INDONESIAONLINE – Pendapa Ronggo Hadi Negoro, Kabupaten Blitar, Selasa siang (26/8/2025), menjadi saksi hadirnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD Kabupaten Blitar. Dalam suasana yang penuh kekhidmatan sekaligus optimisme, ratusan penerima manfaat berkumpul menyambut penyaluran bantuan sosial dan zakat produktif yang digelar oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Di antara jajaran tamu yang hadir, tampak Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj Susi Narulita Kumala Dewi SIP MAP bersama Sekretaris Komisi IV Hj Dra Ec Suswati MM MH. Keduanya hadir sebagai representasi legislatif yang turut memastikan program pro-rakyat berjalan tepat sasaran.
Kehadiran DPRD, menurut Susi, bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap agenda pembangunan sosial yang dirancang pemerintah provinsi.
Dalam acara yang bertajuk Sapa Bansos dan Zakat Produktif itu, berbagai jenis bantuan digelontorkan. Mulai dari ASPD untuk 78 penerima, alat bantu mobilitas bagi 14 lansia dan penyandang disabilitas, hingga Bansos PKH Plus yang menjangkau 1.202 keluarga.
Tak berhenti di situ. Bantuan lain juga disalurkan: BLT buruh pabrik rokok untuk 446 orang, KIP PPKS Jawara untuk 21 penerima, hingga zakat produktif yang menyasar 50 pedagang ultramikro. Program pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya, serta Jatim Puspa melengkapi rangkaian distribusi.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita menegaskan bahwa lembaganya akan terus berada di garda terdepan dalam mendukung program yang berpihak pada masyarakat kecil. Ia menilai, agenda sosial semacam ini sejalan dengan visi DPRD untuk memperkuat fondasi kesejahteraan warga.
“Sinergi antara DPRD, pemerintah kabupaten, dan provinsi adalah kunci. Dengan kolaborasi, manfaat program bisa lebih luas dan memberi dampak berkelanjutan bagi warga Blitar,” ujarnya.
Bupati Blitar Drs H Rijanto MM yang turut mendampingi Gubernur Khofifah bersama Wakil Bupati H Beky Herdihansah memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi. Ia menyebutkan bahwa bantuan sosial kali ini tidak hanya hadir sebagai penopang sementara, tetapi juga sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi. “Melalui kegiatan ini, masyarakat penerima manfaat difasilitasi untuk mengembangkan usaha produktif dari dana zakat yang disalurkan. Harapannya, ini bisa memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan,” ucapnya.
Rijanto menambahkan, program bantuan juga diharapkan menjadi instrumen untuk menekan angka kemiskinan dan putus sekolah di Kabupaten Blitar. Ia menyebutkan, pemerintah daerah terus mengawal program-program pendukung, seperti Bantuan Kebutuhan Siswa Miskin (BKSM), beasiswa infrastruktur dasar, serta pelatihan peningkatan SDM. Menurut bupati, pembangunan sosial hanya akan bermakna bila diiringi dengan upaya serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan tidak berhenti pada aspek konsumtif, tetapi benar-benar menjadi pendorong peningkatan pendidikan dan kapasitas masyarakat,” ujar Bupati Rijanto.
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Sapa Bansos adalah komitmen nyata pemerintah provinsi dalam memperluas perlindungan sosial. Ia menyebutkan sederet program lain yang dijalankan, mulai dari Jatim Puspa, Desa Berdaya, hingga pemberdayaan BUMDesa. Khofifah menekankan pentingnya memastikan keluarga pra-sejahtera dan penyandang disabilitas memperoleh hak yang layak. “Bantuan ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.
Lebih jauh, Khofifah menyinggung langkah lanjutan berupa operasi pasar murah dan program ketahanan pangan. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat sekaligus menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih tangguh.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya terbantu untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga memiliki ketahanan menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” ujar Khofifah.
Kegiatan di Pendapa Ronggo Hadi Negoro itu sekaligus menunjukkan bagaimana program pembangunan bisa menjadi panggung kebersamaan. Dari legislatif, eksekutif, hingga masyarakat penerima manfaat, semua bergerak dalam satu irama: memperjuangkan kesejahteraan yang lebih merata.
Bagi DPRD Kabupaten Blitar, dukungan terhadap program pro-rakyat bukan hanya tugas politik, melainkan panggilan moral. Seperti ditegaskan Susi Narulita, setiap bantuan yang disalurkan adalah investasi sosial yang hasilnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kolaborasi yang terjaga, Blitar diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga teladan dalam mengelola program sosial sebagai motor pembangunan berkelanjutan. (ar/hel)
