Bukan suara lonceng elektrik atau teriakan pengeras suara yang membangunkan ribuan santri, melainkan ketukan tangan seorang kiai sepuh. KH Ubaidillah Ruhiat, pengasuh pesantren legendaris ini, berjalan kaki mengetuk pintu kamar santri satu per satu. Ia tidak sedang melakukan inspeksi mendadak; ia sedang merawat warisan.

“Ini kebiasaan Abah yang tidak boleh ditinggalkan. Kata Abah, santri tidak akan menurut kepada kita jika kita tidak melaksanakan sendiri apa yang kita perintahkan,” ujar Kiai Ubaidillah dengan suara yang menyiratkan kerinduan mendalam pada sang ayah, KH Ruhiat.

Di balik rutinitas subuh yang damai ini, tersimpan sejarah berdarah dan prinsip baja yang membuat Cipasung bertahan melintasi tiga zaman: kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga era Republik yang penuh intrik politik.

Cipasung bukan sekadar tempat mengaji, ia adalah monumen hidup tentang bagaimana ulama menjaga harga diri di hadapan moncong senapan maupun godaan kekuasaan.

Jejak Darah di Sajadah Imam

Untuk memahami DNA Cipasung, kita harus memutar waktu ke masa Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Saat itu, Tasikmalaya adalah medan tempur yang panas. Belanda, yang berusaha merebut kembali kemerdekaan Indonesia, tidak segan-segan membidik pesantren yang dianggap sebagai sarang perlawanan.

Kiai Ubaidillah, saat ditemui pada Desember 2025, menceritakan momen paling kritis dalam sejarah berdirinya pesantren yang dibangun tahun 1931 itu.

Siang itu, suasana salat berjamaah berubah menjadi neraka kecil. Pasukan Belanda merangsek masuk dan melepaskan tembakan membabi buta ke arah masjid. Sasaran utamanya jelas: Sang Imam, KH Ruhiat.

“Saat Abah sedang mengimami salat, tentara Belanda melepas tembakan dari arah depan,” kisah Ubaidillah.

Secara nalar, peluru itu seharusnya menembus tubuh sang Kiai. Namun, takdir berkata lain. KH Ruhiat selamat dari terjangan timah panas itu tanpa luka sedikitpun. Namun, keajaiban itu dibayar mahal. Di belakangnya, beberapa santri dan jemaah yang menjadi makmum roboh bersimbah darah, syahid di atas sajadah mereka.

Peristiwa ini bukan sekadar cerita kesaktian atau karamah. Ini adalah bukti empiris bahwa Cipasung berada di garis depan revolusi fisik. Data sejarah mencatat, wilayah Tasikmalaya dan Priangan Timur memang menjadi basis gerilya Divisi Siliwangi yang sulit ditaklukkan Belanda, dan pesantren adalah logistik moral utamanya.

Diplomasi Jas dan Penjara Sukamiskin

KH Ruhiat, lahir di Cisarong pada 11 November 1911, adalah anomali di zamannya. Ia dibesarkan dalam pendidikan ganda: Sekolah Rakyat (SR) milik Belanda selama empat tahun, dan pengembaraan spiritual di berbagai pesantren top Priangan seperti Cileungah, Sukaraja Garut, hingga Cintawana selama delapan tahun.

Kombinasi pendidikan ini melahirkan sosok ulama yang progresif namun teguh. Kiai Ubaidillah mengenang ayahnya sebagai sosok yang modis namun mistis.

“Abah itu sering keluar masuk penjara karena perlawanannya terhadap Belanda. Mungkin sekitar enam kali beliau masuk penjara,” kenang Ubaidillah.

Salah satu penjara yang pernah mencicipi keteguhan KH Ruhiat adalah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Penjara yang dibangun arsitek C.P. Wolff Schoemaker pada tahun 1918 ini dikenal sebagai “hotel prodeo” bagi kaum intelektual pergerakan, termasuk Soekarno. KH Ruhiat ditahan di sana selama hampir tiga bulan.

Uniknya, perlawanan KH Ruhiat tidak selalu ditampilkan dengan sorban dan jubah. Dalam berbagai kesempatan bepergian ke luar kota atau berdiplomasi, KH Ruhiat tak ragu mengenakan setelan jas lengkap dengan celana pantalon—busana yang saat itu identik dengan penjajah.

Bagi sebagian kalangan konservatif saat itu, gaya ini mungkin dianggap “kebarat-baratan”. Namun bagi KH Ruhiat, ini adalah strategi budaya. Ia ingin menunjukkan bahwa ulama pribumi memiliki martabat yang setara, bisa tampil modern, intelek, dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Meneer Belanda. Jas itu bukan tanda tunduk, melainkan simbol kesetaraan dalam perlawanan.

