Namun, sejarah Jawa selalu menyimpan ironi yang memikat. Dari puing-puing kegagalan administratif di Ponorogo itu, justru mekar sebuah wangsa religio-politik yang pengaruhnya menjalar jauh melampaui batas geografis Wengker.

Inilah kisah tentang Wangsa Kajoran: sebuah dinasti yang lahir dari “kegagalan” negara, namun berhasil memenangkan pertarungan zaman melalui jalur darah, spiritualitas, dan kebudayaan.

Tokoh sentral dalam paradoks sejarah ini adalah Panembahan Agung Ponorogo, atau yang dalam silsilah dikenal sebagai Sayid Kalkum. Sosoknya bagaikan dua sisi mata uang; di satu sisi ia adalah pemimpin yang gagal menjaga supremasi teritorial Ponorogo, namun di sisi lain, ia adalah leluhur biologis yang menurunkan raja-raja dan pujangga besar Tanah Jawa.

Erosi Otoritas: Ketika Ponorogo Kehilangan Jiwa

Transisi kekuasaan dari Batoro Katong ke Panembahan Agung, sebagaimana dicatat dalam Babad Ponorogo, adalah sebuah antiklimaks. Jika Batoro Katong adalah personifikasi dari ketegasan hukum dan strategi militer yang brilian, Panembahan Agung justru hadir dengan watak yang terlalu lunak. Ia adalah seorang ulama yang saleh, namun bukan administrator yang cakap.

Kelemahan ini bukan sekadar masalah personalitas, melainkan bencana struktural. Disiplin pemerintahan mengendur secara drastis. Para demang di wilayah pinggiran mulai jarang melakukan sowan—sebuah ritual politik vital dalam budaya Jawa yang menandakan ketaatan.

Absennya para pejabat daerah di pusat kadipaten adalah sinyal awal disintegrasi: ketika ritus kekuasaan berhenti, negara sesungguhnya telah kehilangan jiwanya.

Dampaknya segera merembet ke sektor agraris. Tanpa pengawasan pusat, irigasi dan tata kelola desa terbengkalai. Ponorogo, yang bertumpu pada pertanian, mengalami kemerosotan ekonomi. Rakyat merasakan ketidakpastian, dan wibawa negara runtuh bukan karena serangan musuh, melainkan karena ketiadaan kendali.

Genealogi yang Diperebutkan: Antara Darah Majapahit dan Wali Songo

Siapakah sebenarnya Panembahan Agung? Asal-usulnya adalah ladang perdebatan yang menarik. Babad Ponorogo versi lokal kerap menyebutnya sebagai putra Batoro Katong. Namun, penelusuran historiografi yang lebih luas menempatkannya dalam jaringan ulama pesisir yang prestisius.

Ia diidentifikasi sebagai Sayid Kalkum atau Pangeran ing Wot Galeh, putra Pangeran Tumapel, yang tak lain adalah cucu Sunan Ampel dari Surabaya.

Narasi kedua ini menempatkan Panembahan Agung sebagai menantu Batoro Katong, bukan putra kandung. Hal ini mengubah peta legitimasi politik Ponorogo generasi kedua: bukan sekadar kelanjutan dinasti lokal Majapahitan, melainkan persilangan strategis dengan darah Wali Songo.

Sayid Kalkum, yang kelak bergelar Panembahan Agung, menjadi simpul pertemuan dua arus besar: legitimasi politik Batoro Katong dan otoritas spiritual Sunan Ampel. Ironisnya, akumulasi legitimasi yang begitu agung ini tidak serta-merta melahirkan stabilitas politik.

Justru di tangannya, Ponorogo sebagai entitas negara mulai meredup, sementara Ponorogo sebagai basis genealogis mulai menyebar.

Dendam dan Loyalitas: Kisah Dua Saudara

Melemahnya pusat kekuasaan di bawah Panembahan Agung membuka kotak pandora konflik masa lalu. Figur Surahandaka dan Suramenggala muncul sebagai representasi dari residu konflik antara Batoro Katong dan Ki Ageng Kutu (penguasa lama Wengker).

Surahandaka, yang menjabat Demang Surukubeng, mewakili dendam sejarah yang tak pernah padam. Ia melihat kelemahan Panembahan Agung sebagai momentum untuk membalas kekalahan ayahnya, Ki Ageng Kutu. Bagi Surahandaka, negara Ponorogo adalah penjajah yang harus diruntuhkan dari dalam.

Sebaliknya, saudaranya, Suramenggala (Demang Wonoketro), memilih jalan paradoksal. Meski berdarah musuh negara, ia justru menjadi benteng pelindung Ponorogo.

Suramenggala adalah prototipe pejabat Jawa yang meletakkan stabilitas di atas emosi pribadi. Dialektika antara upaya subversif Surahandaka dan loyalitas Suramenggala inilah yang membuat Ponorogo—meski rapuh—tetap bertahan melewati masa krisis, mencegah keruntuhan total yang diinginkan oleh musuh-musuh lama.

Upaya menyelamatkan negara sempat dilakukan. Panembahan Agung menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Adipati Anom (Pangeran Dodol). Namun, situasi justru memburuk. Pangeran Dodol gagal memulihkan ekonomi, dan negara mengalami kelumpuhan fungsi sosial. Fase ini bisa disebut sebagai disintegrasi internal.

Harapan sempat muncul di era Pangeran Sedakarya. Berbeda dengan pendahulunya, Sedakarya turun ke bawah, memulihkan pertanian, dan menghidupkan pasar. Ia juga memulai pembangunan monumental makam Batoro Katong di Kedung Senthul sebagai upaya “politik ingatan” untuk mengembalikan legitimasi leluhur.

