Musda Golkar Kota Malang di Surabaya diwarnai protes kader. Isu rekayasa dan masuknya nama Abah Anton jadi sorotan. Simak analisis konflik internal beringin ini.
INDONESIAONLINE – Suhu politik di tubuh Partai Golkar Kota Malang mendadak mendidih di penghujung tahun 2025. Musyawarah Daerah (Musda) XI yang sejatinya menjadi ajang konsolidasi demokrasi tertinggi di tingkat daerah, justru memicu resistensi keras dari arus bawah.
Keputusan memindahkan lokasi Musda dari Kota Malang ke Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya pada Minggu (14/12/2025), menjadi pemantik utama kecurigaan kader. Langkah ini dinilai tidak lazim dan menguatkan dugaan adanya skenario “operasi senyap” untuk memuluskan kepentingan elit tertentu.
Indikasi Demokrasi Terbajak
Protes yang pecah di Surabaya merupakan lanjutan dari aksi serupa di Kantor DPD Golkar Kota Malang sehari sebelumnya. Bambang Sugeng, salah satu kader senior yang turun ke jalan, menyuarakan kegelisahan kolektif akar rumput. Menurutnya, pemindahan venue dan tertutupnya akses informasi adalah anomali dalam tradisi Golkar yang biasanya terbuka.
“Dianggap nggak ada, karena suaranya nggak ada. Kami hanya punya aspirasi, padahal kita ingin mengusulkan sesuatu, tapi tidak bisa. Kami kader yang secara moral ingin memajukan Golkar,” tegas Bambang di sela aksi.
Dalam AD/ART Partai Golkar, Musda adalah forum kedaulatan anggota untuk menentukan nahkoda baru serta arah kebijakan partai lima tahun ke depan. Ketika tahapan sosialisasi ditiadakan dan lokasi digeser keluar daerah basis, legitimasi hasil musyawarah menjadi pertaruhan. Para demonstran menuding panitia pelaksana telah melanggar asas transparansi dan partisipasi.
Ketegangan ini tidak lepas dari bursa calon Ketua DPD Golkar Kota Malang yang mengerucut pada tiga nama. Berdasarkan data panitia pengarah (Steering Committee), ketiga kandidat tersebut adalah:
- Rudy Nugroho (Kader internal).
- Djoko Prihatin (Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Malang).
- Mochammad Anton (Mantan Wali Kota Malang).
Munculnya nama Mochammad Anton atau akrab disapa Abah Anton menjadi sorotan tajam. Masuknya figur eksternal atau tokoh yang baru merapat ke partai beringin ini memicu perdebatan mengenai kaderisasi.
Para kader yang melakukan protes menyinggung perihal rekam jejak, persoalan moral, dan etika. Meski tidak menyebut nama secara eksplisit dalam orasi, resistensi terhadap calon yang dianggap “titipan elit” atau memiliki “catatan masa lalu” sangat terasa. Mereka khawatir pragmatisme politik jangka pendek akan menggerus marwah partai dan kepercayaan publik di Kota Malang.
Tuntutan Intervensi DPD Jatim
Massa aksi menuntut DPD Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar di Jakarta untuk tidak tinggal diam. Mereka mendesak penundaan Musda hingga seluruh tahapan dikembalikan pada rel aturan organisasi yang benar.
“Jika demokrasi internal dikorbankan demi intrik elit dan kepentingan sempit, kader wajib bersuara,” ujar salah satu koordinator aksi.
Konflik ini menjadi ujian berat bagi soliditas Partai Golkar di Jawa Timur. Jika tidak dikelola dengan bijak melalui pendekatan dialogis dan kepatuhan pada konstitusi partai, “api dalam sekam” di Kota Malang berpotensi merusak mesin partai menjelang agenda-agenda politik strategis di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, proses Musda di Surabaya masih berlangsung di tengah bayang-bayang ketidakpuasan kader yang merasa ditinggalkan (rw/dnv).