Bayang-Bayang Pemberontakan Singaparna

Ujian bagi Cipasung tidak berhenti saat Belanda angkat kaki sementara pada 1942. Kedatangan Jepang justru membawa teror baru yang lebih sistematis. Wilayah Singaparna menjadi sorotan nasional ketika KH Zainal Mustofa dari Pesantren Sukamanah mengobarkan perlawanan terbuka pada 25 Februari 1944.

Pemberontakan Sukamanah adalah salah satu insiden paling berdarah di Jawa Barat selama pendudukan Jepang. Ratusan santri gugur. KH Zainal Mustofa ditangkap, dibawa ke Jakarta, dan dieksekusi mati (beliau kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 1972).

Sebagai sesama ulama berpengaruh di Singaparna, KH Ruhiat tak luput dari jaring intelijen Kempeitai (polisi rahasia Jepang). Ia ikut ditangkap pasca insiden Sukamanah.

“Abah ditahan di Sukamiskin lagi, kemudian dipindahkan ke Tasikmalaya,” tutur Ubaidillah.

Ketegangan hidup di bawah bayang-bayang eksekusi mati menempa mentalitas santri Cipasung menjadi sekeras baja. Mereka belajar bahwa mempertahankan akidah dan kemerdekaan tanah air adalah satu tarikan napas.

Politik Marwah: Haram Mengemis pada Umara

Setelah perang usai, musuh berganti rupa. Bukan lagi serdadu asing, melainkan godaan kekuasaan politik praktis. Di sinilah KH Ruhiat mewariskan doktrin yang oleh para penerusnya disebut sebagai “Politik Marwah”.

Doktrin ini sederhana namun menohok bagi banyak tokoh agama masa kini yang kerap terlihat “mesra” berlebihan dengan pejabat demi proposal bantuan.

Kiai Ubaidillah, yang kini memegang estafet kepemimpinan setelah kakaknya, almarhum KH Moh Ilyas Ruhiat (mantan Rais Aam PBNU 1994-1999), menegaskan wasiat sakral sang ayah.

“Abah berpesan, kalau ada pejabat datang minta doa lalu mereka menang (terpilih), jangan sekali-kali kita datang ke tempat mereka untuk mengucapkan terima kasih atau meminta sesuatu,” tegas Ubaidillah. Suaranya memberat saat menekankan poin ini.

“Kita jangan ke pendopo atau ke gubernuran kecuali dipanggil. Kalau kita datang sendiri, nanti disangka kita mau minta apa-apa.”

Prinsip independensi ini menjaga marwah pesantren. Cipasung tidak anti-politik—terbukti KH Ilyas Ruhiat pernah memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU)—namun Cipasung menolak menjadi subordinat kekuasaan.

Pada Pilpres dan Pilkada serentak yang lalu, Cipasung membuka pintu bagi semua calon. Siapapun boleh datang bertamu selayaknya adab memuliakan tamu. Namun, setelah tamu pulang, pesantren kembali pada khittahnya: mengaji dan mendidik umat. Tidak ada proposal yang diselipkan di saku jas pejabat, tidak ada janji politik transaksional yang digadaikan di balik bilik suara.

Kini, di tahun 2026, Pondok Pesantren Cipasung telah berkembang pesat. Ribuan santri dari berbagai pelosok nusantara menuntut ilmu di sana. Tantangan zaman telah berubah menjadi era digital, gempuran media sosial, dan dekadensi moral.

Namun, metode pendidikan dasar di Cipasung tidak bergeser satu inci pun. KH Ruhiat percaya bahwa fondasi akhlak harus diletakkan langsung oleh tangan pengasuh. Oleh karena itu, kitab Ta’lim Muta’allim—kitab klasik tentang adab menuntut ilmu karya Syekh al-Zarnuji—selalu diajarkan langsung oleh pimpinan pondok kepada santri baru.

Di Cipasung, kedisiplinan bukan teori. Ia adalah praktik nyata yang dimulai pukul 04.30 pagi, saat Kiai Ubaidillah mengetuk pintu kamar santri, melanjutkan jejak langkah ayahnya.

Sebuah pesan tersirat kuat dari Singaparna: Bahwa pemimpin sejati tidak hanya duduk di menara gading memberikan perintah, tetapi turun ke bawah, memastikan umatnya bangun dari tidur panjang, siap menghadapi tantangan hari esok dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Seperti KH Ruhiat yang tetap berdiri tegak meski peluru Belanda mendesing di telinganya.