Namun, takdir berkata lain. Sedakarya wafat sebelum proyek restorasi negara itu tuntas, meninggalkan Ponorogo dalam ketidakpastian yang semakin dalam.

Wangsa Kajoran: Bangkit dari Tanah Selatan

Di sinilah letak kejeniusan sejarah Jawa. Ketika “Negara Ponorogo” gagal berkonsolidasi, “Darah Ponorogo” justru bermigrasi dan bermetamorfosis. Putra Panembahan Agung yang bernama Pangeran Maulana Mas (Sunan Kajoran) memilih menyingkir dari intrik kekuasaan yang membusuk di Ponorogo. Ia berguru kepada Sunan Gunung Jati dan menetap di Kajoran, Klaten.

Pilihan ini sangat strategis. Kajoran—berarti bintang kejora—menjadi basis baru. Sunan Kajoran membangun aliansi melalui perkawinan tingkat tinggi. Ia menikahi putri-putri Sunan Tembayat (Bayat), memperkuat jaringan ulama-bangsawan. Anak cucunya kemudian dinikahkan dengan elite Pajang dan Mataram.

Perhatikan pola jaringannya:

1. Raden Ayu Sindusena (putri Kajoran) menikah dengan putra Sultan Hadiwijaya (Pajang).
2. Raden Ayu Kajoran menikah dengan Panembahan Senapati (Pendiri Mataram).

Melalui strategi ranjang pengantin ini, Wangsa Kajoran menyusupkan pengaruhnya ke jantung kekuasaan Jawa. Ponorogo mungkin kehilangan status sebagai pusat politik mandiri, tetapi darah Panembahan Agung kini mengalir di nadi para pendiri Mataram.

Bukti betapa kuatnya legitimasi darah Ponorogo-Kajoran terlihat pada kasus Pangeran Jayaraga (1608). Ia adalah putra Panembahan Senapati dari istri berdarah Kajoran. Merasa memiliki legitimasi ganda (darah Mataram dan darah Batoro Katong), Jayaraga yang berkuasa di Ponorogo menantang takhta Mataram di bawah Panembahan Hanyakrawati.

Meski pemberontakan ini gagal dan Jayaraga diasingkan ke Nusa Kambangan, peristiwa ini menegaskan satu hal: Ponorogo dan Wangsa Kajoran adalah ancaman laten bagi pusat kekuasaan Mataram jika tidak dikelola dengan hati-hati. Mereka bukan sekadar bawahan, melainkan saingan dengan legitimasi yang setara.

Perang Trunajaya: Koreksi Moral Panembahan Rama

Puncak pengaruh politik Wangsa Kajoran meledak pada Perang Trunajaya (1670-an). Tokoh di balik layar perlawanan masif terhadap Amangkurat I bukanlah Trunajaya semata, melainkan Panembahan Rama ing Kajoran (cicit Panembahan Agung).

Panembahan Rama melihat Amangkurat I telah merusak tatanan kosmologis Jawa dengan membantai ulama dan menindas rakyat. Menggunakan jaringan pesantren dan aliansi darah, Kajoran memberikan legitimasi teologis dan politis kepada Trunajaya.

Ini bukan pemberontakan biasa; ini adalah “koreksi moral” dari wangsa tua terhadap raja yang dianggap zalim. Meskipun secara militer Kajoran dihancurkan dan dalemnya dibakar, secara ideologis mereka menang: legitimasi Amangkurat I hancur lebur.

Sejarah mencatat pemenang yang sesungguhnya. Ketika Mataram Kartasura berdiri, takhta jatuh kepada Pangeran Puger (Pakubuwana I). Siapakah dia? Ia adalah putra Amangkurat I dari Ratu Wetan, perempuan berdarah Kajoran. Darah wangsa yang pernah diperangi itu kini duduk di singgasana.

Kemenangan ini disempurnakan oleh sosok Ratu Mas Blitar, permaisuri Pakubuwana I. Sebagai keturunan garis Ponorogo-Madiun, Ratu Mas Blitar menjadi “ibu bangsa” bagi dinasti Mataram Islam yang terpecah (Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, Pakualaman). Ia bukan sekadar istri raja, melainkan patron budaya yang melahirkan karya sastra besar dan doktrin mistik Suluk Garwa Kancana.

Dari rahim intelektual wangsa ini pula lahir dinasti pujangga Yosodipuro hingga Ronggowarsito. Jika raja menguasai wilayah, maka pujangga Wangsa Kajoran menguasai memori dan bahasa Jawa. Ramalan dan tulisan Ronggowarsito menjadi penutup agung era sastra keraton, membuktikan bahwa keturunan Panembahan Agung Ponorogo memegang kendali atas “jiwa” kebudayaan Jawa.

Kisah Panembahan Agung dan Wangsa Kajoran mengajarkan kita bahwa dalam historiografi Jawa, definisi “kekuasaan” tidak tunggal. Ponorogo di bawah Panembahan Agung mungkin adalah failed state (negara gagal) secara administratif. Namun, kegagalan itu memaksa keturunannya untuk beradaptasi, menyebar, dan membangun kekuatan melalui jalur yang lebih subtil: agama, perkawinan, dan kebudayaan.

Negara teritorial bisa runtuh dalam semalam, tetapi sebuah wangsa yang mampu merawat legitimasi darah dan spiritualitas akan bertahan melintasi zaman. Dari reruntuhan Kadipaten Ponorogo, Wangsa Kajoran bangkit bukan untuk menjadi raja kecil di daerah, melainkan untuk menjadi ibu kandung bagi raja-raja dan pujangga yang membentuk identitas Jawa hingga hari ini. Inilah kemenangan sejati dari sebuah kekalahan.

Referensi: