INDONESIAONLINE – Gerakan Berantas Aplikator Nakal (Gebrak) yang merupakan perwakilan gabungan paguyuban / komunitas driver Online Roda 2 maupun Roda 4 di wilayah Banyuwangi berkeluh kesah ke pejabat di Ruang Rapat Mas Alit Pemkab Banyuwangi pada Kamis (03/02/2022).
Audiensi yang yang dipimpin oleh Dwiyanto, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Banyuwangi tersebut hadir antara lain; Perwakilan Polresta Banyuwangi, Kepala Dinas Perhubungan , Dinas kebudayaan danPariwisata Kepala Bagian (Kabag Perekonomian, VP Daops IX KAI Jember, Kepala UPT P3LLAJ Banyuwangi, EGM Bandara Internasional Banyuwangi, Perwakilan Gojek dan Grab Banyuwangi dan Ketua Organda Banyuwangi.
Wawan Hariyanto, Perwakilan Gebrak Banyuwangi menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi keresahan para driver online dalam bekerja antara lain; adanya zona merah yang menjadi potensi gesekan antara driver online dengan sopir angkot, tukang ojek dan tukang becak serta moda transportasi konvensional khususnya di area stasiun dan kawasan pelabuhan yang merasa terampas hak-hak mereka untuk mendapatkan penumpang.
“Ke depan kami berharap wilayah-wilayah yang belum bisa dimasuki dengan adanya ketetapan yang berlaku ada win-win solusi antara driver online dengan angkutan konvensional bisa seiring sejalan. Yang selama ini menjadi polemik adalah Kawasan Pelabuhan dan Stasiun Kereta Api Ketapang,” jelas Wawan.
Selanjutnya keluhan driver online yang lain, lanjut dia adalah terkait dengan kesejahteraan dalam menjalani profesi terkait perbedaan bonus dibandingkan kabupaten/kota di Indonesia yang lain. Kemudian jarak penjemputan aplikasi yang terlalu jauh dan harapan menghapus pelayanan prioritas komunitas serta revisi pemotongan komisi yang dilakukan sepihak dan cenderung merugikan driver online.
Wawan menuturkan pihaknya berharap keikutsertaan atau pelibatan driver online dalam kemajuan dunia pariwisata Banyuwangi. Dalam arti ada pelibatan para driver oline pada acara yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya dalam penyediaan jasa transportasi.
Menanggapi keluhan para driver online, Dwiyanto, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Banyuwangi menyatakan perizinan online merupakan kewenangan wilayah provinsi, namun pihaknya siap memfasilitasi agar aplikator costnya tidak terlalu tinggi apabila masuk ke bandara atau ke stasiun.
“Demikian juga kaitan dengan angkutan konvensional pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar sama-sama bisa hidup dan tidak ada yang merasa dimatikan,” jelas Dwi.
Selanjutnya terkait dengan pelibatan dalam kegiatan pariwisata, minggu depan Disbudpar akan menggelar pertemuan dengan perwakilan driver online untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait aplikasi cara masuk dalam sistem yang dibangun oleh Disbudpar Banyuwangi.
Selanjutnya terkait dengan permasalahan driver online dengan pihak aplikator pemerintah Banyuwangi melalui Bagian Perekonomian akan menggelar pertemuan dengan perwakilan driver online dan perwakilan aplikator yang ada di Banyuwangi yang hasinya nanti akan dilaporkan ke pusat sebagai bahan untuk perbaikan sistem yang ada.
Nurhadi Joyo