Muhaimin Iskandar tegaskan PKB dukung Prabowo dua periode. Analisis strategi politik 2026, teka-teki cawapres, dan target kemiskinan ekstrem.
INDONESIAONLINE – Di tengah hiruk-pikuk perayaan Imlek di kawasan pecinan Glodok, Jakarta Barat, sebuah sinyal politik kuat dilontarkan dari pelataran Wihara Avalokitesvara. Minggu (15/2/2026), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, tidak sekadar menghadiri acara keagamaan.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini melempar kartu truf politik lebih awal dari jadwal yang diprediksi banyak pengamat: PKB resmi mendukung Prabowo Subianto untuk menjabat presiden selama dua periode.
Pernyataan tersebut singkat, namun resonansinya dipastikan akan mengubah peta koalisi pemerintahan yang baru berjalan kurang dari separuh masa jabatan.
“Iya, betul, itu betul (PKB dukung Prabowo dua periode),” tegas Cak Imin. Senyum khasnya mengembang, seolah menyadari bobot dari kalimat yang baru saja ia ucapkan.
Konfirmasi ini bukan “cek kosong”. Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan, Muhaimin telah memberikan teaser serupa. Ia menyebut partainya “puas” dengan kinerja pemerintahan dan siap “kompak minimal dua periode”.
Pengulangan pernyataan di dua lokasi berbeda dalam rentang waktu kurang dari dua pekan menegaskan bahwa ini bukan keseleo lidah, melainkan strategi partai yang terukur.
Analisis Waktu: Mengapa 2026?
Dalam kalender politik Indonesia, deklarasi dukungan untuk pemilihan presiden (Pilpres) berikutnya biasanya baru memanas dua tahun sebelum hari H, atau sekitar tahun 2027-2028. Langkah PKB mengunci dukungan pada Februari 2026—tiga tahun sebelum Pilpres 2029—bisa dibaca sebagai manuver “mengikat pagar”.
Langkah preemptive (mendahului) ini memiliki dua fungsi strategis. Pertama, stabilitas internal koalisi. Dengan menyatakan kesetiaan jangka panjang, PKB mengamankan posisi tawarnya di dalam kabinet Prabowo Subianto. PKB ingin memastikan bahwa mereka bukan sekadar “penumpang” dalam pemerintahan, melainkan mitra strategis utama yang tidak bisa digeser.
Kedua, menutup peluang spekulasi liar. Sejarah mencatat fleksibilitas PKB dalam berpindah haluan. Pada Pilpres 2024, PKB adalah motor utama Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS yang mengusung Anies Baswedan. Namun, pasca-pemilu, PKB dengan cepat merapat ke koalisi pemenang. Deklarasi dini ini seolah ingin menghapus jejak “oposisi” masa lalu dan menegaskan loyalitas total kepada petahana.
Teka-Teki Kursi Wakil Presiden
Meski dukungan untuk Prabowo sebagai calon presiden (capres) sudah bulat, pertanyaan besar yang menggantung adalah: siapa wakilnya?
Saat ditanya mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo, atau apakah PKB akan menyodorkan kadernya sendiri, Cak Imin memilih bermain aman.
“Oh belum dibahas. Belum,” jawabnya singkat sambil berlalu meninggalkan awak media di Wihara Avalokitesvara.
Jawaban diplomatis ini menyimpan potensi negosiasi yang alot. Dalam politik, dukungan tanpa syarat adalah mitos. Dukungan dini PKB kepada Prabowo bisa jadi merupakan taktik untuk “membeli tiket” di meja perundingan cawapres 2029.
Jika melihat komposisi kursi parlemen hasil Pemilu 2024, PKB memiliki modal suara yang signifikan dari basis Nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama). Suara Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang menjadi lumbung suara PKB, adalah kunci kemenangan Prabowo.
Dengan mengunci dukungan ke Prabowo di awal, PKB secara tidak langsung mengirim pesan kepada partai koalisi lain (seperti Golkar, Gerindra, dan PAN) bahwa PKB adalah pemegang saham prioritas yang berhak ikut menentukan siapa pendamping Prabowo di periode kedua.
Indikator Kepuasan: Data Kemiskinan sebagai Tolok Ukur
Alasan utama yang dilontarkan Muhaimin adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. “Kita bertekad turunkan kemiskinan hingga 5 persen pada 2029,” ujar Cak Imin beberapa waktu lalu.
