Isu pengerahan pasukan penjaga perdamaian ini telah bergulir panas sejak Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 pada November 2025 lalu. Namun, baru pada pertengahan Februari ini, Markas Besar TNI membuka kartu mengenai kesiapan teknis di lapangan.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Donny Pramono, memberikan gambaran yang jelas namun hati-hati. April 2026 ditetapkan sebagai tenggat waktu krusial bagi gelombang pertama pasukan.

“Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026,” ungkap Donny, Senin (16/2/2026).

Namun, di balik derap langkah persiapan pasukan, terdapat satu variabel besar yang belum terisi: keputusan politik tingkat tinggi. TNI, dalam doktrinnya, adalah alat negara yang bergerak atas perintah otoritas sipil. Hingga detik ini, “tombol hijau” belum ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Anatomi Brigade Komposit: Siapa yang Dikirim?

Rencana pengiriman 8.000 personel ini bukanlah operasi main-main. Dalam terminologi militer, “brigade komposit” berarti sebuah satuan tempur dan pendukung yang lengkap dan mandiri. Ini berbeda dengan pengiriman tim pengamat militer atau staf medis dalam jumlah kecil.

Berdasarkan Rapat Penyiapan Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan yang digelar internal TNI pada 12 Februari 2026, format pasukan telah dikunci. Brigade ini kemungkinan besar akan terdiri dari batalyon infanteri mekanis (untuk perlindungan), unit zeni (untuk rekonstruksi infrastruktur Gaza yang hancur lebur), tim kesehatan lapangan, hingga unit perhubungan.

Donny Pramono menegaskan bahwa tahapan saat ini—Februari 2026—adalah fase krusial pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan penyiapan administrasi. Gelar kesiapan pasukan dijadwalkan pada akhir Februari ini untuk memastikan setiap prajurit dan alutsista (alat utama sistem senjata) dalam kondisi prima.

Penting untuk digarisbawahi, terminologi “siap berangkat” yang digunakan TNI seringkali disalahartikan oleh publik sebagai jadwal keberangkatan pasti. Donny meluruskan persepsi ini.

“Istilah siap berangkat bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu. Jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” tegasnya.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa TNI berfungsi sebagai “otot” yang siap dikerahkan kapan saja, sementara “otak” penggeraknya tetap berada di istana dan meja diplomasi.

Menunggu “Asap Putih” dari Washington

Jika kesiapan teknis ada di Jakarta, maka nasib pengerahan pasukan ini justru akan ditentukan ribuan kilometer jauhnya, tepatnya di Washington D.C., Amerika Serikat.

Dunia kini menahan napas menunggu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) yang akan digelar pada 19 Februari 2026. BoP adalah inisiasi baru dalam arsitektur perdamaian global yang dibentuk pasca-Resolusi 2803, dengan keterlibatan kuat dari mantan Presiden AS Donald Trump yang kembali memegang pengaruh signifikan dalam inisiatif ini.

Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya. Di forum inilah, mandat, aturan pelibatan (Rules of Engagement), dan struktur komando International Stabilization Force (ISF) akan difinalisasi. Indonesia, sebagai salah satu anggota BoP, memegang peran kunci.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan RI, Brigjen Rico Ricardo Sirait, memilih irit bicara sebelum pertemuan puncak ini selesai.

“Tunggu ini (kegiatan di BoP) ya,” ujarnya singkat.

Sikap hati-hati Kemhan sangat beralasan. Forum di Washington akan menentukan apakah ISF akan menjadi pasukan penjaga perdamaian murni atau memiliki mandat yang lebih agresif—sesuatu yang sangat dihindari oleh Indonesia.

Polemik Misi Tempur dan Demiliterisasi Hamas

Salah satu isu paling sensitif yang membayangi rencana ini adalah mandat ISF itu sendiri. Narasi yang berkembang di media internasional menyebutkan bahwa ISF bertugas melakukan pengawasan hingga pelucutan senjata (demiliterisasi) faksi-faksi di Gaza, termasuk Hamas.

Jika ini benar, maka pasukan Indonesia berisiko masuk ke dalam jebakan perang kota melawan milisi lokal—sebuah skenario mimpi buruk yang bertentangan dengan konstitusi dan sentimen publik dalam negeri yang sangat pro-Palestina.

