INDONESIAONLINE – Puluhan kader PDI-Perjuangan yang baru terpilih sebagai kepala daerah telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025), namun kegiatan orientasi (retreat) yang direncanakan di Akademi Militer (Akmil) masih belum dimulai.
Sebanyak 53 kepala daerah yang telah hadir di Magelang, kini dalam posisi “siaga”, menunggu kepastian jadwal pelaksanaan retreat di tengah instruksi penundaan dari Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti retreat. Meski demikian, ia mengakui bahwa waktu pasti dimulainya kegiatan di Akmil masih belum jelas.
“Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung, bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” ujar Hasto, Sabtu (22/2/2025).
“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini,” lanjutnya menggambarkan situasi para kepala daerah yang menunggu arahan.
Ketidakpastian ini, menurut Hasto, terkait dengan komunikasi intensif yang sedang dilakukan Pramono Anung, yang juga merupakan Gubernur Jakarta terpilih dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pramono ditunjuk sebagai representasi PDI-P untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan retreat ini. “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk. Kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” jelas Hasto.
Situasi “siaga” dan ketidakjelasan jadwal ini berakar pada instruksi mendadak dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Pada Kamis (20/2/2025) malam, Megawati menerbitkan surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang memerintahkan seluruh kepala daerah kader PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akmil Magelang yang sedianya berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi penundaan ini merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun para kepala daerah telah berkumpul di Magelang dan menyatakan kesiapan, Hasto Wardoyo enggan memberikan kepastian apakah instruksi penundaan dari Megawati masih berlaku atau tidak. Ia mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Pramono Anung, yang menurutnya akan mempertegas dan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP PDI-P.
