Donald Trump menolak minta maaf atas video rasial Obama di Truth Social. Gedung Putih sebut kesalahan staf. Simak analisis mendalam konflik ini.
INDONESIAONLINE – Di ketinggian 30.000 kaki, di dalam kabin pesawat kepresidenan Air Force One yang membelah langit malam, sebuah pernyataan tegas meluncur dari bibir Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump. Pada Jumat (6/2/2026), di tengah deru mesin jet dan sorotan tajam media, Trump memilih untuk bertahan pada posisinya terkait skandal digital terbaru yang mengguncang Gedung Putih. Ia menolak meminta maaf.
Pemicunya adalah sebuah unggahan video berdurasi satu menit di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Kamis (5/2/2026) malam. Video tersebut bukan sekadar kritik politik biasa, namun memuat citra yang memicu luka lama sejarah rasialisme di Amerika: menampilkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya, Michelle, dengan tubuh monyet.
Insiden ini bukan hanya sekadar “blunder” media sosial, melainkan cerminan dari polarisasi politik yang masih mencengkeram Amerika Serikat di tahun 2026. Antara penyangkalan, tuduhan rasisme, dan strategi komunikasi Gedung Putih yang gagap, kasus ini membuka kembali perdebatan tentang etika seorang pemimpin negara di ranah digital.
Di Balik Layar Air Force One: Antara Ego dan Penyesalan
Saat ditanya oleh awak media apakah ia akan meminta maaf atas unggahan tersebut, Trump menjawab dengan gaya khasnya yang defensif namun ambigu.
“Saya tidak membuat kesalahan,” ujar Trump tegas.
Pernyataan ini seolah menjadi benteng pertahanan dirinya dari tuduhan langsung, meskipun ia mengakui bahwa konten tersebut bermasalah.
Ketika didesak lebih jauh mengenai substansi video yang menggambarkan pasangan Afrika-Amerika pertama di Gedung Putih sebagai primata—sebuah kiasan rasis klasik yang sangat menyakitkan—Trump buru-buru menambahkan, “Tentu saja (saya mengecamnya).”
Ironi terjadi di sini. Seorang Presiden mengecam konten yang keluar dari akun pribadinya sendiri, namun menolak mengambil tanggung jawab penuh atasnya. Trump berdalih bahwa ia tidak menonton video itu secara utuh.
“Saya hanya melihat bagian pertama… Dan saya tidak melihat keseluruhannya,” kilahnya.
Menurut Trump, video tersebut diserahkan kepada stafnya untuk diunggah, dan staf tersebut juga diklaim tidak menontonnya sampai habis. Sebuah alasan klasik dalam manajemen krisis politik: menggeser beban kesalahan ke pundak bawahan.
Anatomi Video: Konspirasi dan Penghinaan
Video yang menjadi pusat badai politik ini sebenarnya adalah kolase propaganda yang cukup kompleks. Sebagian besar durasinya berisi narasi teori konspirasi tentang kekalahan Trump dalam Pilpres 2020 melawan Joe Biden—sebuah narasi yang terus ia hidupkan meski telah kembali menjabat sebagai Presiden.
Klip tersebut juga mengulangi tuduhan palsu mengenai keterlibatan Dominion Voting Systems dalam memanipulasi suara, sebuah klaim yang sebenarnya telah dipatahkan berkali-kali di pengadilan dan audit publik. Namun, “racun” sesungguhnya ada di detik-detik terakhir. Selama kurang lebih satu detik, wajah Barack dan Michelle Obama ditempelkan (superimpose) pada tubuh monyet.
Detik singkat itulah yang memicu kemarahan global. Penggambaran orang kulit hitam sebagai monyet atau kera memiliki sejarah panjang dan kelam dalam rasisme Amerika, yang digunakan untuk mendehumanisasi warga Afrika-Amerika selama berabad-abad. Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar lelucon internet, melainkan serangan terhadap martabat kemanusiaan.
Gagapnya Komunikasi Gedung Putih: Dari “Meme” ke “Kesalahan Staf”
Respon awal Gedung Putih terhadap insiden ini menunjukkan ketidaksiapan dan arogansi dalam menghadapi kritik. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, awalnya mencoba meremehkan insiden ini dengan narasi yang provokatif.
Leavitt menyebut kemarahan publik sebagai “amarah palsu” (fake outrage). Ia berargumen bahwa cuplikan tersebut hanyalah meme internet yang tidak berbahaya, menggambarkan Trump sebagai “Raja Hutan” dan lawan politiknya dari Partai Demokrat sebagai karakter hyena atau hewan lain dari film The Lion King.
