INDONESIAONLINE – Mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochammad Anton meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024. Pria yang akrab disapa Abah Anton itu resmi mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kota Malang.
Yang menarik, aura Abah Anton sebagai pimpinan tertinggi di Kota Malang masih belum hilang. Hal tersebut tampak dari ratusan masyarakat yang turut mendampingi pendaftaran Abah Anton ke Kantor DPC PKB Kota Malang, Senin (29/4/2024).
Bahkan sebelum datang, sejumlah pendukungnya sudah ada yang menunggu di Kantor DPC PKB Kota Malang. Mengenakan setelan berwarna hitam, Abah Anton pun disambut pendukungnya yang sudah menunggu sedari pagi.
Di hadapan awak media, Anton mengaku bahwa dukungan dari partai bukan menjadi satu-satunya dukungan yang dihimpun. Artinya ia juga tetap akan membangun koalisi bersama rakyat.
“Perlu disampaikan, bahwa ada yang namanya koalisi rakyat, tidak meninggalkan koalisi partai. Koalisi partai harus dibangun selaras dengan koalisi rakyat. Karena berkaitan, saya yakin jika keduanya bersatu, kekuatan ini akan membuahkan hasil,” ujar Anton.
Selain itu, ia mengaku dalam pencalonannya kali ini, dirinya juga membawa pesan dari masyarakat. Yakni menginginkan adanya perubahan pembangunan di Kota Malang.
“Saya sampaikan bahwa sebetulnya sudah dipertimbangkan oleh para tokoh masyarakat, habaib dan ulama, mendengar aspirasi masyarakat paling bawah yang menghendaki pembangunan yang lebih baik di Kota Malang,” ujar Anton.
Berbekal hal tersebut, dirinya berharap besar agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB bisa memberikan restu kepadanya untuk maju dalam perebutan kursi N1 (wali kota Malang).
“Semoga saja ketua DPC PKB dan desk pilkada mendengarkan sambutan saya tadi. Mudah-mudahan kita yang dipilih,” imbuhnya.
Sementara itu, juru bicara Desk Pilkada PKB Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin mengatakan, sebelum melakukan registrasi secara offline, Abah Anton bersama tim telah melakukan pendaftaran secara online.
“Domain DPC menerima pendaftaran dan melakukan penjaringan awal, untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Yakni UKK (uji kelayakan dan kepatutan), dan DPP akan melakukan survei ke daerah,” ujar Anas. (rw/hel)