Indonesia menghadapi gugatan CAS dari Federasi Senam Israel setelah menolak visa atlet, namun didukung FIG. Simak ketegangan politik dan olahraga di balik Kejuaraan Dunia Senam Artistik Jakarta 2025.
INDONESIAONLINE – Ketegangan geopolitik kembali meresap ke arena olahraga internasional. Federasi Senam Israel secara resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (Court of Arbitration for Sport/CAS) di Swiss. Langkah ini menyusul keputusan Pemerintah Indonesia yang menolak penerbitan visa bagi enam atlet Israel yang seharusnya berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Penolakan visa ini memicu protes keras dari pihak Israel, yang menuding Indonesia “melanggar integritas olahraga internasional” dan menyebutnya sebagai keputusan “tidak dapat diterima.” Mereka bahkan mengancam akan menggugat Indonesia demi memastikan atlet-atletnya, termasuk peraih medali emas Olimpiade Artem Dolgopyat, bisa berkompetisi.
“Kami menganggap keputusan ini sangat tidak pantas dan mengkhawatirkan bagi integritas olahraga dunia. Kami akan menantangnya dengan segala cara yang tersedia,” tegas Federasi Senam Israel dalam pernyataan resminya.
FIG Mendukung Indonesia: Sebuah Sinyal Kuat di Tengah Kontroversi
Di tengah badai kritik dari Israel, Indonesia justru mendapatkan dukungan tak terduga: Federasi Gimnastik Internasional (FIG) berdiri di belakang keputusan Jakarta. Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati, mengonfirmasi bahwa FIG secara resmi menyampaikan dukungan penuh melalui panggilan telepon dan surat resmi.
“Pagi ini FIG menghubungi saya secara resmi untuk menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah Indonesia,” ujar Ita dalam konferensi pers pada Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan FIG sebelumnya, mengantisipasi kemungkinan kontroversi mengingat posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Israel.
Menurut Ita, keputusan ini bukan tindakan sepihak, melainkan hasil musyawarah yang matang antara Indonesia dan FIG untuk memastikan kejuaraan berjalan lancar tanpa melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Perlu dicatat bahwa ini adalah ajang resmi FIG, dengan FGI sebagai panitia penyelenggara lokal. Kami berupaya memastikan semuanya berjalan baik, sesuai aturan internasional, dan tetap sejalan dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
Menariknya, FIG bahkan menyatakan bahwa keputusan Indonesia untuk menolak visa tidak bertentangan dengan aturan penyelenggaraan kompetisi. Dalam surat resmi yang juga dikonfirmasi oleh pihak imigrasi, FIG justru menjadi pihak yang pertama kali meminta agar visa tidak diterbitkan, demi menjaga kelancaran acara dan keamanan seluruh peserta.
FIG menghargai keputusan Indonesia yang dinilai menjaga ketertiban, keselamatan, dan kredibilitas ajang dunia tersebut.
Indonesia Siap Menghadapi Gugatan Internasional
Menyikapi langkah Israel membawa kasus ini ke CAS, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi segala konsekuensi hukum internasional.
“Kami sudah mengetahui bahwa ada rencana dari Federasi Senam Israel untuk menggugat ke CAS,” ujar Erick, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpora.
“Kami sedang mengantisipasi gugatan tersebut dan tentu akan menghadapi dengan terhormat. Pemerintah tetap konsisten menolak penerbitan visa bagi tim Israel sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegas Erick.
Erick menambahkan bahwa keputusan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sportivitas.
Akar Penolakan: Solidaritas Palestina dan Politik Luar Negeri Indonesia
Penolakan visa ini berakar kuat pada politik luar negeri Indonesia yang konsisten tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan ini, yang ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi dasar kuat pemerintah menolak partisipasi atlet Israel di berbagai ajang olahraga internasional di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan visa bagi atlet Israel.
Ia merujuk pada pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB, yang secara tegas menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina meraih kemerdekaan penuh.
Keputusan ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh agama di Indonesia, yang melihatnya sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina, terutama di tengah tuduhan genosida yang dilakukan Israel di Gaza.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana gejolak politik global dapat merambah ke ranah olahraga, menempatkan Indonesia di garis depan konflik diplomatik yang berpotensi memiliki implikasi internasional signifikan, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri yang diyakininya.
