INDONESIAONLINE – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian masif melanda berbagai daerah, termasuk Jatim. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah serius melalui deregulasi dan kebijakan konkret guna menopang dunia usaha.
Menurut Puguh, melemahnya sektor industri menjadi pemicu utama badai PHK ini, yang jika tidak ditangani serius, dapat berdampak luas pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Ketika industri melemah, otomatis mereka akan mengurangi tenaga kerja. PHK meningkat, penghasilan masyarakat turun, dan pada akhirnya daya beli melemah,” ujar Puguh pada Selasa (10/6/2025).
Legislator dari Fraksi PKS Jatim ini menambahkan, situasi tersebut akan menciptakan rantai persoalan baru yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan, bahkan miskin ekstrem. Ia menjelaskan, tanda-tanda pelemahan ekonomi nasional telah terlihat sejak sebelum pelantikan presiden, dan diperparah oleh beberapa kebijakan yang dinilai kontraproduktif.
Salah satu kebijakan yang disoroti adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang menurutnya justru memberikan efek domino negatif terhadap pergerakan ekonomi di berbagai sektor.
Selain itu, Peraturan Disperindag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka kran impor tekstil, termasuk dari Tiongkok, juga dinilai Puguh sangat memukul industri lokal.
“Ketika pasar dibanjiri produk impor, banyak industri dalam negeri yang tumbang. Mereka tidak bisa bersaing, akhirnya kolaps, dan satu-satunya cara bertahan adalah melakukan PHK,” urai pria yang juga merupakan legislator Dapil Malang Raya itu.
Meski data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jatim pada kuartal pertama tahun ini di atas rata-rata nasional (di atas 5% berbanding 4,8% nasional), Puguh mengingatkan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, bahkan ditargetkan sampai 8 persen, tidak akan tercapai kalau sektor industri tidak diberi ruang untuk bertumbuh. Kita butuh deregulasi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan konkret,” tegas Puguh yang baru saja meraih gelar doktornya dengan predikat cumlaude.
Ia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu memberi napas bagi pelaku industri, seperti relaksasi pajak, kemudahan perizinan, subsidi bahan baku, dan pengaturan pengupahan yang adil. Langkah-langkah ini, menurutnya, krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menyelamatkan tenaga kerja dari ancaman PHK massal.
“Jawa Timur ini punya 42 juta penduduk. Jika gelombang PHK tidak ditangani, maka jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan miskin bisa melonjak drastis. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” pungkas Puguh (mca/dnv).
