam potensi keluhan masyarakat.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Malang. Pada tanggal 7 dan 8 Februari, kedatangan 100 ribu jemaah kemungkinan besar akan berdampak signifikan pada kegiatan masyarakat, terutama lalu lintas. Kami berharap warga bisa memahami ini sebagai bagian dari kehormatan kota kita menjadi tuan rumah, dan turut mendukung kelancaran acara ini,” pungkas Wahyu.
Kesiapan Malang menyambut lautan manusia ini sejatinya merefleksikan besarnya kekuatan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada tahun-tahun sebelumnya, basis massa NU mencakup lebih dari 50% populasi Muslim Indonesia.
Di Jawa Timur sendiri yang merupakan basis kultural dan tempat lahirnya NU, ikatan emosional warga terhadap organisasi yang didirikan KH Hasyim Asy’ari ini sangat kuat.
Mujahadah Kubro ini bukan sekadar ritual, melainkan konsolidasi spiritual. Bagi Kota Malang, keberhasilan menyelenggarakan acara ini akan menjadi portofolio emas dalam manajemen event keagamaan berskala nasional. Namun, jika gagal mengantisipasi kemacetan dan kenyamanan, kritik publik pun siap menanti.
Kini, seluruh mata tertuju pada balai kota dan panitia pelaksana: mampukah Malang menampung samudera jemaah Nahdliyin tanpa melumpuhkan denyut nadi kota? Februari 2026 akan menjadi pembuktiannya (rw/dnv).
