Dua aksi mahasiswa digelar di Gambir dan DPR RI, Jakarta. Polisi siagakan 597 personel, rekayasa lalu lintas disiapkan demi kelancaran aksi.
INDONESIAONLINE – Jakarta kembali menjadi panggung penyampaian aspirasi publik. Pada Senin (3/8/2026), dua kelompok massa dari unsur mahasiswa dan pemuda menjadwalkan aksi demonstrasi di dua titik strategis ibu kota, yakni kawasan Gambir dan kompleks Gedung DPR/MPR RI di Senayan.
Meski berlangsung di lokasi berbeda dengan waktu yang tidak bersamaan, aparat kepolisian memandang kedua agenda tersebut sebagai kegiatan yang membutuhkan pengamanan maksimal. Sebanyak 597 personel gabungan diterjunkan untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Momentum demonstrasi kali ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu nasional. Dalam beberapa pekan terakhir, ruang digital dipenuhi beragam ajakan aksi massa dan informasi yang beredar di media sosial. Karena itu, aparat keamanan berupaya mengantisipasi potensi kepadatan maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Kepolisian juga memastikan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional mengikuti perkembangan jumlah massa di lapangan.
Dua Titik Aksi, Ratusan Personel Disiagakan
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menjelaskan bahwa aksi pertama dijadwalkan berlangsung di kawasan Gambir, tepatnya sekitar Jalan Medan Merdeka Barat.
“Aksi unjuk rasa pertama dari Poros Pemuda Peduli Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Aksi tersebut direncanakan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Beberapa jam kemudian, giliran kelompok mahasiswa dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
“Aksi unjuk rasa kedua oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur di depan Gedung DPR/MPR RI pukul 13.00 WIB,” kata Erlyn.
Untuk mengawal jalannya demonstrasi, kepolisian telah menggelar apel kesiapan sejak pukul 09.00 WIB. “Sebanyak 597 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan secara penuh untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dibantu juga oleh tim Yan Unras (Pelayanan Unjuk Rasa) wilayah Jakarta Pusat lainnya,” tutur Erlyn.
Menurut kepolisian, fokus pengamanan bukan hanya menjaga keamanan peserta aksi, tetapi juga memastikan hak masyarakat lain tetap terlindungi, termasuk pengguna jalan dan pelaku usaha di sekitar lokasi demonstrasi.
Penerapan Pelayanan Unjuk Rasa (Yan Unras) merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam mengawal kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Hak Berdemonstrasi dan Tantangan Mobilitas Kota
Demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pelaksanaannya juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
Di sisi lain, Jakarta merupakan kota dengan tingkat mobilitas sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan aktivitas komuter harian mencapai jutaan perjalanan setiap hari, dengan koridor Jalan Medan Merdeka Barat dan kawasan DPR RI termasuk jalur yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi pada hari kerja. Karena itu, setiap aksi yang berlangsung di dua kawasan tersebut hampir selalu berdampak pada perlambatan arus kendaraan, terutama menjelang siang hingga sore hari.
Mengantisipasi kondisi tersebut, kepolisian menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas tidak dilakukan secara permanen, melainkan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Masyarakat yang memiliki kepentingan menuju kawasan Gambir, Monas, Tanah Abang, Slipi, Palmerah hingga Senayan diimbau memperhitungkan waktu perjalanan atau memilih jalur alternatif.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas melintasi kawasan tersebut untuk berhati-hati dan mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan selama aksi berlangsung,” tutup Erlyn.
Imbauan tersebut sejalan dengan pola pengamanan demonstrasi yang selama ini diterapkan Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas biasanya dilakukan secara bertahap melalui pengalihan arus, penutupan sebagian ruas jalan, hingga pembukaan kembali akses setelah massa membubarkan diri.
Di sisi lain, aparat juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait aksi demonstrasi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, kepolisian telah meminta publik lebih bijak menyaring informasi di media sosial guna menghindari penyebaran hoaks maupun provokasi yang berpotensi memicu keresahan.
Pengamat kebijakan publik menilai, komunikasi yang terbuka antara penyelenggara aksi, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak demokrasi dan kelancaran aktivitas perkotaan.
Apabila demonstrasi berlangsung sesuai prosedur dan pengamanan berjalan efektif, potensi gangguan terhadap pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebaliknya, koordinasi yang lemah berisiko memicu kemacetan panjang hingga gangguan terhadap mobilitas warga.
Dengan kesiapan ratusan personel gabungan, aparat berharap penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai, tertib, dan tetap menghormati hak seluruh pengguna ruang publik. Sementara masyarakat diimbau terus memantau informasi resmi mengenai kondisi lalu lintas agar dapat menyesuaikan perjalanan selama aksi berlangsung.
