Memasuki hari-hari pertama Januari 2026, Republik Islam Iran menghadapi salah satu ujian eksistensial terbesarnya. Gelombang protes yang bermula dari aksi mogok pedagang pada 28 Desember 2025, kini telah bermetamorfosis menjadi kerusuhan mematikan yang menyebar dari Teheran hingga ke provinsi-provinsi terpencil seperti Lorestan serta Chaharmahal dan Bakhtiari.

Runtuhnya Benteng Ekonomi: Rial Menjadi Kertas Tak Berharga

Akar dari kemarahan ini adalah matematika ekonomi yang brutal. Data yang dihimpun dari pasar gelap valuta asing menunjukkan angka yang mencengangkan: 1 Dolar AS kini diperdagangkan di kisaran 1,4 juta Rial. Untuk memahami betapa drastisnya kejatuhan ini, kita perlu melihat ke belakang.

Pada tahun 2015, saat kesepakatan nuklir (JCPOA) masih memberi napas, 1 Dolar setara dengan 32.000 Rial. Bahkan pada masa protes Mahsa Amini tahun 2022, nilai tukar masih berada di angka 430.000 Rial.

Artinya, dalam kurun waktu kurang dari empat tahun, mata uang Iran telah kehilangan lebih dari 300 persen nilainya. Hiperinflasi ini menghancurkan kelas menengah Iran. Laporan dari Statistical Center of Iran (SCI) yang dirilis sebelum protes pecah mengindikasikan bahwa inflasi point-to-point untuk bahan pangan telah menembus angka di atas 50 persen. Harga daging, susu, dan telur—sumber protein utama rakyat—telah menjadi barang mewah.

Ekonom senior Timur Tengah menyebut fenomena ini sebagai “Revolusi Roti“. Berbeda dengan gerakan politik ideologis, protes berbasis ekonomi memiliki daya ledak yang lebih masif karena menyatukan kaum konservatif miskin di pedesaan dengan kelas menengah urban yang frustrasi.

“Ketika seorang ayah tidak bisa lagi membeli roti untuk anaknya, rasa takut terhadap peluru aparat akan hilang,” ujar seorang analis geopolitik yang berbasis di London.

Dualisme Narasi: Antara “Perusuh” dan “Martir”

Eskalasi kekerasan tak terelakkan. Laporan dari media semi-resmi Fars News Agency pada Kamis (1/1/2026) mengonfirmasi kematian dua orang di Kota Lordegan dan tiga orang di Azna. Narasi negara segera dibangun: mereka tewas dalam bentrokan yang dipicu oleh “perusuh”.

Namun, narasi ini bertabrakan frontal dengan laporan lapangan. Hengaw Organization for Human Rights, sebuah lembaga pemantau independen yang fokus pada wilayah Kurdi dan Iran barat, menyajikan fakta yang lebih kelam.

Menurut verifikasi mereka, korban tewas di Lordegan dan Azna adalah demonstran yang diterjang peluru tajam aparat keamanan. Video amatir yang lolos dari sensor internet dan beredar di media sosial memperlihatkan pemandangan mengerikan: kobaran api di aspal, suara tembakan otomatis, dan teriakan warga Azna yang menggema di malam hari, “Tidak tahu malu! Tidak tahu malu!” yang ditujukan kepada pasukan keamanan.

Kematian juga dilaporkan terjadi di Isfahan pada malam pergantian tahun, menambah daftar panjang korban sipil yang, menurut aktivis HAM, sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah melalui blackout informasi dan pembatasan internet.

Titik Balik Berbahaya: Kematian Anggota Basij

Situasi memasuki fase kritis baru ketika seorang anggota pasukan Basij berusia 21 tahun dilaporkan tewas di Kota Kuhdasht pada Rabu (31/12/2025). Basij adalah pasukan paramiliter sukarelawan di bawah komando Garda Revolusi (IRGC), yang sering diterjunkan untuk memadamkan protes domestik.

Kantor berita negara, IRNA, dan pejabat setempat seperti Deputi Gubernur Lorestan, Saeed Pourali, segera membingkai kematian ini sebagai tindakan “martir” di tangan perusuh.