“Tolong hentikan kemarahan palsu ini dan laporkan sesuatu yang benar-benar penting bagi publik Amerika hari ini,” ujar Leavitt dalam pernyataan resmi pertamanya kepada AFP, mencoba mengalihkan isu.
Namun, narasi “The Lion King” ini runtuh seketika ketika tekanan publik—baik dari kubu Demokrat maupun sebagian Republikan—semakin menguat. Strategi komunikasi Gedung Putih berubah drastis dalam hitungan 12 jam.
Pada Jumat malam, nada bicara mereka melunak dan berubah haluan. Seorang pejabat Gedung Putih akhirnya mengakui kepada AFP, “Seorang staf Gedung Putih secara keliru membuat unggahan tersebut. Unggahan itu telah dihapus.”
Perubahan sikap dari “ini tidak masalah” menjadi “ini kesalahan staf” menunjukkan adanya kepanikan di lingkaran dalam Presiden. Upaya damage control dilakukan dengan menghapus video tersebut dari Truth Social, namun jejak digital telah menyebar luas.
Reaksi Keras Kamala Harris: “Menutup-nutupi”
Meskipun keluarga Obama belum memberikan komentar resmi—sebuah sikap diam yang bermartabat yang sering mereka tunjukkan—reaksi keras datang dari mantan Wakil Presiden era Joe Biden, Kamala Harris.
Sebagai figur sentral oposisi, Harris tidak menahan diri. Melalui platform X (sebelumnya Twitter), ia membongkar inkonsistensi respon Gedung Putih.
“Tidak ada yang percaya pada upaya menutup-nutupi ini dari Gedung Putih, terutama karena mereka awalnya membela unggahan ini,” tulis Harris tajam.
Pernyataan Harris menyoroti poin krusial: jika itu benar-benar kesalahan staf yang tidak sengaja, mengapa respon pertama Sekretaris Pers adalah membela konten tersebut sebagai meme yang sah?
“Kita semua sudah mengetahui dengan jelas siapa Donald Trump dan apa yang dia yakini,” lanjut Harris, menyiratkan bahwa insiden ini bukanlah ketidaksengajaan, melainkan manifestasi dari karakter asli sang Presiden.
Jejak Panjang Kontroversi
Insiden ini menambah daftar panjang riwayat Donald Trump dalam menggunakan media sosial sebagai alat provokasi. Sejak kampanye pertamanya, Trump kerap menggunakan retorika yang menyerempet batas-batas rasial dan etika. Masih segar dalam ingatan publik bagaimana ia memimpin gerakan “birtherism” yang mempertanyakan kewarganegaraan Barack Obama bertahun-tahun lalu.
Kini, di masa jabatannya yang kedua pada tahun 2026, pola tersebut tampaknya berulang. Bedanya, kini ia memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi. Penggunaan platform Truth Social sebagai corong utama komunikasi Presiden, alih-alih saluran resmi konvensional, juga menjadi sorotan. Platform ini menjadi ruang gema (echo chamber) di mana konten-konten provokatif seringkali lolos tanpa filter ketat yang biasanya diterapkan oleh staf kepresidenan profesional.
Bagi basis pendukung loyal Trump, insiden ini mungkin dianggap sebagai serangan media yang berlebihan. Namun bagi kelompok moderat dan minoritas di Amerika, video monyet tersebut adalah sinyal bahaya. Hal ini mempertebal garis demarkasi sosial di Amerika Serikat.
Penolakan Trump untuk meminta maaf secara langsung (“Saya tidak membuat kesalahan”) meski telah mengecam kontennya, mengirimkan pesan ganda. Ia ingin terlihat tegas menolak rasisme, namun di saat yang sama enggan terlihat lemah dengan meminta maaf kepada lawan politiknya.
Dalam politik tingkat tinggi, permintaan maaf seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun dalam konteks moralitas bangsa, ketiadaan permintaan maaf atas penghinaan rasial setajam ini dapat meninggalkan luka yang sulit sembuh.
Kasus video Obama ini menjadi ujian awal yang berat bagi pemerintahan Trump di tahun 2026. Apakah ini murni kelalaian staf yang kelelahan, ataukah sebuah “dog whistle” (kode politik) yang disengaja untuk memanaskan basis pendukung? Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti: jejak digital tidak pernah bohong, dan sejarah akan mencatat momen di mana seorang Presiden Amerika Serikat harus berdebat tentang video monyet di atas pesawat kepresidenan.