Namun, apakah klaim “puas” ini sejalan dengan data di lapangan?
Mari kita bedah data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,03 persen. Untuk mencapai target 5 persen pada 2029, pemerintah harus menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,8 hingga 1 persen setiap tahunnya secara konsisten.
Tantangan di tahun 2025 dan 2026 tidaklah ringan. Fluktuasi harga energi global dan ketidakpastian geopolitik masih membayangi. Jika PKB mengklaim kepuasan pada awal 2026, artinya ada indikator awal keberhasilan program sosial pemerintah—seperti bantuan sosial (Bansos) yang lebih tepat sasaran atau program makan bergizi gratis yang mulai menunjukkan dampak ekonomi di tingkat akar rumput.
Namun, pengamat ekonomi menilai target 5 persen adalah ambisi yang sangat tinggi. Kemiskinan ekstrem mungkin bisa ditekan mendekati nol persen (sesuai Inpres No. 4 Tahun 2022), tetapi kemiskinan umum (relative poverty) jauh lebih sulit ditangani tanpa pertumbuhan ekonomi yang inklusif di atas 5-6 persen per tahun.
Dukungan PKB, dengan demikian, juga bisa dibaca sebagai komitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi tersebut agar basis massa mereka—yang mayoritas berada di pedesaan dan sektor informal—tidak terdampak guncangan ekonomi.
Basis Nahdliyin dan Politik Akomodatif
Faktor sosiologis tidak bisa diabaikan dalam manuver ini. PKB, sebagai representasi politik kaum Nahdliyin, memiliki kepentingan untuk menjaga harmoni dengan kekuasaan. Sejarah politik Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada dukungan NU.
Prabowo Subianto, sejak kemenangannya di 2024, telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang merangkul (big tent coalition). Ia membutuhkan PKB untuk menjaga stabilitas sosial di basis-basis Islam tradisional. Sebaliknya, PKB membutuhkan akses ke sumber daya negara untuk merawat konstituennya (pesantren, madrasah, dan petani).
Deklarasi di Wihara Avalokitesvara juga menyiratkan pesan simbolis lain: Nasionalisme-Religius. Dengan berbicara politik di tempat ibadah umat Buddha, Cak Imin sedang me-rebranding PKB sebagai partai yang inklusif dan penjaga toleransi, sebuah narasi yang sangat “klop” dengan visi persatuan yang kerap didengungkan Prabowo.
Bagaimana partai lain merespons langkah PKB? Gerindra tentu menyambut baik karena ini meringankan beban politik Prabowo dalam menjaga soliditas koalisi. Namun, bagi Golkar atau PAN, langkah cepat PKB ini adalah peringatan. Jika mereka terlambat menyatakan sikap serupa, posisi tawar mereka untuk 2029 bisa tergerus.
Skenario politik 2029 kini mulai mengerucut. Prabowo sebagai petahana (incumbent) memiliki keuntungan elektoral yang besar. Dengan dukungan dini dari PKB, probabilitas terbentuknya koalisi besar jilid dua semakin terbuka.
Namun, politik dinamis. Variabel “X” selalu ada. Entah itu kondisi kesehatan, gejolak ekonomi mendadak, atau munculnya tokoh alternatif yang mampu menandingi popularitas petahana. Namun setidaknya per Februari 2026, PKB telah meletakkan bidaknya di papan catur: Mereka ada di barisan depan gerbong Prabowo.
Pernyataan Muhaimin Iskandar pada pertengahan Februari 2026 ini adalah lonceng pembuka bagi kontestasi 2029. Di balik kalimat sederhana “dukung dua periode”, tersimpan kalkulasi rumit mengenai pembagian kekuasaan, jaminan logistik partai, dan strategi pemenangan jangka panjang.
Bagi publik, manuver ini adalah sinyal bahwa elit politik mulai mengalihkan fokus dari “bekerja” menjadi “mengamankan kekuasaan”. Tantangannya kini ada di pundak pemerintahan Prabowo-Gibran (saat ini): membuktikan bahwa dukungan dini tersebut memang layak diberikan berdasarkan kinerja nyata menurunkan kemiskinan, bukan sekadar transaksional politik dagang sapi demi kursi kekuasaan di masa depan.
