Wacana “Gentengisasi” yang digulirkan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, awal pekan ini, memicu diskursus panjang. Ambisi untuk mengganti atap seng dengan genteng demi mewujudkan “Indonesia ASRI” (Aman, Sehat, Resik, Indah) kini berhadapan dengan realitas teknis di lapangan.

Ashar Saputra, pakar struktur dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak menampik niat baik pemerintah. Namun, sebagai akademisi yang bergelut dengan hitungan beban dan risiko, ia menyodorkan “kertas kerja” yang jauh lebih rumit daripada sekadar instruksi administratif.

Menurutnya, menyeragamkan atap rumah di Indonesia yang berada di cincin api (ring of fire) dan memiliki ribuan etnis adalah kebijakan yang perlu dikaji ulang secara radikal.

Beban Berat di Atas Kepala Kita

Argumen paling krusial yang dilontarkan Ashar adalah soal keselamatan struktur. Mengganti seng dengan genteng bukan sekadar menukar penutup atap layaknya mengganti baju. Ini adalah soal merombak anatomi bangunan.

“Genteng tanah liat, keramik, maupun beton memiliki bobot mati yang jauh lebih berat dibandingkan seng,” ujar Ashar dalam analisisnya, Kamis (5/2/2026) lalu.

Implikasinya sangat serius. Rumah-rumah rakyat yang selama ini didesain menggunakan atap seng, biasanya memiliki struktur rangka atap dan kolom yang ringan. Jika dipaksa memikul beban genteng yang berat tanpa penguatan struktur (retrofitting), rumah tersebut bisa menjadi jebakan maut saat gempa bumi terjadi.

Massa yang besar di bagian atas bangunan akan meningkatkan gaya inersia saat tanah berguncang, memperbesar risiko keruntuhan.

Selain bobot, Ashar menyoroti aspek kemiringan atap. Seng memiliki keunggulan fleksibilitas yang sering dilupakan. Material ini aman dipasang pada atap landai dengan kemiringan rendah, bahkan hingga 5 persen, tanpa risiko tampias atau bocor.

“Sebaliknya, genteng umumnya baru aman digunakan pada kemiringan lebih dari 30 persen. Ini perbedaan teknis yang mendasar,” tegas Ashar.

Artinya, jika program gentengisasi dipaksakan pada rumah eksisting beratap seng yang landai, pemilik rumah harus membongkar total rangka atapnya untuk menaikkan sudut kemiringan. Biaya yang timbul bukan hanya harga beli genteng, melainkan biaya rekonstruksi struktur atap secara keseluruhan. Apakah subsidi pemerintah akan mencakup biaya struktural ini?

Paradoks Suhu: Tidak Semua Butuh Dingin

Prabowo menyebut atap seng membuat rumah panas. Pernyataan ini benar secara fisika untuk wilayah pesisir dataran rendah seperti Jakarta atau Surabaya. Namun, Indonesia bukan hanya dataran rendah yang gerah.

Ashar mengingatkan bahwa Indonesia memiliki topografi yang beragam. Di wilayah pegunungan seperti Dieng, Puncak Jaya, atau kawasan Bromo, rumah justru membutuhkan kehangatan.

“Di daerah pegunungan yang dingin, justru dibutuhkan rumah yang bisa memanen panas matahari agar bagian dalamnya hangat. Di situ, penggunaan seng bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai karena sifat konduktivitasnya,” papar Ashar.

Dalam konteks ini, seng yang mudah menyerap dan menghantarkan panas justru menjadi pemanas ruangan alami yang murah bagi warga pegunungan. Memaksa mereka menggunakan genteng tanah liat yang bersifat isolator panas justru akan membuat rumah menjadi lembap dan terlalu dingin di malam hari, yang berpotensi memicu masalah kesehatan lain.

Matinya Karakter Lokal: Sisi Sosiologis yang Terlupakan

Lebih dalam lagi, Ashar menyentuh aspek yang sering luput dari kacamata teknokrat Jakarta: aspek sosial budaya dan kepercayaan lokal. Arsitektur vernakular Indonesia tumbuh dari kearifan lokal selama berabad-abad, bukan dari standar pabrik.

