JATIMTIMES – Awal 2022, Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan mulai melakukan hearing dengan mitra kerjanya. Salah satu yang menjalani hearinh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syamrabu).
Dalam pemanggilan itu, Komisi D bersama RSUD membahas beberapa persoalan. Di antaranya, terkait persiapan target PAD, masalah Covid-19, lalu terkait persoalan pelayanan yang akan dijadikan prioritas pada tahun 2022 oleh RSUD Syamrabu.
Wakil Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan dr Farhat Suryaningrat mengatakan, proses hearing dengan komisi D tersebut membahas banyak hal, utamanya berkaitan dengan pelayanan prioritas dan target PAD tahun ini.
“Program prioritas kami tahun ini, adalah pelayanan penyakit jantung, pelayanan bedah urologi, sementara terget PAD masih sama seperti yang dulu-dulu, mulai dari BPJS, Pasien umum, beakesmaskin dan lain-lain,” tuturnya, usai melakukan hearing dengan Komisi D, Selasa (8/2/2022).
Selain persoalan itu, komisi D beserta RSUD juga menyinggung terkait piutang yang masih belum terbayarkan terhadap pihak RSUD. Di antaranya dari Beakesmaskin, BPJS, dan biaya Covid-19 juga masih belum terbayarkan.
“Total piutang yang masih belum terbayarkan mulai dari beakesmaskin itu kurang lebih sekitar Rp 2,5 Miliar, terus untuk Covid-19 kurang lebihnya sekitar Rp 25 Miliar, sedangkan untuk BPJS kurang lebihnya sekitar Rp 5 Miliar,” ungkap dia.
Sedangkan untuk target PAD, Wadir RSUD yang akrab disapa dr Farhat itu mengaku, untuk tahun 2022 ini sebanyak Rp 141 Miliar. Terhitung, angka ini naik dibandingkan 2021 kemarin, yakni sebanyak Rp 128 Miliar.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, hearing tersebut merupakan evaluasi awal pelaksanaan APBD. Hal itu dilakukan agar mengetahui target ke depan dari masing-masing mitra kerja.
“Selain ingin mengetahui target PAD nya, kami juga ingin mengetahui, terget dan programnya selama tahun 2022 ke depan,” ujar Nur Hasan.
Selain itu, terkait piutang RSUD yang masih belum terbayarkan, mulai dari BPJS, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS. “Mudah-mudahan piutang RSUD dari BPJS segera terbayarkan,” harapnya.
Sedangkan untuk piutang dana Covid-19, pihaknya meminta harus proaktif terhadap pemerintah pusat. Karena jika berkaitan dengan dana Covid-19 ini posting anggarannya langsung dari kementerian.
“Intinya harus proaktif apa yang sebenarnya menjadi kendala kok bisa belum terbayarkan, RSUD harus segera bersurat kepada kami, kalau perlu kita nanti juga akan bersurat ke kementerian,” tegasnya.
Sementara untuk piutang beakesmaskin, pihaknya mengaku sebenarnya beakes memang sempat tidak masuk di posting anggaran 2020, tapi kata dia di PAK sudah di cicil.
“Saat ini sudah kecil piutang beakesmaskin ke RSUD, dan kami tambah anggaran di tahun 2022 nanti, karena anggaran beakes lumayan besar untuk tahun ini, nanti sebagian untuk bayar hutang,” pungkas dia.
Imam Faikli