Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pastikan semua penerima hibah diperiksa menyeluruh, tak terkecuali yayasan yang terafiliasi keluarga mantan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang terima Rp 45 miliar.
INDONESIAONLINE – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan mengumumkan rencana audit menyeluruh terhadap seluruh dana hibah yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selama empat tahun terakhir.
Keputusan ini mencuat ke permukaan, terutama setelah terkuaknya data bahwa sebuah yayasan yang berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menerima dana hibah senilai puluhan miliar rupiah.
Melansir perbincangan via telepon dari Kompas.com pada Jumat (2/5/2025), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa audit yang akan dilakukan kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika biasanya audit hanya dilakukan berdasarkan sampel, kali ini prosesnya akan dilakukan secara total dan mendalam.
“Dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” ujar Dedi menekankan skala pemeriksaan yang akan ia lakukan.
Ketika ditanya secara spesifik mengenai Yayasan Al-Ruzhan, yang dikaitkan dengan keluarga eks Wagub Uu Ruzhanul Ulum, Dedi tidak ragu untuk menjawab. Ia menegaskan bahwa prinsip audit ini adalah berlaku untuk semua.
“Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tegasnya memastikan tidak ada pengecualian dalam proses ini.
Ia kembali menggarisbawahi perbedaan metode audit kali ini. “Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” tegasnya.
Sorotan pada Yayasan Al-Ruzhan dan Dana Rp 45 Miliar
Nama Yayasan Al-Ruzhan, yang berbasis di Manonjaya, Tasikmalaya dan menaungi berbagai lembaga pendidikan seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan, menjadi sorotan setelah data menunjukkan penerimaan dana hibah fantastis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selama periode 2020 hingga 2024, total dana hibah yang masuk ke yayasan ini tercatat lebih dari Rp 45 miliar, dikucurkan melalui berbagai dinas dan biro di Pemprov Jabar.
Rincian data penerimaan hibah tersebut cukup mencolok:
Tahun 2020: Dua unit SMK di bawah yayasan, SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han, menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Tahun 2021: STAI Al-Ruzhan mendapatkan dana signifikan, hampir Rp 10 miliar, dari Dinas Perumahan dan Permukiman, yang dilaporkan untuk proyek infrastruktur.
Tahun 2022–2023: Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjadi sumber dana terbesar dengan mengucurkan hibah sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan gedung kampus STAI Al-Ruzhan. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ruzhan juga menerima Rp 2,5 miliar.
Tahun 2024: SMK Al-Ruzhan kembali menerima tambahan dana hibah senilai Rp 2 miliar.
Deretan angka ini memunculkan pertanyaan publik dan menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusan Dedi Mulyadi untuk melakukan audit besar-besaran.
Di balik angka-angka tersebut, Dedi Mulyadi secara implisit menyampaikan kekhawatirannya terkait sistem distribusi hibah selama ini. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam agar bantuan benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan objektif, bukan karena adanya kedekatan politik atau faktor lainnya.
“Distribusi bantuan harus adil dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara isu ini bergulir dan menjadi perbincangan, pihak Yayasan Al-Ruzhan memilih irit bicara. Saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, enggan memberikan komentar dan hanya mengarahkan awak media untuk menghubungi bagian Public Relations (PR).
Meski demikian, Willy memastikan bahwa aktivitas perkuliahan di STAI Al-Ruzhan tetap berjalan normal di tengah sorotan ini.
Langkah audit total yang diinstruksikan Gubernur Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat membawa kejelasan dan transparansi dalam penggunaan dana hibah Pemprov Jabar, serta memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat secara luas.
