INDONESIAONLINE – Situasi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya kian memanas. Massa bahkan berhasil masuk dan menduduki gedung DPRD Pati.
Berdasarkan pantauan pukul 10.45 WIB, kericuhan kembali pecah. Sejumlah peserta aksi melempar botol ke arah Kantor Bupati Pati dan gedung DPRD. Mereka terus mendesak agar Bupati Sudewo keluar menemui massa.
Hingga pukul 11.00 WIB, permintaan itu belum dipenuhi. Lemparan botol pun berkali-kali terjadi. Beberapa orang bahkan nekat memanjat pagar untuk masuk ke area gedung DPRD dan kemudian mendudukinya.
Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengonfirmasi bahwa suasana aksi semakin panas. Ia menyebut adanya indikasi keterlibatan pihak luar yang menyusupi jalannya demonstrasi.
“Situasi berkembang dan cenderung tidak kondusif karena diduga ada kelompok penyusup,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Rabu (13/8/2025).
Jaka mengatakan pihak kepolisian terus berupaya melakukan koordinasi dengan para koordinator lapangan aksi untuk meredakan tensi massa. Ia juga memastikan bahwa isu yang menyebut Bupati Sudewo sedang melaksanakan umrah tidak benar.
“Kami sudah berkomunikasi dengan korlap untuk menenangkan peserta aksi. Ada opsi Pak Bupati akan menyapa massa jika situasi memungkinkan. Kabar beliau umrah itu tidak benar. Baru saja kami temui dan ajak untuk bertatap muka dengan massa aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” jelasnya.
Seperti diketahui, demo besar-besaran di Pati hari ini merupakan imbas kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250%. Namun, setelah muncul beragam protes, Bupati Sudewo membatalkan keputusan itu. Bagi warga yang sudah terlanjur membayar PBB, selisih pembayaran akan dikembalikan.
Sudewo beralasan, kenaikan PBB itu bertujuan meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sebab, dibandingkan dengan wilayah tetangga seperti Kabupaten Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati jauh tertinggal.
PBB di Pati hanya sebesar Rp 29 miliar. Padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar. Penerimaan PBB Pati jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Rembang dan Kudus yang masing-masing mendapatkan Rp 50 miliar
Meski Bupati Sudewo sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB, demo tetap dilanjutkan. (rds/hel)
