INDONESIAONLINE – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan status “Kinerja Tinggi” kepada pemerintah daerah ujung timur Pulau Jawa ini. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Seremoni penyerahan hasil evaluasi LPPD ini dilangsungkan di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, pada Jumat (25/4/2025).
LPPD sendiri merupakan mekanisme penilaian tahunan yang dilakukan Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, transparansi pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik predikat “Kinerja Tinggi” ini dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan.
“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Bupati Ipuk. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan program pembangunan di Banyuwangi.
Bupati Ipuk menjelaskan, program-program pembangunan di daerahnya dirancang agar selalu selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program kerja memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memiliki keberlanjutan dalam pembangunan jangka panjang.
Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas Banyuwangi dan sejalan dengan agenda nasional adalah pengentasan kemiskinan. “Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prirotitas Bapak Presiden Prabowo,” tambah Bupati Ipuk.
Untuk menekan angka kemiskinan, berbagai program telah digulirkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan berbagai pihak, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Program-program tersebut antara lain “Kanggo Riko”, sebuah inisiatif bantuan modal usaha yang menyasar rumah tangga miskin terutama bagi perempuan tulang punggung keluarga. Selain itu, ada juga bantuan alat usaha produktif, perbaikan warung rakyat, program bedah rumah bagi warga tidak mampu, serta pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Upaya keras tersebut membuahkan hasil signifikan. Data menunjukkan persentase penduduk miskin di Banyuwangi berhasil ditekan dari 7,34 persen pada tahun 2023 menjadi 6,54 persen pada tahun 2024. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan drastis dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.
Selain penurunan angka kemiskinan, sejumlah indikator makro pembangunan lainnya di Banyuwangi juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,79.
“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” imbuh Bupati Ipuk.
Pencapaian predikat “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri ini menjadi bukti komitmen dan efektivitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (nj/dnv).
