INDONESIAONLINE – Sinyal bergabungnya PDI-P ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Setelah kode keras dari Gerindra dan ajakan terbuka dari PKS, publik bertanya-tanya, akankah partai berlambang banteng moncong putih itu akhirnya merapat ke barisan pendukung pemerintah?
Isu ini mulai bergulir saat Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, mengisyaratkan komunikasi yang “sangat bagus” antara PDI-P dan kubu Prabowo-Gibran. Sinyal tersebut diperkuat oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut seringnya terjadi kesamaan tujuan antara Gerindra dan PDI-P.
PKS, partai yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan, bahkan tak sungkan mengajak PDI-P untuk bergabung. PKS berdalih bahwa dalam sistem presidensial, fungsi kontrol ada di tangan DPR, bukan oposisi.
Namun, pernyataan PKS tersebut menuai kritik. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut DPR di Indonesia cenderung “ompong” dan tidak mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal, terutama jika diisi oleh partai-partai koalisi pemerintah. Bergabungnya PDI-P ke pemerintahan dikhawatirkan akan semakin melemahkan fungsi kontrol DPR.
Adi menegaskan bahwa oposisi tak harus tercantum dalam regulasi politik, melainkan melekat pada fungsi DPR sebagai penyeimbang kekuasaan. Tanpa oposisi yang kuat, kebijakan pemerintah berpotensi tidak terkontrol dan merugikan rakyat.
Menanti Keputusan Megawati
Hingga saat ini, PDI-P masih bungkam dan belum mengumumkan sikap resmi. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri pada Sabtu (21/9/2024) lalu digadang-gadang menjadi penentu arah politik partai berlambang banteng tersebut.
Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P Bidang Politik, tak menampik kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Megawati. Publik pun menanti dengan harap-harap cemas.
Akankah PDI-P memilih bergabung dan memperkuat barisan pendukung pemerintah, ataukah tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran oposisi untuk mengawal jalannya pemerintahan?
Keputusan PDI-P akan menentukan dinamika politik dan masa depan demokrasi Indonesia di tangan pemerintahan Prabowo-Gibran.