Menyadari bola panas ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat melakukan manajemen isu. Dalam rilis resminya Sabtu (14/2), Kemlu menarik garis merah yang tegas.

“Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Penegasan ini krusial. Indonesia ingin memastikan bahwa 8.000 personelnya hadir sebagai peacekeepers (penjaga perdamaian) dan peacebuilders (pembangun perdamaian), bukan sebagai pasukan pendudukan atau kepanjangan tangan kepentingan asing untuk melucuti perlawanan Palestina.

“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata manapun,” lanjut pernyataan Kemlu.

Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: bagaimana pasukan di lapangan bisa menghindari konfrontasi jika mandat ISF dari PBB mewajibkan pelucutan senjata? Inilah dilema diplomatik yang harus dipecahkan Prabowo di Washington nanti.

Klausul “RI bisa tarik pasukan dari ISF kapan saja jika menyimpang” yang sempat disinggung Kemlu menjadi “sekoci penyelamat” diplomatik jika situasi di lapangan berubah tidak sesuai kesepakatan awal.

Geopolitik Baru di Bawah Bendera ISF

Partisipasi Indonesia dalam ISF juga menandai pergeseran taktis dalam diplomasi militer RI. Biasanya, Indonesia mengirim pasukan Garuda di bawah bendera Helm Biru PBB (UN Peacekeeping Operations). Namun, ISF adalah entitas ad-hoc yang dibentuk berdasarkan mandat spesifik Resolusi 2803 dan di bawah payung Board of Peace.

Langkah ini menunjukkan pragmatisme politik luar negeri Indonesia di era Prabowo. Keinginan untuk menjadi pemain global yang aktif memaksa Indonesia untuk masuk ke dalam inisiatif-inisiasi baru, meskipun inisiatif tersebut (seperti BoP yang didorong Trump) mungkin memiliki persepsi beragam di mata internasional.

Media internasional melaporkan bahwa Indonesia digadang-gadang menjadi negara pertama yang menapakkan kaki di Gaza pasca-konflik, bahkan sebelum negara-negara Arab atau Barat lainnya. Jika terealisasi, ini adalah pertaruhan reputasi yang sangat besar. Keberhasilan misi akan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin Global South yang efektif; kegagalan atau insiden salah tembak bisa memicu krisis politik domestik.

Terlepas dari dinamika politik tinggi, tantangan logistik bagi 8.000 personel di Gaza akan sangat mengerikan. Jalur Gaza pasca-perang adalah bentangan puing tanpa infrastruktur dasar.

Pasukan TNI tidak hanya harus membawa senjata untuk perlindungan diri, tetapi juga harus mandiri secara logistik: membawa air, makanan, generator listrik, hingga rumah sakit lapangan sendiri. Kesiapan “tim pendahulu” (advance team) sebanyak 1.000 orang pada April nanti akan menjadi ujian pertama.

Tim pendahulu inilah yang akan menyiapkan base camp, memetakan jalur aman, dan membangun jejaring komunikasi dengan tokoh lokal Gaza. Tanpa penerimaan (acceptance) dari masyarakat Gaza, kehadiran 8.000 tentara asing—meskipun dari negara sahabat seperti Indonesia—bisa disalahartikan.

Hingga 19 Februari 2026, nasib 8.000 prajurit TNI masih menggantung di antara barak latihan dan meja perundingan. Brigjen Donny Pramono dan jajaran TNI AD telah melakukan tugasnya: menyiapkan “otot” negara dalam kondisi siaga tempur.

Kini, bola berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Di Washington, ia tidak hanya mewakili negara, tetapi juga membawa harapan konstitusi untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Apakah Garuda akan benar-benar mendarat di Gaza pada April nanti, ataukah dinamika Board of Peace akan mengubah arah angin?

Satu hal yang pasti, jika perintah itu turun, Brigade Komposit Indonesia akan berangkat ke salah satu wilayah paling berbahaya di dunia dengan misi yang sangat mulia namun penuh jebakan: menjaga perdamaian di tempat di mana damai adalah barang paling langka.