Ashar memberi contoh adanya kepercayaan di beberapa komunitas adat yang memegang teguh pantangan untuk “tinggal di bawah tanah” selagi masih hidup. Bagi masyarakat dengan kepercayaan ini, menggunakan genteng tanah liat di atas kepala adalah tabu, karena tanah adalah tempat bagi mereka yang sudah meninggal.

“Itu bukan soal teknis atau estetika, tetapi soal keyakinan. Hal seperti ini tidak bisa diabaikan atau diseragamkan atas nama keindahan kota,” sambungnya.

Belum lagi jika bicara soal rumah adat. Rumah Gadang di Sumatera Barat dengan atap gonjong-nya yang menjulang, atau Tongkonan di Toraja dengan bentuk perahu terbalik, secara historis menggunakan material ringan dan lentur seperti ijuk, sirap kayu, atau belakangan seng yang bisa ditekuk mengikuti kurva ekstrem arsitektur tersebut.

“Jika menggunakan genteng yang berat dan kaku, itu akan menjadi tantangan tersendiri dan berpotensi menghilangkan karakter asli bangunan tradisional,” imbuh Ashar.

Bayangkan betapa sulit dan mahalnya mengaplikasikan genteng keramik pada lengkungan atap Rumah Gadang. Alih-alih indah, kita justru berisiko kehilangan identitas arsitektur nusantara yang otentik demi keseragaman visual.

Keberlanjutan dan Jejak Karbon

Dalam perspektif green building, Ashar juga mempertanyakan klaim efisiensi energi. Penilaian ramah lingkungan tidak hanya dilihat dari apakah rumah itu sejuk (sehingga hemat AC), tetapi juga dihitung dari energi yang dihabiskan untuk memproduksi material tersebut (embodied energy).

Proses pembakaran genteng tanah liat atau keramik membutuhkan energi panas yang tinggi dan menghasilkan emisi karbon signifikan. Sementara itu, industri baja ringan dan seng modern kini terus berinovasi menekan jejak karbon.

“Harus dihitung berapa energi yang diperlukan dan emisi yang dihasilkan. Belum tentu genteng selalu lebih hemat energi dibanding seng jika dilihat dari siklus hidupnya,” ujarnya.

Kritik Ashar bukanlah penolakan total, melainkan ajakan untuk berpikir lebih fleksibel. Jika tujuan Presiden adalah estetika—agar tidak terlihat “kumuh” dan berkarat—solusinya tidak harus tunggal.

Teknologi material bangunan saat ini sudah sangat maju. Ada atap metal (seng) berlapis pasir yang menyerupai tekstur genteng, ada pula atap metal yang dicat dengan teknologi anti-karat mutakhir dengan profil estetis. Material-material ini menawarkan “wajah” yang rapi seperti keinginan Presiden, namun tetap ringan dan aman bagi struktur rumah rakyat yang sederhana.

“Kalau yang dikejar estetika, sebenarnya ada banyak alternatif. Pertanyaannya, yang diinginkan itu materialnya (harus tanah liat), bentuknya, atau tampilan arsitekturnya?” tanya Ashar retoris.

Sebagai penutup, Ashar menekankan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya juga tercermin dalam kebijakan infrastruktur permukiman. Menyeragamkan atap rumah dari Sabang sampai Merauke adalah pengingkaran terhadap keberagaman geografis dan budaya Indonesia.

“Indonesia itu beragam. Kalau semua dipaksa mengikuti satu pilihan, itu kurang sejalan dengan semangat kebhinekaan. Masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kearifan lokal, bukan sekadar objek pembangunan,” pungkasnya.

Program “Indonesia ASRI” dan gentengisasi yang digagas Prabowo tentu memiliki tujuan mulia untuk mengangkat harkat hidup rakyat. Namun, tanpa kajian mendalam yang melibatkan ahli sipil, arsitek, dan sosiolog, niat baik ini berisiko menjadi beban baru bagi rakyat—atau lebih buruk lagi, menjadi ancaman keselamatan saat bencana menyapa.

Keindahan kota memang penting, namun keselamatan dan identitas warga di dalamnya jauh lebih berharga.