INDONESIAONLINE – Situasi ekonomi Indonesia dinilai berada pada titik rawan. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyerukan agar pemerintah segera melakukan langkah penyelamatan. Organisasi ini bahkan telah merumuskan tujuh rekomendasi penting yang dianggap krusial untuk memulihkan stabilitas nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons cepat seruan tersebut dengan mengundang langsung perwakilan AEI ke kantornya, Jumat (12 September) kemarin. Pertemuan itu menjadi ruang diskusi terbuka dan para ekonom memaparkan analisis serta masukan terkait arah kebijakan ekonomi.
Dalam sambutannya, Luhut menekankan bahwa pemerintah tidak melihat ekonom sebagai lawan, melainkan sebagai mitra. Ia pun berharap dialog ini bisa melahirkan solusi nyata bagi permasalahan yang ada.
“Kami butuh pandangan jujur, apakah langkah pemerintah sudah tepat atau masih perlu koreksi. Setiap masukan akan menjadi bahan penting bagi kami dalam menentukan arah kebijakan,” ucap Luhut.
Titik Tekan Para Ekonom
AEI menilai deregulasi kebijakan, perizinan, serta penyederhanaan birokrasi merupakan hal mendesak. Mereka menyoroti aturan yang dianggap diskriminatif dan berpotensi menghambat investasi maupun keberlangsungan usaha.
Perwakilan AEI Jahen F. Rezki menyampaikan apresiasi atas forum dialog tersebut. “Kesempatan ini sangat berharga. Diskusi berjalan produktif dan kami berharap tujuh desakan yang disusun bisa dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Semoga forum serupa dapat terus digelar secara rutin,” ungkapnya.
Respons Pemerintah
Menanggapi masukan itu, Luhut menyampaikan sejumlah langkah yang sedang dijalankan pemerintah, mulai dari percepatan deregulasi melalui sistem online single submission (OSS), relokasi industri padat karya yang diproyeksikan membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru, hingga program digitalisasi belanja negara dan penyaluran bantuan sosial.
Tujuh Poin Desakan AEI
1. Melakukan koreksi alokasi anggaran agar lebih proporsional, dengan mengurangi program populis dan memperkuat sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
2. Mengembalikan independensi lembaga negara agar bebas dari campur tangan politik.
3. Mengurangi dominasi negara melalui BUMN, TNI, dan Polri, yang dinilai menekan pelaku usaha lokal serta UMKM.
4. Menyederhanakan perizinan, mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif, dan menindak praktik ilegal di sektor ekstraktif.
5. Memperkuat kebijakan pengurangan ketimpangan, termasuk bansos adaptif, pemberdayaan UMKM, serta konversi subsidi energi ke bantuan tunai.
6. Mengembalikan proses pengambilan kebijakan berbasis kajian teknokratis, sekaligus menghentikan program populis yang membebani fiskal.
7. Meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, dan menutup celah konflik kepentingan maupun praktik rente. (rds/hel)
