Namun, alih-alih menarik pengunjung, strategi pemasaran yang “tuli nada” (tone-deaf) ini justru memicu kemarahan publik dan tindakan tegas aparat keamanan. Kementerian Dalam Negeri Mesir bergerak cepat membatalkan acara yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/2/2026) tersebut, sekaligus mengamankan penyelenggaranya.

Insiden ini menjadi cermin betapa sensitifnya isu eksploitasi seksual di ranah global, dan bagaimana ketidaktahuan sejarah kelam bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Kronologi Pembatalan: Antara Izin dan Moralitas

Poster acara yang viral tersebut menampilkan estetika tropis yang mengingatkan pada Little Saint James, pulau pribadi milik mendiang Jeffrey Epstein di Kepulauan Virgin AS, tempat terjadinya banyak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Poster tersebut mencantumkan nama sebuah klub malam di kawasan elit Kairo dan daftar DJ yang akan tampil.

Pemicu utama kemarahan publik bukan hanya pada nama acaranya, melainkan pada detail promosi yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Dalam poster tersebut tertulis penawaran “masuk gratis bagi perempuan” (ladies free entry).

Dalam konteks dunia malam biasa, ini mungkin strategi umum. Namun, ketika disandingkan dengan nama “Epstein”, narasi tersebut berubah menjadi mengerikan: seolah-olah perempuan yang datang diposisikan sebagai “objek” atau “suplai” bagi pesta tersebut, mirip dengan modus operandi perdagangan seks yang dilakukan Epstein dan rekannya, Ghislaine Maxwell.

Kementerian Dalam Negeri Mesir dalam pernyataan resminya, Selasa (10/2/2026), menegaskan bahwa pembatalan dilakukan karena dua alasan utama: administratif dan moral.

“Acara itu dibatalkan karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Judul acara tersebut tidak sesuai dengan norma-norma sosial, sehingga mendorong pihak berwenang turun tangan sebelum adanya pelanggaran,” bunyi pernyataan resmi kementerian, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Pihak berwenang menilai bahwa membiarkan acara tersebut berlangsung sama saja dengan melegitimasi budaya pemerkosaan dan pelecehan seksual, sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai konservatif masyarakat Mesir maupun norma kemanusiaan universal. Penyelenggara acara kini telah ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai motif di balik pemilihan tema kontroversial tersebut.

Kekuatan Aktivisme Digital Mesir

Pembatalan acara ini tidak lepas dari peran serta masyarakat sipil dan aktivis media sosial di Mesir. Sebelum aparat bertindak, seorang aktivis lokal mengunggah video kecaman di Instagram yang membedah kejanggalan poster tersebut. Video itu viral dalam hitungan jam, memicu gelombang protes dari warganet Mesir dan negara-negara Arab lainnya.

Para netizen menilai penggunaan nama “Epstein” sebagai tema pesta adalah bentuk penghinaan terhadap para korban kekerasan seksual. “Ini bukan lelucon. Ada anak-anak yang hancur hidupnya di pulau itu, dan kalian menjadikannya tema pesta?” tulis salah satu pengguna X (Twitter) asal Mesir.

Reaksi keras ini menunjukkan bahwa literasi publik Mesir terhadap isu global semakin tinggi. Masyarakat tidak lagi melihat hiburan malam sebagai ruang bebas nilai, melainkan ruang yang tetap harus tunduk pada etika sosial. Tekanan publik inilah yang memaksa Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan intervensi preventif (preemptive strike) sebelum acara dimulai.

Menghadapi ancaman hukum dan boikot publik, pihak manajemen klub malam yang nomor teleponnya tercantum dalam poster buru-buru melakukan klarifikasi. Mereka membantah keras terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut. Dalam pernyataan terpisah, manajemen klub mengklaim bahwa nama dan lokasi mereka dicatut oleh promotor pihak ketiga tanpa persetujuan resmi.

“Kami menegaskan tidak memiliki hubungan apa pun dengan penyelenggara acara itu,” ujar perwakilan klub.