“Relawan tersebut gugur saat membela ketertiban umum,” tegas Pourali, sembari menyebut 13 personel keamanan lainnya terluka.

Bagi pengamat sejarah politik Iran, kematian aparat keamanan adalah tanda bahaya. Dalam pola penanganan protes sebelumnya—seperti pada kerusuhan bahan bakar 2019 yang menewaskan 1.500 orang (menurut laporan Reuters)—kematian aparat sering dijadikan justifikasi (“lampu hijau”) oleh negara untuk menggunakan kekuatan mematikan secara penuh.

Negara kini memiliki alasan untuk melabeli demonstran bukan lagi sebagai warga yang protes, melainkan sebagai “teroris” atau agen asing yang membahayakan keamanan nasional.

Dilema Presiden Reformis di Tengah Badai

Sorotan kini tertuju pada Presiden Masoud Pezeshkian. Terpilih dengan label “reformis” dan harapan akan perubahan, Pezeshkian kini terjepit di antara tuntutan rakyat yang kelaparan dan struktur kekuasaan garis keras yang dikendalikan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Respons Pezeshkian sejauh ini terlihat sebagai upaya putus asa menyeimbangkan dua kutub tersebut. Dalam pidato televisi yang tak biasa, ia mengakui kegagalan negara.

“Dari perspektif Islam… jika kita tidak menyelesaikan persoalan penghidupan rakyat, kita akan berakhir di neraka,” ujarnya. Kalimat ini menyiratkan ketakutan nyata akan keruntuhan legitimasi teokrasi.

Langkah taktis telah diambil, salah satunya dengan mencopot Gubernur Bank Sentral Mohammad Reza Farzin dan menggantinya dengan Abdolnasser Hemmati. Namun, bagi rakyat yang berteriak di jalanan, pergantian pejabat hanyalah kosmetik. Mereka butuh solusi struktural yang tampaknya mustahil dicapai tanpa pencabutan sanksi internasional atau reformasi sistemik yang radikal.

Jaksa Agung Mohammad Movahedi Azad telah mengeluarkan ultimatum keras, mengancam siapa saja yang “mengikuti skenario asing”. Retorika ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden mencoba pendekatan persuasif, aparat hukum dan keamanan di bawah yudikatif (yang dikuasai konservatif) siap melakukan tindakan represif.

Geopolitik dan Masa Depan Protes

Protes 2026 ini berbeda dengan 2022. Jika gerakan Woman, Life, Freedom didorong oleh isu sosial dan gender, gerakan kali ini murni soal perut. Sejarah mencatat, protes ekonomi di Iran (seperti pada 2017 dan 2019) cenderung lebih cepat diredam dengan kekerasan ekstrem karena dianggap mengancam stabilitas langsung negara.

Namun, ada variabel baru: kelelahan aparatur dan fragmentasi elite. Dengan kondisi ekonomi yang juga memukul gaji pegawai rendah pemerintahan dan tentara reguler (Artesh), loyalitas aparat di level bawah mulai dipertanyakan.

Selain itu, ketegangan regional yang melibatkan proksi Iran di Timur Tengah turut menguras anggaran negara, memperparah defisit yang sudah menganga. Rakyat Iran di jalanan kini tidak hanya meneriakkan slogan anti-pemerintah, tetapi juga menolak kebijakan luar negeri Iran yang dianggap membiayai konflik di luar negeri sementara rakyat sendiri kelaparan.

Apakah ini awal dari akhir rezim, atau sekadar siklus kekerasan yang akan kembali berulang? Yang pasti, dengan inflasi 40 persen dan mata uang yang tak lagi berharga, Iran sedang berjalan di atas titian yang sangat rapuh.

Suara tembakan di Lordegan dan Isfahan mungkin baru permulaan dari musim dingin yang panjang dan berdarah di Persia. Dunia kini menonton dengan cemas, menanti apakah “neraka” yang ditakutkan Presiden Pezeshkian akan benar-benar terwujud di bumi Iran.