Di tengah pemotongan anggaran pendidikan Rp37,9 Miliar, DPRD Surabaya menyoroti serapan dana yang rendah. Namun, Pemkot Surabaya justru mengalokasikan beasiswa S1 bagi 200 guru PAUD sebagai prioritas utama.
INDONESIAONLINE – Sebuah ironi mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi D DPRD dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Saat APBD Perubahan (APBD-P) 2025 memangkas anggaran pendidikan sebesar Rp37,9 miliar, sorotan tajam justru tertuju pada upaya masif untuk meningkatkan kualifikasi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Rapat evaluasi laporan pertanggungjawaban anggaran semester I yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, berubah menjadi ajang kritik konstruktif. Di satu sisi, dewan menyayangkan efisiensi anggaran yang belum optimal. Di sisi lain, sebuah program strategis untuk mencetak guru PAUD berkualitas sarjana (S1) menjadi cahaya terang di tengah tantangan finansial.
Realisasi Rendah dan Alokasi Timpang Jadi Sorotan
Kritik paling tajam datang dari anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, yang menyoroti realisasi pengadaan perlengkapan sekolah yang baru menyentuh angka 1,73 persen.
“Ini angka yang sangat rendah. Waktu tersisa sekitar tiga bulan efektif. Kami mempertanyakan kesanggupan Dispendik untuk mengejar target realisasi minimal 80 persen hingga akhir tahun,” tegas Michael dalam rapat tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap adanya ketidakseimbangan alokasi anggaran pengembangan karir pendidik. Michael menemukan adanya kekurangan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk jenjang SD, sementara di pos anggaran lain justru terdapat sisa lebih hingga Rp3,5 miliar.
“Saya perlu pencerahan, kenapa bisa timpang seperti ini? Ini harus menjadi bahan evaluasi serius untuk tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Fokus pada Fondasi: Kualifikasi Guru PAUD
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, memberikan penjelasan strategis. Menurutnya, disparitas alokasi dana pengembangan guru antara jenjang SD dan PAUD bukanlah tanpa alasan. Ini adalah cerminan dari prioritas Pemkot Surabaya untuk memperkuat fondasi pendidikan.
“Mayoritas guru SD dan SMP di Surabaya kualifikasinya sudah S1, sesuai amanat undang-undang. Namun, di jenjang PAUD, masih banyak pendidik kita yang belum memenuhi kualifikasi tersebut,” jelas Yusuf.
Data nasional mendukung argumen ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi akademik minimum bagi guru di semua jenjang adalah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV). Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek per tahun 2023 menunjukkan bahwa secara nasional, persentase guru PAUD yang belum S1 masih signifikan. Langkah Surabaya ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menuntaskan standardisasi kualifikasi guru.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, Dispendik Surabaya mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program peningkatan kompetensi guru PAUD melalui berbagai pola, mulai dari tatap muka, mentoring, hingga sistem berbasis wilayah.
Beasiswa S1: Investasi Jangka Panjang Pemkot Surabaya
Kabar baiknya, komitmen ini diwujudkan dalam program konkret. Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, mengungkapkan bahwa APBD Surabaya tahun ini telah mengalokasikan 200 kuota beasiswa S1 bagi guru PAUD berusia di bawah 50 tahun.
“Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah kota. Jika dihitung, setiap guru mendapatkan bantuan sekitar Rp6 juta per semester. Untuk masa studi empat semester, totalnya mencapai Rp24 juta per guru,” papar Akma.
Program yang dijalin melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) ini menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan anak-anak Surabaya mendapatkan pendidikan dasar terbaik dari para pendidik yang kompeten.
Meskipun anggaran berkurang dari pagu awal Rp2,35 triliun, Akma memastikan program prioritas lain tidak akan terganggu. Pembangunan tiga SMP baru di Tambak Wedi, Waru Gunung, dan Medokan Ayu tetap berjalan, meski dilakukan secara bertahap.
“Pembangunannya tidak bisa instan karena kami mengikuti grand design yang mencakup ruang kelas, laboratorium, hingga fasilitas olahraga dan ibadah. Ini demi kualitas jangka panjang,” tambah Yusuf Masruh.
Rapat evaluasi ini menjadi potret dinamika pengelolaan pendidikan di kota besar. Di tengah tantangan pemangkasan anggaran dan serapan yang lambat, Pemkot dan DPRD Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat untuk tidak mengorbankan kualitas, terutama pada jenjang pendidikan paling fundamental: PAUD (mbm/dnv).