Senada dengan pihak venue, seorang musisi lokal yang namanya terpampang dalam line-up pengisi acara juga membantah keterlibatannya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa acara tersebut mungkin diinisiasi oleh promotor amatir yang mencoba mencari sensasi (clout chasing) dengan memanfaatkan topik yang sedang tren, tanpa memikirkan dampak reputasi bagi pihak lain yang terlibat.

Mengapa “Epstein’s Island” Sangat Tabu?

Untuk memahami mengapa reaksi publik begitu keras, kita perlu melihat kembali rekam jejak Jeffrey Epstein. Pulau Little Saint James bukan sekadar tempat liburan; oleh jaksa penuntut AS, tempat itu dijuluki sebagai “pulau pedofil” atau pusat operasi perdagangan seks internasional.

Epstein, seorang pemodal kaya raya yang tewas di penjara New York pada 2019, menggunakan pulau tersebut untuk menjamu tamu-tamu VIP—mulai dari Pangeran Andrew dari Inggris, mantan Presiden AS Bill Clinton, hingga ilmuwan dan selebritas papan atas. Di sana, para korban yang sebagian besar masih di bawah umur dieksploitasi secara seksual.

Ghislaine Maxwell, mantan kekasih dan rekanan Epstein, kini mendekam di penjara setelah divonis 20 tahun pada 2021 karena perannya merekrut gadis-gadis muda untuk Epstein. Dokumen pengadilan yang baru dibuka pada awal 2026 semakin memperjelas betapa sistematis dan luasnya jaringan kejahatan ini.

Dengan latar belakang sekelam itu, menjadikan “Epstein’s Island” sebagai tema pesta hura-hura adalah tindakan yang tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga menjijikkan secara moral (morally repugnant). Ini sama saja dengan mengadakan pesta bertema kamp konsentrasi atau lokasi tragedi kemanusiaan lainnya.

Konteks Hukum dan Norma di Mesir

Mesir memiliki undang-undang yang ketat terkait moralitas publik (public morality). Pasal-pasal dalam Hukum Pidana Mesir memberikan wewenang luas kepada negara untuk menyensor atau melarang kegiatan yang dianggap “melanggar kesusilaan umum” atau “menghasut kebejatan”.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Mesir gencar menertibkan konten di media sosial (seperti kasus penangkapan influencer TikTok) dan acara-acara yang dinilai kebarat-baratan serta melanggar nilai keluarga Mesir. Penyelenggara acara “A Day at Epstein’s Island” tampaknya gagal membaca atmosfer sosial-politik ini. Mereka mungkin mengira bahwa referensi budaya pop Barat akan diterima sebagai sesuatu yang “keren” atau “edgy”, padahal justru menjadi bumerang yang mengantarkan mereka ke balik jeruji besi.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya izin keramaian. Di Mesir, mengadakan acara publik tanpa lisensi dari Kementerian Pariwisata dan izin keamanan adalah pelanggaran pidana. Dengan mempromosikan acara ilegal secara terbuka di media sosial, penyelenggara seolah “menyerahkan diri” kepada aparat.

Insiden di Kairo ini menjadi pelajaran berharga bagi industri hiburan dan pemasaran global. Tren “dark humor” atau komedi gelap mungkin populer di beberapa sudut internet, namun membawanya ke ranah nyata (offline marketing) memiliki risiko besar.

Tragedi kemanusiaan, kejahatan seksual, dan penderitaan korban tidak seharusnya dikomodifikasi menjadi tema pesta. Nama Jeffrey Epstein kini telah menjadi simbol kejahatan seks elite yang memuakkan. Menggunakannya sebagai gimmick marketing menunjukkan kemiskinan kreativitas dan empati.

Ke depan, para pelaku industri kreatif di Mesir maupun negara lain harus lebih berhati-hati dalam merancang konsep acara. Apa yang dianggap lucu atau provokatif di ruang rapat promotor, bisa jadi merupakan penghinaan besar bagi masyarakat luas. Polisi Mesir telah mengirimkan pesan yang jelas: tidak ada tempat bagi “Epstein” di Kairo, baik orangnya maupun ideologinya.